Senator Desak Pemerintah Tolak Pesawat Militer AS Bebas Lintasi Langit RI
JAKARTA, investortrust.id -- Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hilmy Muhammad menolak wacana pemberian akses bagi pesawat militer Amerika Serikat bebas melintasi wilayah udara Indonesia. Ia menegaskan wacana tersebut bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
"Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, Indonesia tidak boleh membuka ruang, jalur, atau fasilitas bagi kekuatan militer negara mana pun yang terlibat dalam agresi dan penjajahan," kata Hilmy dalam keterangannya, Selasa (14/4/26).
Baca Juga
Soal Pesawat AS Bebas Melintasi RI, Kemenhan: Belum Ada Kesepakatan Final
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI sebelumnya menyebut pembahasan itu belum final. Namun, Hilmy menekankan, publik tetap berhak menyampaikan penolakan sejak awal. Hal ini mengingat isu tersebut menyangkut arah politik luar negeri Indonesia dan posisi moral bangsa di tengah konflik global.
"Kita berhak bersuara, berhak menolak! Bagaimana mungkin kita memberi laluan kepada pihak yang dalam banyak konflik justru tampil sebagai pendukung agresi? Indonesia tidak boleh berubah dari negara yang membela kemerdekaan bangsa-bangsa menjadi negara yang mempermudah langkah agresor. Berteman dengan agresor berarti ikut memikul tanggung jawab moral atas agresi itu," ujarnya.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menilai, Indonesia akan kehilangan posisi netral jika memberi akses khusus kepada pesawat militer Amerika. Langkah itu juga berisiko Indonesia dipandang berpihak dalam konflik internasional. Menurutnta politik bebas aktif bukan berarti membuka pintu bagi semua kekuatan militer asing.
"Bebas aktif berarti Indonesia bebas menentukan sikap, dan aktif membela perdamaian. Jika akses itu diberikan, Indonesia justru sedang menjauh dari prinsip bebas aktif," tegasnya.
Hilmy juga menyoroti arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Menurutnya, pendekatan yang dipakai selama ini menunjukkan kecenderungan menggunakan kekuatan militer dan tekanan politik untuk memaksakan kepentingannya di berbagai kawasan. Dalam situasi seperti itu, Indonesia justru harus menjaga jarak dan memperkuat posisi sebagai negara yang berpihak pada perdamaian dan kemerdekaan bangsa-bangsa.
"Pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump justru makin sering menunjukkan sikap sepihak dalam politik internasional. Dukungan terhadap agresi Israel, ancaman terhadap negara lain, dan penggunaan tekanan militer sebagai alat diplomasi menunjukkan bahwa Amerika tidak sedang datang membawa perdamaian. Karena itu, Indonesia tidak boleh memberi perlakuan istimewa kepada negara yang berulang kali menempatkan kekuatan militer di atas hukum dan keadilan," kata senator asal Yogyakarta itu.
Baca Juga
Indonesia-AS Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Fokus Modernisasi hingga Latihan Militer
Di sisi lain, Gus Hilmy menilai bahwa sikap Pemerintah Indonesia tidak boleh goyah oleh tekanan atau kepentingan negara besar. Indonesia memiliki sejarah panjang melawan penjajahan. Karena itu, pemerintah harus menempatkan kepentingan nasional dan amanat konstitusi di atas kepentingan negara lain.
"Kita tidak boleh tunduk pada tekanan negara besar. Kita harus berdiri di atas kepentingan nasional dan amanat konstitusi. Indonesia bukan negara satelit Amerika, dan wilayah kita tidak boleh dipakai untuk melayani agenda militer mereka," tuturnya.