Menteri Ara-Gus Ipul Bakal Bedah 10.000 Rumah untuk Keluarga Miskin Siswa Sekolah Rakyat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berkomitmen untuk merenovasi 10.000 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) alias bedah rumah bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem dari siswa-siswa Sekolah Rakyat tahun ini.
“Gus Ipul mengajukan tahun ini 10.000 rumah yang mau dibedah untuk tahun 2026. Tadi kami juga ada rapat terakhir, mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta, 10.000 (rumah),” kata Ara saat konferensi pers di kantor Kemensos, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Menurut Ara, pihaknya bersama Kemensos akan melakukan survei di sejumlah daerah, mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Bali.
Lebih lanjut, Maruarar menyebut saat ini baru 50% data RTLH yang diterima kementeriannya untuk disalurkan kepada keluarga para siswa Sekolah Rakyat. Ihwal itu, dirinya menargetkan seluruh data harus lengkap di awal Juni 2026 sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai.
Baca Juga
Menteri Ara Siapkan Kuota Bedah Rumah di Kawasan Kumuh Lampung
“Kalau boleh di tanggal 1 Juni (2026) data-data paling lama masuk. Sekarang data sudah masuk 5.000 (rumah tidak layak huni), 5.000 ini kita sudah bisa jalan,” ungkap Ara.
Sementara itu, Gus Ipul menerangkan, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu instrumen dari pengentasan kemiskinan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut dia, selain anak mendapatkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat, keluarga siswa-siswa tersebut juga akan diberdayakan melalui sejumlah program pemerintah, seperti cek kesehatan gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), akses sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), hingga renovasi rumah tidak layak huni,
“Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa-siswa sekolah rakyat dibantu dengan program renovasi agar rumahnya lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” jelas Mensos.
Sekadar catatan, Komisi V DPR RI telah menyepakati APBN Kementerian PKP tahun anggaran 2026 sebesar Rp 10,89 triliun. Di mana, 80% porsi anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Pada tahun anggaran sebelumnya, Kementerian PKP mengalokasikan program bedah rumah sebesar Rp 1,02 triliun untuk 45.073 unit RTLH. Sementara tahun ini, naik 773,5% menjadi Rp 8,9 triliun untuk 400.000 unit RTLH.