Pusat Finansial Disebut Tak Cocok di IKN, Basuki Beberkan Kesiapan 6 Bank Besar

JAKARTA, investortrust.id - Rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memicu perbedaan pandangan di kalangan pejabat negara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono akhirnya angkat bicara merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai IKN belum siap menampung proyek tersebut karena kondisinya yang masih tergolong sepi.

Saat dimintai tanggapan, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini memilih untuk tidak berkomentar panjang. Basuki menegaskan bahwa kebijakan mengenai komoditas makro seperti PFII sepenuhnya berada di bawah kendali pembuat kebijakan makro.

"Saya tidak tahu itu, itu dari beliau, dari pemerintah pusat," ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga

Genjot Pembangunan IKN Batch 3, OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 2,86 Triliun

Kendati demikian, Basuki meluruskan bahwa secara tata ruang, IKN sebenarnya sudah mengalokasikan area khusus untuk pusat keuangan (financial center). Bahkan, sejumlah perbankan nasional telah bersiap untuk memulai konstruksi fisik di kawasan tersebut dalam waktu dekat.

"Oh sudah, sudah ada kawasannya. Yang sementara ini kan Himbara, Himbara kan sudah ada di sana enam bank yang mau mulai bangun juga tahun ini. BTN, BNI, BRI, Mandiri, BCA, Kaltimtara," ungkap Basuki.

Sebagai informasi, Nusantara Financial Center dirancang untuk menempati lokasi strategis di Wilayah Pengembangan Kedua dengan luas lahan mencapai 260 hektar. Area ini menjadi bagian integral dari distrik bisnis dan keuangan yang lebih masif seluas 3.000 hektar di atas total 252.000 hektar lahan IKN. Dalam berbagai kesempatan, Basuki memproyeksikan kawasan ini akan tumbuh megah layaknya Sudirman Central Business District (SCBD) di Jakarta.

Baca Juga

Investor Asing Pertama di IKN Mulai Konstruksi Proyek Rp 1,25 Triliun

Diketahui, perdebatan ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan bahwa PFII kemungkinan besar tidak akan ditempatkan di ibu kota baru tersebut. Pertimbangan utama Bendahara Negara didasarkan pada realitas populasi dan aktivitas ekonomi di IKN yang dinilai belum mencapai skala ekonomi yang ideal.

"Sampai sekarang saya belum tahu. (IKN?) Mungkin tidak, terlalu sepi di IKN," kata Purbaya, Kamis (2/7/2026).