Ki Hadjar Dewantara: dari Gagasan ke Simbol

Oleh: Bambang Intojo *)

INVESTORTRUST - Nama Ki Hadjar Dewantara hidup di ruang-ruang kelas, dihafal dalam semboyan, dan diabadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Namun di balik itu, gagasannya tidak pernah benar-benar menjadi sistem yang kita jalankan. Ia hadir sebagai simbol, tetapi absen sebagai praktik.

Pada masa mudanya, R.M. Soewardi Soerjaningrat dikenal sebagai aktivis politik yang tajam. Ia terlibat dalam Indische Partij, bersama E.F.E. Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo - tiga tokoh yang kemudian dikenal sebagai “Tiga Serangkai”. Mereka untuk pertama kalinya merumuskan nasionalisme Hindia secara modern dan terbuka.

Namun sikap kritis mereka terhadap kolonialisme membuat ketiganya berada di bawah tekanan pemerintah kolonial. Apalagi setelah Soewardi menulis “Als Ik Eens Nederlander Was,” sebuah teks yang membalik logika kolonial: bagaimana jika bangsa terjajah memperlakukan bangsa penjajah dengan standar yang sama? Tulisan itu bukan sekadar kritik politik, melainkan gugatan moral terhadap seluruh struktur kekuasaan kolonial.

Konsekuensinya jelas. Pada 1913, Indische Partij dibubarkan, dan R.M. Soewardi Soerjaningrat diasingkan ke Belanda.

Pengasingan itu berlangsung sekitar enam tahun, dan justru menjadi titik balik yang tidak terduga. Jauh dari tanah air, Soewardi sampai pada kesadaran yang lebih mendasar: kemerdekaan tidak cukup direbut di tingkat negara. Tanpa manusia yang merdeka, kemerdekaan hanya akan melahirkan bentuk kekuasaan yang lain.

Sekembalinya pada 1919, ia tidak segera kembali ke gelanggang politik. Ia menulis, menjadi jurnalis, mengajar di sekolah-sekolah pribumi, dan mengamati langsung bagaimana pendidikan bekerja. Di sana ia melihat sesuatu yang lebih dalam: sekolah tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat pembebasan, tetapi juga alat yang membentuk mentalitas terjajah.

Pada 1922, ia mengambil langkah yang menentukan. Ia mendirikan Taman Siswa dan sekaligus mengubah namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Perubahan ini bukan sekadar simbolik. Ia menandai pergeseran dari aktivisme politik ke perjuangan yang lebih mendasar: membentuk manusia.

Bagi Ki Hadjar, pendidikan adalah “tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak.” Ia tidak berbicara tentang pengajaran, melainkan tentang pembentukan manusia merdeka. Sistem yang ia kembangkan -Sistem Among- bertumpu pada relasi, bukan kontrol; pada tuntunan, bukan paksaan. Guru bukan penguasa kelas, melainkan pamong yang berjalan bersama murid. Dalam kerangka itu, ia merumuskan prinsip yang kemudian dikenal luas: ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani - di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan.

Namun ketika Indonesia merdeka dan Ki Hadjar masuk ke dalam sistem negara sebagai Menteri Pendidikan, gagasan yang lahir sebagai kritik mulai menghadapi realitas yang berbeda. Negara membutuhkan sistem yang seragam, dapat diperluas, dan bisa mengelola jutaan siswa.

Di titik inilah terlihat, bahwa persoalannya bukan sekadar pada kemauan, melainkan pada struktur. Gagasan Ki Hadjar bertumpu pada relasi yang hidup - guru sebagai pamong, murid sebagai pribadi yang dituntun sesuai kodratnya. Namun sistem pendidikan nasional dibangun di atas kebutuhan yang berbeda: standardisasi, pemerataan, dan pengelolaan dalam skala besar. Apa yang bekerja dalam komunitas kecil menjadi sulit diterapkan ketika harus menjangkau jutaan siswa dengan kualitas guru yang tidak merata.

Lebih jauh, Sistem Among menuntut kedewasaan pribadi guru - bukan sekadar kompetensi administratif. Ia tidak cukup diajarkan, tetapi harus dihidupi. Di sinilah letak kesulitannya: negara dapat menyusun kurikulum, tetapi tidak dapat dengan mudah membentuk kualitas manusia dalam skala massal. Akibatnya, yang diambil adalah bagian yang bisa diatur, sementara yang menuntut kedalaman manusia perlahan ditinggalkan. Dalam situasi seperti ini, pendidikan yang semula dirancang untuk memerdekakan manusia justru berisiko berubah menjadi sistem yang mengelola manusia.

Dalam skala kecil, gagasan Ki Hadjar bekerja. Dalam skala negara, ia menghadapi batasnya.

Yang terjadi kemudian bukan penolakan, melainkan penyederhanaan. Semboyan “tut wuri handayani” diangkat menjadi identitas nasional, tetapi kerangka pendidikan yang menopangnya tidak pernah benar-benar dijalankan. Pendidikan tetap berbicara tentang kemerdekaan, tetapi dijalankan dalam sistem yang semakin birokratis.

Ironisnya, gejala serupa juga dialami oleh Taman Siswa. Sebagai gerakan, ia pernah menjadi alternatif yang hidup. Namun seiring waktu, ia menghadapi perubahan zaman, tuntutan modernisasi, dan dominasi sistem pendidikan nasional. Ketika gagasannya tidak diperbarui dan praksisnya tidak selalu terjaga, ia kehilangan daya dorongnya.

Taman Siswa tidak runtuh dalam satu peristiwa, tetapi melemah perlahan. Yang tersisa adalah nama besar dan jejak sejarah, sementara perannya dalam membentuk arah pendidikan nasional semakin mengecil.

Pada akhirnya, warisan Ki Hadjar Dewantara berada dalam posisi yang paradoksal. Ia diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional, tetapi sistem pendidikan nasional tidak berjalan menurut pikirannya. Kita mewarisi bahasanya, tetapi tidak menjalankan cara kerjanya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah gagasannya relevan, melainkan apakah kita masih memiliki keberanian untuk menjadikannya sebagai sistem - bukan sekadar semboyan.

*) Bambang Intojo: penulis lepas, komunikator sains untuk anak.