Saat Prabowo Catat dan Respons Berbagai Usulan Buruh di May Day 2026
JAKARTA, investortrust.id - Kebiasaan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendengar dan mencatat masukan terlihat saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dalam berbagai kesempatan, Prabowo memang dikenal kerap menyimak langsung aspirasi masyarakat dan mencatat poin-poin penting sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.
Prabowo tampak serius mendengarkan berbagai usulan dari perwakilan serikat buruh yang menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah. Salah satunya disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang menyampaikan langsung 11 aspirasi buruh di hadapan Prabowo.
"Bapak Presiden yang kami hormati, kami membawa 11 isu yang mungkin bisa menjadi aspirasi. Yang pertama adalah sahkan RUU Ketenagaan Kerjaan. Dua tahun waktu yang tinggal sedikit lagi, lima bulan lagi, mudah-mudahan waktu yang cukup," kata Said Iqbal.
Baca Juga
Di Hadapan Prabowo, Buruh Minta Rumah Dekat dengan Kawasan Industri
Selain isu pengesahan RUU Ketenagakerjaan, Said Iqbal juga menyinggung sejumlah tuntutan lain, antara lain penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja, termasuk di sektor informal. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi pajak yang lebih adil bagi buruh, peningkatan jaminan sosial, serta penyesuaian tarif ojek online agar lebih berpihak kepada pengemudi.
Sementara Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah mengusulkan adanya rumah layak huni bagi buruh yang dekat dengan kawasan industri. Ilhamsyah juga mengusulkan adanya tempat penitipan anak atau daycare. Dengan demikian, para buruh dapat bekerja dengan tenang dan anak-anak tumbuh dengan baik.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum KSPSI sekaligus Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban juga menyampaikan aspirasi mereka kepada Prabowo.
Selama para pemimpin buruh itu menyampaikan aspirasi tersebut, Prabowo terlihat mencatat langsung poin-poin yang disampaikan. Kepala Negara tampak beberapa kali menunduk untuk menulis yang menunjukkan perhatian terhadap setiap masukan yang diberikan. Sikap ini mempertegas pendekatan Presiden yang membuka ruang dialog dan menempatkan aspirasi buruh sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Dalam pidatonya, Presiden langsung merespons sejumlah usulan yang disampaikan serikat buruh tersebut. Prabowo mengatakan, usulan mengenai daycare merupakan usulan yang baik. Prabowo berjaniji akan memperjuangkan usulan tersebut secepatnya.
"Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. ini saran yang baik. Akan kita perjuangkan ini. Akan kita laksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya," katanya.
Terkait dengan usulan hunian bagi buruh, Prabowo mengatakan, pemerintah telah membangun 350.000 unit rumah untuk buruh. Pemerintah, katanya, menargetkan dapat membangun minimal 1 juta rumah.
"Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan industri, deket tempat kerja," katanya.
Bahkan, Prabowo mengaku sudah berencana membangun kota-kota baru. Tiap kota akan dibangun sekitar 100.000 unit rumah susun dengan fasilitas penunjang yang lengkap, mulai dari sekolah, rumah sakit, daycare, hingga fasilitas olahraga dan akses transportasi.
"Supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik, dan saudara-saudara kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan," katanya.
Selain itu, Prabowo juga mempercepat sejumlah regulasi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Prabowo memerintahkan agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan rampung tahun ini.
“Kita juga mengatur, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pembagian pendapatan yang sebelumnya 80% untuk pengemudi, kini menjadi minimal 92%,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan para pengemudi ojek online juga akan mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk jaminan kecelakaan kerja serta akses terhadap BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.
Baca Juga
Teken Perpres Ratifikasi Konvensi ILO 188, Prabowo Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengumumkan pengesahan kebijakan lain yang menyasar sektor perikanan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 sebagai bentuk perlindungan terhadap awak kapal perikanan.
“Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” kata Presiden Prabowo.
Langkah ini menandai upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan sekaligus menegaskan keberpihakan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.