Presiden Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Pengurus BUMN 30 Tahun Bakal Diusut
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginan pemerintah untuk membentuk pengadilan ad hoc untuk mengusut komisaris dan direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang. Langkah tersebut diperlukan setelah pemerintah menemukan banyak persoalan dalam pengelolaan BUMN.
Ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut Prabowo, jumlah tersebut terlalu banyak dan banyak di antaranya tidak produktif. “Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” tegas Prabowo dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga
Swasembada 8 Komoditas Pangan, Prabowo Targetkan Bawang Putih dan Daging Sapi Menyusul
Prabowo mengatakan, pemerintah juga menemukan BUMN yang bekerja seolah-olah tidak memperhatikan pemerintah. Karena itu, diperlukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus direksi BUMN selama tiga dekade terakhir. “BUMN ini bekerja seenaknya, pemerintah tak dianggap, kita harus bentuk suatu pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus direksi BUMN 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo.
Selain rencana pembentukan pengadilan ad hoc, pemerintah juga memberikan peluang berupa amnesty khusus bagi pihak yang bersedia bertobat, sadar, dan mengakui perbuatannya. “Kita juga memberi peluang semacam amnesty khusus bagi mereka yang tobat, sadar, dan mengakui. Saya menyerahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan ini,” ujar Prabowo.
Baca Juga
Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola BUMN. Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif dan melaporkan keuntungan, tetapi sebenarnya masih merugi. “Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, lapor untung tapi rugi terus. Jadi kita harus menghilangkan permainan ini,” tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan pemerintah telah melakukan penutupan terhadap 290 BUMN. “Saya dengan bangga melaporkan bahwa hari ini pemerintah telah menutup 290 BUMN,” terangnya.