Keberanian Membangun Indonesia Emas 2045

"Mengapa terobosan besar harus dinilai dari dampak jangka panjangnya, bukan semata-mata dari berbagai persoalan pada tahap awal"

Oleh: Sachin V. Gopalan - CEO Indonesia Economic Forum

INVESTORTRUST - Sejarah kerap mengubah cara kita menilai sebuah kebijakan. Banyak program nasional yang kini dikenang sebagai tonggak penting pembangunan justru tidak selalu mendapat sambutan positif ketika pertama kali diluncurkan. Sebagian bahkan lahir di tengah keraguan, penentangan politik, kritik keras, dan pengawasan publik yang ketat. Media menyoroti berbagai kegagalan awal. Birokrasi tertatih-tatih menyesuaikan diri. Anggaran terkadang melampaui perkiraan. Masyarakat pun bertanya-tanya apakah manfaat yang dijanjikan benar-benar sepadan dengan biaya dan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Ketika sebuah perubahan besar sedang berlangsung, keberhasilannya memang sering belum terlihat. Yang lebih mudah terlihat justru kekurangan, kekeliruan, dan berbagai persoalan pada tahap awal. Baru setelah bertahun-tahun berlalu, ketika kelembagaan semakin kuat dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat, kebijakan yang sebelumnya dipersoalkan itu dapat dipandang sebagai titik balik pembangunan.

Singapura memberikan salah satu contoh terbaik. Program perumahan rakyat negara itu berhasil mengubah wajah perkotaan yang sebelumnya dipenuhi permukiman padat. Kini, Housing and Development Board (HDB) dipandang sebagai salah satu lembaga perumahan publik paling berhasil di dunia. Namun, pada masa awal pelaksanaannya, pembebasan lahan secara besar-besaran, pembangunan kembali kawasan perkotaan dalam waktu singkat, serta kebutuhan anggaran yang sangat besar menimbulkan kritik. Banyak pihak mempertanyakan kecepatan dan besarnya ambisi pemerintah.

India mengalami perjalanan yang tidak jauh berbeda. Program Aadhaar, Unified Payments Interface (UPI), Goods and Services Tax (GST), program inklusi keuangan Jan Dhan, hingga Mid-Day Meal Scheme pernah menghadapi berbagai persoalan, mulai dari rumitnya administrasi dan lemahnya pelaksanaan hingga pertanyaan mengenai biaya serta tata kelola. Kini, Aadhaar berkembang menjadi sistem identitas digital terbesar di dunia, UPI menjadi salah satu rujukan global dalam pembayaran instan, sedangkan infrastruktur publik digital India semakin banyak dipelajari sebagai contoh pembangunan digital yang inklusif.

Keberhasilan berbagai program tersebut bukan karena semuanya sudah sempurna sejak diluncurkan. Keberhasilan tercapai karena pemerintah tidak berhenti pada kelemahan yang ditemukan pada tahap awal. Kekurangan diperbaiki, sistem disempurnakan, tata kelola diperkuat, sementara tujuan besarnya tetap dipertahankan. Ada kesinambungan antara keberanian memulai dan ketekunan memperbaiki.

Indonesia memiliki pengalaman serupa. BPJS Kesehatan menghadapi persoalan operasional dan pendanaan pada tahun-tahun awal. Penerapan QRIS menuntut perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menyesuaikan diri dengan ekosistem pembayaran baru. Pembangunan jalan tol secara besar-besaran juga pernah memunculkan perdebatan mengenai biaya dan prioritas pembangunan. Bahkan, desentralisasi setelah Reformasi pada awalnya dipandang sebagai eksperimen besar yang hasilnya belum pasti.

Kini, sulit membayangkan Indonesia tanpa berbagai perubahan tersebut. Program-program itu menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi dan kelembagaan nasional bukan karena sejak awal berjalan tanpa masalah, melainkan karena terus diperbaiki melalui proses panjang pelaksanaan, investasi, evaluasi, dan pembelajaran.

Dalam perspektif sejarah seperti itulah berbagai program utama Presiden Prabowo Subianto semestinya dinilai. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Danantara, serta berbagai program strategis nasional lainnya mencerminkan upaya besar untuk mengubah arah dan memperkuat fondasi pembangunan Indonesia.

Program-program tersebut menyentuh persoalan yang sangat mendasar: gizi, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi desa, investasi strategis, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur. Semua itu bukan semata-mata agenda politik jangka pendek. Jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, program-program tersebut merupakan investasi lintas generasi untuk meletakkan fondasi Indonesia Emas 2045.

Besarnya agenda penyelesaian berbagai persoalan nasional ini terkadang tenggelam dalam perdebatan politik sehari-hari. Buku Problem Solver karya Dirgayuza Setiawan, Muhammad Qodari, dan Agung Gumilar Saputra mengidentifikasi 108 persoalan nasional yang, menurut para penulisnya, telah ditangani selama 18 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Persoalan tersebut mencakup pangan, energi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, industrialisasi, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, pertahanan, hingga diplomasi.

Tentu saja setiap kebijakan dapat, bahkan harus, diperdebatkan. Tidak semua kebijakan akan berjalan persis seperti yang direncanakan. Sebagian mungkin memerlukan perubahan mendasar. Ada program yang harus diperbaiki desainnya, ada yang membutuhkan pengawasan lebih kuat, dan mungkin pula ada kebijakan yang harus dihentikan apabila terbukti tidak efektif. Namun, apabila dilihat secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah melakukan perubahan struktural pada banyak persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan.

Besarnya cakupan kebijakan tersebut dengan sendirinya mengundang perhatian publik yang luas. Ketika sebuah program dilaksanakan dalam skala nasional, kekurangan yang sebenarnya terjadi di sebagian kecil wilayah dapat dengan cepat menjadi perhatian seluruh negeri. Gangguan distribusi di satu daerah, keterlambatan pengadaan, perbedaan mutu pelaksanaan antardaerah, atau persoalan tata kelola dapat mendominasi pemberitaan dan membentuk persepsi masyarakat.

Di tengah perkembangan media digital, kegagalan pada satu tempat bahkan dapat memperoleh perhatian yang jauh lebih besar daripada jutaan makanan yang berhasil dibagikan, transaksi yang berlangsung lancar, atau layanan yang setiap hari diterima masyarakat tanpa persoalan. Ini bukan berarti kegagalan tersebut boleh diabaikan. Sebaliknya, setiap kegagalan harus menjadi bahan evaluasi dan segera diperbaiki. Namun, penilaian terhadap sebuah program nasional tetap perlu dilakukan secara utuh dan proporsional.

Mengelola program nasional di negara berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau bukan pekerjaan sederhana. Tidak ada proyek percontohan yang benar-benar mampu menggambarkan seluruh kerumitan ketika sebuah program diterapkan secara nasional. Karena itu, ukuran kepemimpinan bukanlah apakah pemerintah mampu menghindari seluruh persoalan, melainkan apakah pemerintah mampu mengenali masalah, mengakuinya secara terbuka, memperbaikinya dengan cepat, dan terus menyempurnakan pelaksanaan program.

Di sinilah kritik memiliki kedudukan yang sangat penting. Kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. Pengawasan masyarakat dapat memperkuat kelembagaan, menemukan kelemahan kebijakan, dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan serta uang negara. Kritik yang membangun karena itu tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman.

Namun, kritik juga akan jauh lebih bermanfaat apabila mampu membedakan antara kekeliruan dalam pelaksanaan dan kekeliruan dalam tujuan. Memperbaiki cara sebuah program dijalankan tidak sama dengan menyimpulkan bahwa tujuan program tersebut harus ditinggalkan.

Ambil contoh Makan Bergizi Gratis. Sulit membantah pentingnya memperbaiki gizi anak, menurunkan stunting, dan membangun generasi yang lebih sehat. Kualitas gizi pada masa kanak-kanak berpengaruh terhadap kemampuan belajar, perkembangan kecerdasan, kesehatan, produktivitas ketika memasuki usia kerja, dan pada akhirnya terhadap kemampuan ekonomi suatu bangsa. Negara yang berinvestasi pada gizi anak sesungguhnya tidak hanya membiayai program kesehatan, tetapi sedang berinvestasi pada kualitas modal manusia masa depan.

Indonesia sedang berupaya melakukan hal tersebut dalam skala yang sangat besar. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi apakah tujuannya penting, melainkan bagaimana memastikan pelaksanaannya semakin baik ketika cakupan program terus diperluas. Sistem distribusi harus diperbaiki, keamanan dan mutu makanan harus dijamin, pengawasan harus diperketat, dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus terus diperkuat.

Semua perbaikan itu bukan alasan untuk menghentikan MBG. Justru keberhasilan melakukan perbaikan tersebut akan menentukan apakah MBG benar-benar mampu mencapai tujuan besarnya.

Lebih dari itu, MBG tidak semestinya dipandang hanya sebagai program bantuan sosial. Dalam skala nasional, penyediaan makanan bagi jutaan orang setiap hari akan menciptakan permintaan yang sangat besar terhadap beras, sayuran, buah-buahan, susu, telur, daging, ikan, produk olahan pangan, jasa angkutan, penyimpanan, hingga berbagai usaha di desa.

Indonesia, misalnya, masih mengimpor sekitar 80% kebutuhan susu nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi susu dalam negeri sebesar 900.000 ton hingga 2029 melalui pengadaan bibit ternak dan dukungan investasi. Jika hubungan antara kebutuhan gizi dan peningkatan produksi dalam negeri dapat dikelola dengan tepat, MBG dapat menciptakan lingkaran ekonomi yang saling memperkuat: kualitas manusia meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja di perdesaan tercipta, dan rantai pasok dalam negeri berkembang.

Prinsip yang sama dapat diterapkan pada Koperasi Merah Putih. Sejarah dunia menunjukkan bahwa koperasi dapat memainkan peranan penting dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif. Amul di India membawa jutaan peternak sapi perah skala kecil menjadi bagian dari salah satu jaringan koperasi susu terbesar di dunia. Fonterra di Selandia Baru berkembang menjadi kekuatan agribisnis dunia dengan kepemilikan berbasis koperasi. Mondragón di Spanyol membuktikan bahwa perusahaan milik pekerja dapat bersaing di pasar internasional tanpa kehilangan keterikatannya dengan masyarakat setempat.

Ambisi Indonesia melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sangat besar. Sebanyak 83.371 koperasi telah dibentuk. Hingga April 2026, sebanyak 5.000 gerai telah dibangun dan pemerintah menargetkan 30.000 gerai selesai pada Agustus 2026.

Skala sebesar itu penting untuk dipahami ketika menilai berbagai persoalan yang muncul. Membangun beberapa ratus koperasi yang sehat tentu berbeda dengan membangun jaringan kelembagaan ekonomi yang menjangkau puluhan ribu desa dan kelurahan di seluruh Nusantara. Tantangannya jauh lebih besar, tetapi potensi dampaknya pun jauh lebih luas.

Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak koperasi atau gerai yang berhasil didirikan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah koperasi tersebut mampu mengatasi hambatan ekonomi yang selama ini dihadapi masyarakat desa: akses terhadap pupuk dan sarana produksi, pembiayaan, penyimpanan hasil panen, pemasaran, distribusi, hingga posisi tawar petani dan nelayan.

Penyederhanaan distribusi pupuk memberikan contoh bagaimana perubahan dapat dilakukan. Sistem yang sebelumnya diatur melalui 145 regulasi—termasuk 23 peraturan pemerintah dan enam peraturan presiden—disederhanakan melalui satu peraturan presiden agar distribusi dari pupuk Indonesia kepada pengecer dan petani dapat berlangsung lebih langsung.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan yang memiliki keberanian melakukan perubahan besar tidak selalu berarti pemerintahan yang menambah birokrasi dan memperbesar peranan negara. Dalam keadaan tertentu, perubahan justru dilakukan dengan memangkas birokrasi, menyederhanakan regulasi, menghilangkan hambatan distribusi, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan mengambil keputusan yang selama bertahun-tahun tertunda.

Sejumlah indikator awal sektor pertanian juga patut diperhatikan. Kombinasi kenaikan harga pembelian pemerintah untuk beras, dukungan terhadap irigasi, serta perbaikan tata kelola pupuk dikaitkan dengan nilai tukar petani (NTP) yang mencapai sekitar 125 pada 2026. Dalam buku Problem Solver, angka tersebut disebut sebagai tingkat tertinggi dalam 34 tahun. Cadangan beras pemerintah juga dilaporkan mencapai 5 juta ton pada April 2026, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pada akhirnya, hasil nyata seperti itulah yang harus menjadi ukuran keberhasilan sebuah kebijakan. Program pemerintah tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, banyaknya acara peluncuran, ataupun tingginya target yang diumumkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cara berpikir yang sama berlaku untuk sektor perikanan. Pemerintah berencana menyediakan 4.582 kapal ikan modern dengan sasaran produksi sekitar 2,3 juta ton ikan per tahun. Program tersebut diperkirakan dapat melibatkan sekitar 30 galangan kapal dalam negeri dan berpotensi menciptakan 600.000 lapangan kerja.

Apakah seluruh target tersebut akan tercapai masih harus dibuktikan. Namun, inilah cara berpikir yang diperlukan dalam pembangunan bangsa: menyelesaikan persoalan perikanan sekaligus menghidupkan industri galangan kapal, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ekspor, dan menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.

Danantara juga perlu dinilai dalam kerangka jangka panjang. Berbagai lembaga investasi negara yang kini dihormati dunia—seperti Temasek dan GIC di Singapura, Khazanah Nasional di Malaysia, serta Mubadala di Abu Dhabi—membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun tata kelola, disiplin investasi, dan kepercayaan publik. Tidak ada satu pun yang berubah menjadi lembaga investasi kelas dunia dalam waktu singkat.

Kredibilitas lembaga-lembaga tersebut dibangun melalui pengelolaan yang profesional, transparansi, tata kelola yang kuat, serta kinerja yang konsisten dalam jangka panjang. Ambisi Indonesia melalui Danantara selayaknya dinilai dengan ukuran yang sama. Yang diperlukan bukan tuntutan agar semuanya sempurna pada tahun pertama, melainkan kepastian bahwa lembaga tersebut bergerak menuju kematangan kelembagaan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang independen, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Lebih penting lagi, keberhasilan Danantara tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya aset yang dikelola. Ukuran sesungguhnya adalah apakah kekuatan aset dan modal tersebut dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan strategis perekonomian Indonesia. Rencana meningkatkan produksi susu dalam negeri dan memodernisasi peternakan merupakan contoh bagaimana modal investasi nasional dapat diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat kemampuan produksi dalam negeri.

Di sinilah terdapat perbedaan mendasar yang perlu dipahami: membangun bangsa bukan sekadar membelanjakan uang dalam jumlah besar. Membangun bangsa berarti menyelesaikan masalah.

Penyelesaian masalah terkadang membutuhkan pembentukan lembaga baru. Pada kesempatan lain, jawabannya adalah pembangunan infrastruktur atau pengerahan modal dalam jumlah besar. Namun, tidak jarang perubahan besar justru dapat dimulai dari langkah yang terlihat sederhana: mengubah sebuah peraturan, memangkas prosedur yang berbelit-belit, menghilangkan hambatan, menghubungkan lembaga-lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, atau memberikan kewenangan yang jelas agar sebuah keputusan yang bertahun-tahun tertunda akhirnya dapat diambil.

Karena itu, perdebatan mengenai berbagai program besar pemerintah seharusnya tidak berhenti pada kenyataan bahwa pelaksanaannya menghadapi persoalan. Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap perubahan besar menghadapi kesulitan pada tahap awal. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pemerintah memiliki kemampuan dan disiplin untuk belajar dari kesalahan, menyesuaikan kebijakan, dan memperbaiki pelaksanaannya tanpa kehilangan arah terhadap tujuan besar yang hendak dicapai.

Namun, prinsip tersebut juga membawa konsekuensi yang sama pentingnya bagi para pendukung kebijakan pemerintah: waktu tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan kinerja yang buruk.

Memberikan kesempatan kepada sebuah program besar untuk berkembang tidak berarti membebaskannya dari kritik dan pengawasan. Justru semakin besar ambisi sebuah program dan semakin banyak uang negara yang digunakan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi, tata kelola, profesionalisme, hasil yang terukur, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Karena itu, jawaban terhadap kegagalan pelaksanaan bukanlah kecaman yang tergesa-gesa, tetapi juga bukan pembelaan tanpa syarat. Jawabannya adalah perbaikan.

Jika keamanan makanan dalam pelaksanaan MBG belum memadai, perkuat sistem pengawasannya. Jika koperasi dikelola dengan buruk, benahi tata kelolanya. Jika lembaga investasi negara belum cukup transparan, tingkatkan keterbukaannya. Jika birokrasi menghambat petani memperoleh pupuk, pangkas birokrasi tersebut. Jika sebuah kebijakan menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki, perbaiki kebijakannya.

Keberanian membangun harus selalu disertai keberanian memperbaiki.

Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia tidak cukup hanya bergerak melalui perbaikan kecil dari tahun ke tahun. Indonesia membutuhkan lompatan. Untuk itu diperlukan investasi besar pada kualitas manusia, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur modern, penguasaan teknologi, ketahanan pangan dan energi, penguatan industri, serta perluasan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan sebesar itu membutuhkan keberanian politik karena manfaat terbesarnya sering kali tidak dapat dipetik dalam satu atau dua tahun. Sebagian bahkan baru akan dirasakan satu atau dua dekade kemudian. Pemimpin hari ini mungkin harus mengambil keputusan yang manfaat terbesarnya justru akan dinikmati oleh generasi berikutnya.

Di situlah letak salah satu paradoks pembangunan bangsa. Pemimpin yang berpikir paling jauh ke depan terkadang justru menghadapi kritik paling keras pada masa kini. Kebijakannya dinilai ketika masih berada pada tahap awal, sedangkan keberhasilannya baru terlihat setelah kelembagaan menjadi matang, sistem diperbaiki, dan masyarakat mulai menikmati hasil dari keputusan yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya.

Namun, sejarah juga tidak memberikan penghargaan hanya kepada pemerintah yang pandai mengumumkan gagasan besar. Sejarah mencatat mereka yang mampu mengubah gagasan menjadi kelembagaan, kelembagaan menjadi pelaksanaan, dan pelaksanaan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah menghargai pemerintahan yang memiliki keteguhan menjalankan perubahan yang sulit, tetapi sekaligus memiliki kerendahan hati untuk menerima kritik, keberanian mengakui kekeliruan, kecepatan memperbaiki kesalahan, serta disiplin menyempurnakan kebijakan.

Dengan ukuran itulah berbagai program besar yang sedang dijalankan Indonesia hari ini seharusnya dinilai. Bukan apakah semuanya sudah sempurna ketika dimulai. Bukan pula apakah seluruh target langsung tercapai dalam waktu singkat. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia menjadi lebih kuat, lebih produktif, dan lebih sejahtera karena ada keberanian untuk menghadapi persoalan-persoalan besar yang selama ini dibiarkan karena dianggap terlalu sulit untuk diselesaikan.

Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari program-program yang sempurna sejak hari pertama. Indonesia Emas 2045 akan dibangun melalui keberanian menggagas dan menjalankan perubahan besar, disiplin mengukur hasilnya, kerendahan hati memperbaiki kekurangannya, serta kesabaran bersama untuk memahami bahwa keberhasilan pembangunan bangsa tidak diukur dalam hitungan siklus politik atau hiruk-pikuk pemberitaan sehari-hari, melainkan dalam perjalanan sebuah generasi.