Pidato Presiden dan Ujian Janji Negara di Tanah Papua

Oleh: Yosua NoakDouw - Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura

INVESTORTRUST – Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (14/8) membawa satu pesan yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote.

Pesan penting dimaksud ialah pemerintah tidak boleh berhenti pada penjelasan mengapa sebuah persoalan sulit diselesaikan. Pemerintah harus bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat. Pesan itu terasa sangat relevan apabila dibaca dari tanah Papua, wilayah paling timur Indonesia, tempat pertama kali cahaya matahari menyapa bumi pertiwi.

Bagi masyarakat yang tinggal di honai (rumah khas Papua) di pelosok kampung-kampung terpencil di bumi Cenderawasih, persoalan pembangunan bukan pertama-tama tentang berapa banyak program nasional diluncurkan, berapa triliun rupiah anggaran dialokasikan kemudian digelontorkan atau berapa persen pertumbuhan ekonomi dicapai.

Deretan panjang pertanyaan mereka yang jauh lebih sederhana ialah apakah negara benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat nun di ufuk timur itu? Apakah anak-anak dapat bersekolah? Apakah guru hadir? Apakah Puskesmas mempunyai tenaga kesehatan dan ketersediaan obat?

Berikutnya, apakah ibu hamil dapat memperoleh pelayanan? Pun apakah masyarakat dapat memperoleh air bersih atau apakah hasil kebun dapat dijual dengan harga yang layak? Apakah kampung mendapatkan listrik dan internet? Apakah masyarakat adat dihormati di atas tanahnya sendiri? Di situlah sesungguhnya janji pemerataan negara mendapat ujian.

Presiden menyampaikan bahwa selama 663 hari atau sekitar 21 bulan pemerintahan, telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif. Berbagai capaian dikemukakan. Mulai dari swasembada pangan, penurunan harga pupuk, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), digitalisasi bantuan sosial, pembangunan ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, pelayanan kesehatan, perumahan, infrastruktur digital, hingga pembenahan tata kelola negara. Semua itu merupakan agenda besar. Namun dalam konteks Tanah Papua, tantangannya bukan hanya berapa banyak program dibuat, melainkan seberapa jauh program itu mampu menembus hambatan geografis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan Papua.

Papua tak Gunakan Ukuran Biasa

Papua mempunyai karakter geografis yang sangat berbeda. Ada masyarakat yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada yang tinggal di rawa dan daerah aliran sungai. Ada pula yang hidup di lembah dan pegunungan tinggi. Sebagian kampung dapat dicapai dengan kendaraan. Sebagian lainnya membutuhkan perahu, pesawat kecil, atau perjalanan kaki berjam-jam bahkan berhari-hari.

Karena itu, membangun Papua dengan standar biaya dan pendekatan yang sama dengan wilayah yang memiliki jalan, listrik, pasar, dan jaringan telekomunikasi memadai dapat menghasilkan ketidakadilan. Kesetaraan anggaran belum tentu menghasilkan keadilan pelayanan.

Membangun sekolah di kota dan membangun sekolah di pegunungan tidak mempunyai struktur biaya yang sama. Mengirim obat ke daerah yang dapat dijangkau mobil berbeda dengan mengirim obat menggunakan pesawat perintis. Menempatkan guru dan tenaga kesehatan di kampung terpencil membutuhkan kebijakan berbeda dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Karena itu, afirmasi bagi Papua bukanlah perlakuan istimewa tanpa alasan. Afirmasi diperlukan untuk menciptakan kesempatan yang lebih setara di tengah kondisi yang memang tidak sama. Presiden menempatkan pangan sebagai salah satu fondasi utama kemandirian bangsa. Dalam konteks Papua, gagasan tersebut seharusnya diterjemahkan lebih jauh menjadi kedaulatan pangan lokal.

Papua sesungguhnya mempunyai kekayaan pangan yang luar biasa: sagu, ubi jalar, keladi, singkong, pisang, jagung, sayuran lokal, buah merah, ikan, hasil laut, ternak, kopi, kakao, dan berbagai hasil kebun masyarakat. Kekayaan ini jangan tersingkir ketika program pangan nasional masuk ke Papua. Makan Bergizi Gratis, misalnya, dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi Papua apabila rantai pasoknya dibangun dari kampung.

Bayangkan apabila dapur-dapur program tersebut membeli ubi dari petani lokal, sayuran dari mama-mama Papua, ikan dari nelayan setempat, telur dari peternak lokal, dan berbagai bahan pangan lainnya dari koperasi kampung. Satu piring makanan kemudian mempunyai dampak berlapis. Anak memperoleh gizi. Petani memperoleh pasar. Mama-mama memperoleh pendapatan.

Nelayan memperoleh pembeli. Koperasi memperoleh kegiatan ekonomi. Uang berputar di kampung. Dengan demikian, Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program konsumsi, tetapi juga menjadi mesin ekonomi lokal. Inilah bentuk pemerataan yang seharusnya dibangun: program nasional bertemu dengan kekuatan lokal.

Koperasi Jadi Rumah Ekonomi Rakyat

Pidato Presiden juga memberikan perhatian besar terhadap Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Bagi Papua, koperasi mempunyai potensi besar, tetapi tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan, papan nama, administrasi, atau pembangunan gedung. Koperasi harus menjawab masalah ekonomi masyarakat.

Petani Papua sering bukan tidak mampu menghasilkan sesuatu. Masalahnya adalah bagaimana membawa hasil tersebut ke pasar. Harga barang kebutuhan pokok di pedalaman mahal karena transportasi. Sebaliknya, harga hasil kebun masyarakat dapat sangat murah karena mereka mempunyai posisi tawar yang lemah.

Di sinilah koperasi harus hadir sebagai rumah ekonomi kampung. Koperasi dapat membeli hasil kebun, menyediakan gudang, menghubungkan petani dengan pasar, menyediakan kebutuhan pokok, membantu transportasi, mengembangkan usaha pengolahan, dan membangun jaringan pemasaran.

Namun koperasi di Papua harus disesuaikan dengan karakter masyarakat, struktur adat, hak ulayat, serta pola ekonomi lokal. Ia membutuhkan pendampingan, manajemen sederhana, transparansi, modal, dan pengawasan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar membuat masyarakat menerima bantuan baru, tetapi membuat kampung mempunyai kemampuan ekonomi sendiri.

Pidato Presiden memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, mulai dari perbaikan sekolah, teknologi pembelajaran, Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, hingga perguruan tinggi. Di Papua, pendidikan adalah salah satu ujian terbesar pemerataan. Seorang anak yang lahir di kampung pegunungan tidak memilih tempat kelahirannya.

Karena itu, ia tidak seharusnya kehilangan masa depan hanya karena sekolahnya jauh, gurunya tidak hadir, listrik tidak tersedia, atau internet tidak menjangkau kampungnya. Di sinilah negara harus menciptakan kesempatan. Sekolah berasrama dapat menjadi salah satu solusi bagi daerah tertentu.

Sekolah Rakyat juga dapat membantu anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Teknologi digital dapat membuka sumber belajar baru. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat digantikan teknologi: guru yang hadir. Layar pintar tidak dapat menggantikan guru yang memahami anak. Internet tidak dapat menggantikan keteladanan. Bangunan sekolah tidak dapat mendidik apabila tidak ada manusia yang menghidupkannya.

Karena itu, Papua membutuhkan investasi besar untuk menghasilkan guru-guru lokal, khususnya orang asli Papua, yang memahami bahasa, budaya, psikologi masyarakat, dan kondisi geografis wilayahnya. Pendidikan juga jangan membuat anak Papua tercerabut dari identitasnya.

Sekolah harus memperluas cakrawala dunia anak sekaligus membuatnya semakin mengenal tanah, bahasa, budaya, iman, dan masyarakatnya. Pendidikan harus membuat anak Papua mampu memasuki dunia tanpa kehilangan Papua dalam dirinya.

Aspek Kesehatan

Hal yang sama berlaku dalam pelayanan kesehatan. Program Cek Kesehatan Gratis, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin, pembangunan dan peningkatan rumah sakit umum daerah (RSUD) serta pendidikan tenaga kesehatan merupakan kebijakan penting.

Namun masalah kesehatan Papua sering kali bukan hanya biaya. Masalahnya adalah jarak. Apa artinya pelayanan kesehatan gratis apabila masyarakat membutuhkan perjalanan berjam-jam atau biaya transportasi sangat mahal untuk mencapainya?

Karena itu, prinsip pelayanan kesehatan Papua harus dibalik. Jangan selalu menunggu masyarakat datang kepada negara. Negaralah yang harus semakin mendekati masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus benar-benar berfungsi. Puskesmas Pembantu (Pustu) harus dihidupkan. Tenaga kesehatan harus hadir. Obat harus tersedia. Pelayanan kesehatan bergerak perlu diperkuat untuk daerah yang sangat terpencil.

Dalam jangka panjang, Papua membutuhkan lebih banyak dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan orang asli Papua. Anak-anak Papua harus diberikan afirmasi pendidikan kesehatan dengan satu tujuan strategis: mereka kembali dan menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di tanahnya sendiri.

Di lain sisi, jaringan internet adalah infrastruktur teknologi yang sangat vital. Perluasan jaringan 4G, serat optik, pelayanan digital, dan pemanfaatan satelit juga sangat penting bagi Papua. Internet jangan dipandang hanya sebagai fasilitas komunikasi.

Di wilayah terpencil, internet adalah infrastruktur keadilan. Internet dapat menghubungkan guru dengan sumber pembelajaran, tenaga kesehatan dengan dokter spesialis, masyarakat dengan administrasi pemerintahan, mahasiswa dengan perpustakaan digital, serta pelaku usaha kampung dengan pasar.

Namun membangun menara telekomunikasi saja tidak cukup. Internet membutuhkan listrik. Listrik membutuhkan keberlanjutan. Masyarakat membutuhkan perangkat. Sekolah membutuhkan komputer. Aparatur membutuhkan kemampuan digital. Digitalisasi tanpa ekosistem pendukung dapat menghasilkan infrastruktur yang ada secara fisik tetapi tidak hidup secara sosial. Otonomi khusus harus nyata dalam kehidupan rakyat tanah Papua.

Perihal Korupsi

Pesan Presiden mengenai pemberantasan korupsi juga sangat penting bagi Papua. Papua menerima berbagai sumber pembiayaan pembangunan: APBN, transfer ke daerah, APBD, dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Desa, dan berbagai program kementerian/lembaga.

Namun, anggaran yang besar tidak otomatis berarti kesejahteraan juga makin merata bagi rakyat tanah Papua. Karena itu, pertanyaan mengenai otonomi khusus seharusnya semakin diarahkan kepada hasil. Bukan hanya berapa dana otsus yang diterima tetapi apa yang berubah dalam kehidupan orang asli Papua. Begitu pula berapa anak Papua yang menyelesaikan pendidikan, berapa kampung yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pun berapa mama Papua yang usahanya berkembang, berapa rumah tangga memperoleh air bersih, tenaga kesehatan lokal yang dihasilkan pengusaha orang asli Papua yang tumbuh, dan berapa kampung yang benar-benar keluar dari keterisolasian.

Inilah perubahan penting dari politik anggaran menuju politik hasil. Setiap rupiah pembangunan Papua harus semakin mudah ditelusuri dari anggaran, program, penerima manfaat hingga perubahan kehidupan masyarakat.

Ada satu paradigma yang juga perlu diperbaiki. Tanah Papua jangan terus-menerus dipandang sebagai wilayah yang harus “dibantu”. Papua adalah bagian penting dari kekuatan Indonesia. Tanah Papua memiliki hutan, laut, mineral, keanekaragaman hayati, budaya, ratusan bahasa, pengetahuan lokal, kekuatan iman, serta generasi muda yang memiliki potensi besar.

Karena itu, pembangunan bukan tindakan belas kasihan negara kepada pulau besar itu. Pembangunan Papua adalah pelaksanaan keadilan sebagai kewajiban konstitusional negara kepada warga negaranya. Pada saat yang sama, pembangunan harus menghormati masyarakat adat dan orang asli Papua sebagai subjek pembangunan. Jangan hanya membangun sesuatu untuk masyarakat Papua.

Bangunlah bersama masyarakat Papua. Dengarkan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Hormati tanah adat. Libatkan perempuan. Berikan ruang kepada pemuda. Jadikan gereja, lembaga adat, kampung, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari ekosistem pembangunan.

Ujian Negara dari Kampung Terjauh

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia tidak dibangun untuk satu masa jabatan, melainkan untuk satu zaman dan satu abad Indonesia. Pesan tersebut harus menjadi panggilan penting bagi Papua. Keberhasilan pembangunan Papua jangan hanya diukur dari Jayapura, Sorong, Manokwari, Timika, Merauke, Nabire atau Wamena.

Kita harus berani mengukurnya dari kampung paling jauh. Sebab semakin jauh sebuah kampung dari pusat pemerintahan, semakin besar ujian kehadiran negara. Jika anak di kampung terpencil dapat makan bergizi, belajar bersama guru yang hadir, memperoleh buku dan internet, berobat ketika sakit, menikmati air bersih dan listrik, menyeberangi sungai melalui jembatan yang aman, serta melihat orang tuanya menjual hasil kebun dengan harga yang adil, maka pembangunan telah memperoleh makna.

Jika mama Papua tidak harus berjalan berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan, jika pemuda Papua mempunyai kesempatan belajar dan bekerja, jika masyarakat adat merasa tanahnya dihormati, dan jika rakyat mengetahui ke mana anggaran pembangunan digunakan, maka otonomi khusus mulai memperoleh bentuk yang nyata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan hanya gedung tinggi, jalan besar, laporan anggaran, atau angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih dalam adalah seberapa jauh kehidupan manusia berubah menjadi lebih baik. Tanah Papua tidak meminta belas kasihan.

Tanah Papua meminta keadilan. Tanah Papua tidak ingin hanya disebut dalam pidato pembangunan. Tanah Papua harus menjadi bukti bahwa negara mampu menghadirkan pembangunan sampai kepada mereka yang hidup paling jauh dari pusat kekuasaan.

Karena kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna apabila pelayanan hanya berhenti di ibu kota provinsi dan kabupaten. Kemerdekaan harus berjalan melewati gunung, menyeberangi sungai, menyusuri rawa dan laut, memasuki Lembah hingga mengetuk pintu di honai masyarakat terjauh di kampung-kampung di pelosok tanah Papua.

Merdeka bukan hanya dikumandangkan di jantung kota negara hingga kota-kota provinsi di seluruh penjuru Tanah Air. Merdeka harus dirasakan sampai di honai di pelosok kampung di bumi Cenderawasih. Wa wa wa…. (Terima kasih). ***