Hari Kartini: Hari Kesetaraan Kemanusiaan

Oleh: Bambang Intojo *)

INVESTORTRUST - Setiap 21 April, peringatan Hari Kartini hadir dalam bentuk yang relatif seragam: kebaya, sanggul, dan berbagai seremoni simbolik yang dimaksudkan sebagai penghormatan kepada pelopor emansipasi perempuan. Tradisi ini tentu tidak sepenuhnya keliru. Namun, dalam banyak hal, ia cenderung menempatkan perempuan sebagai objek representasi kultural - dirayakan dalam penampilan, tetapi belum tentu dalam kapasitasnya sebagai subjek berpikir.

Di titik inilah pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah yang kita rayakan benar-benar gagasan Kartini, atau sekadar citra yang kita bangun tentang dirinya?

Kartini, jika dibaca melalui surat-suratnya, bukan hanya figur simbolik, melainkan seorang pemikir egalitarian yang peka terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Dalam suratnya kepada Stella Zeehandelaar (1899), ia menulis bahwa “adat kebiasaan negeri kami mengikat kami kaki dan tangan”. Apa yang ia hadapi bukan semata persoalan gender, melainkan juga struktur feodal yang menempatkan manusia dalam hierarki kaku.

Karena itu, perjuangannya tidak berhenti pada emansipasi perempuan dalam arti sempit. Ia menyentuh persoalan yang lebih luas: bagaimana manusia dapat hidup sebagai pribadi yang merdeka. Dalam suratnya kepada J.H. Abendanon, Kartini mengungkapkan hasrat yang sederhana namun radikal: keinginan untuk bebas, merdeka, dan berdiri sendiri. Di sini, emansipasi tidak lagi bersifat sektoral, melainkan mengarah pada gagasan egalitarianisme - kesetaraan sebagai prinsip dasar kemanusiaan.

Sikap ini juga tercermin dalam pandangannya terhadap pengetahuan dan agama. Ketika ia mempertanyakan bagaimana mungkin mencintai suatu ajaran tanpa diberi kesempatan untuk memahaminya, Kartini sesungguhnya sedang mengkritik ketimpangan akses terhadap pengetahuan. Ia menolak situasi di mana sebagian orang memiliki otoritas untuk menentukan makna, sementara yang lain hanya menerima. Pendidikan, bagi Kartini, bukan sekadar kecakapan, melainkan jalan untuk membebaskan cara berpikir.

Dalam konteks sejarahnya, Kartini bukanlah satu-satunya suara. Di Hindia Belanda awal abad ke-20, mulai tumbuh kesadaran yang bergerak ke arah yang sama. R.M. Tirto Adhi Soerjo melalui pers mengkritik ketidakadilan kolonial dan feodalisme priyayi. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan sebagai hak yang terbuka bagi semua kalangan. Sementara itu, Mas Marco Kartodikromo dan gerakan buruh mulai menyuarakan ketimpangan ekonomi yang semakin nyata. Beragam inisiatif ini memperlihatkan satu kecenderungan yang serupa: dorongan untuk menata ulang masyarakat ke arah yang lebih setara dan manusiawi.

Dalam lanskap tersebut, Kartini menempati posisi yang khas. Ia berbicara dari pengalaman perempuan dalam ruang sosial yang terbatas, tetapi justru dari sana ia merumuskan kegelisahan yang lebih luas. Gagasannya melampaui konteks awalnya dan zamannya, bahkan menyentuh persoalan mendasar tentang kebebasan, martabat, dan keadilan.

Di sinilah kita melihat jarak antara pemikiran Kartini dan praktik peringatannya hari ini. Ketika perayaan lebih menekankan aspek simbolik, ada risiko bahwa gagasan yang seharusnya menjadi inti justru terpinggirkan. Kartini dikenang, tetapi tidak selalu dipahami secara utuh.

Jika pada masanya Kartini berhadapan dengan “tembok adat” yang kasatmata, maka hari ini tembok itu kerap hadir dalam bentuk yang lebih halus - norma yang tak dipertanyakan, akses pengetahuan yang timpang, hingga mekanisme sosial yang membatasi tanpa terlihat. Perubahan bentuk ini tidak serta-merta menghapus persoalan yang dulu ia gelisahkan.

Karena itu, diperlukan upaya untuk menempatkan kembali Hari Kartini dalam kerangka yang lebih substantif. Salah satu kemungkinan adalah memaknainya sebagai Hari Kesetaraan Kemanusiaan - sebuah momentum untuk merefleksikan berbagai bentuk ketimpangan yang masih berlangsung, baik dalam relasi gender, kesenjangan sosial-ekonomi, maupun diskriminasi antarkelompok.

Pendekatan ini tidak bermaksud menggeser Kartini dari konteksnya, melainkan justru memperluas jangkauan pemikirannya. Ia tetap berangkat dari persoalan perempuan, tetapi tidak berhenti di sana. Kartini mengarah pada cita-cita yang lebih luas: masyarakat yang egaliter, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pada akhirnya, peringatan tidak hanya soal menjaga tradisi, tetapi juga merawat makna. Jika Hari Kartini dapat diarahkan pada penguatan kesadaran tentang kesetaraan, maka ia tidak hanya menjadi momen seremonial, melainkan juga ruang refleksi publik.

Dengan demikian, Kartini tidak sekadar dikenang sebagai tokoh sejarah, tetapi dihadirkan kembali sebagai sumber inspirasi bagi upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

*) Bambang Intojo, penulis independen, pengamat transformasi sosial politik era digital