Percepat Reforma Agraria, DPR RI Bentuk Command Center untuk Mitigasi Konflik Lahan

JAKARTA, Investortrust.id — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan rencana pembentukan pusat komando atau command center guna mempercepat penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia.

Pernyataan strategis ini disampaikan Dasco saat menerima audiensi serikat buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Kehadiran command center ini dirancang untuk melengkapi kinerja Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria yang telah dibentuk sebelumnya agar lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. "Nanti akan dibikin semacam command center yang digabung dengan pimpinan Komisi III," ucap Dasco di hadapan perwakilan buruh, seperti dikutip Antara.

Dasco mengakui bahwa Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang telah bekerja sejak Oktober 2025 cenderung berjalan lambat karena masih terfokus pada proses sinkronisasi data.

Baca Juga

Nusron Targetkan Kebijakan Satu Peta Rampung Sebelum 2028 untuk Tuntaskan Konflik Agraria

Sebagai langkah percepatan, pansus tersebut kini akan dikendalikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dengan dukungan teknis dari Komisi III DPR RI. Melalui pusat komando ini, DPR berkomitmen untuk menampung informasi langsung dari masyarakat jika terjadi sengketa lahan, sehingga parlemen dapat memberikan respons cepat serta langkah mitigasi yang diperlukan secara tepat waktu.

Dasco menekankan pentingnya aliran data yang akurat agar peristiwa seperti penangkapan warga atau bentrokan antara perusahaan dan petani tidak lagi luput dari pengawasan legislatif.

Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap petani dan aktivis masih menjadi tantangan besar.

Berdasarkan catatan periode Desember 2025 hingga April 2026, masih ditemukan kasus kekerasan hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis yang memperjuangkan hak atas tanah. Dewi menegaskan bahwa kehadiran command center harus diikuti dengan dorongan politik yang kuat dari DPR RI agar reforma agraria benar-benar berjalan dan tidak sekadar menjadi wacana.

"Kalau tidak ada tekanan politik dari DPR RI maka reforma agraria tidak akan dijalankan dan selalu akan ada alasan-alasan klasik kenapa tanah itu tidak kunjung sampai kepada petani," tegas Dewi.