Empat Surat MSCI Tak Dilaporkan ke Presiden, Hashim: Saya Kantongi Beberapa Nama

JAKARTA, investortrust.id – Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyebutkan telah mengantongi beberapa nama terkait tidak dilaporkannya empat surat peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) kepada Presiden.

“Saya tahu beberapa nama yang disebut-sebut, tetapi biarlah proses hukum berjalan. Saya tidak akan berkomentar lebih jauh,” kata Hashim saat menjadi pembicara dalam China Conference Southeast Asia di St Regis, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga

OJK Respons Isu Surat MSCI yang Disebut Bikin Presiden Marah

Hashim menegaskan dirinya tidak ingin berspekulasi mengenai keterkaitan nama-nama tersebut dengan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Saya tidak ingin berspekulasi,” ujarnya.

Ia juga menyatakan akan menyapu bersih “telur-telur busuk”, yang merujuk pada pejabat elite yang menyalahgunakan kekuasaan. Menurutnya, para elite tersebut merupakan sosok kuat dengan koneksi luas.

“Saya pikir beliau [Prabowo] ingin membuktikan sesuatu. Saya tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi, saya bukan Jaksa Agung. Tetapi, jika ada pihak yang harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal, apalagi merugikan investor kecil dan ritel, maka segala kemungkinan terbuka,” kata Hashim.

Baca Juga

Prabowo Geram Empat Surat MSCI Tak Dilaporkan, Tegaskan Akan Ada Konsekuensi Serius

Dalam kesempatan yang sama, Hashim mengungkap adanya keterlibatan elite dalam penerbitan izin aktivitas lingkungan di Sumatra. Pemerintah saat ini telah mencabut izin 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

Data yang dihimpun melalui citra satelit dan drone menunjukkan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas 28 perusahaan tersebut. “Pemerintah mengambil tindakan tegas dan memang ada keterlibatan elite,” ujarnya.

Baca Juga

IHSG Melambung 1,96%, Saham Emiten Konglo Prajogo dan Happy Hapsoro Perkasa

Sebagian perusahaan disebut telah meminta pemerintah meninjau ulang pencabutan izin. Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan penegakan hukum dilakukan dengan tata kelola yang baik tanpa tekanan massa.

“Kasus ini akan ditinjau ulang, tetapi sejauh yang saya tahu hanya sekitar empat perusahaan yang mengajukan banding,” kata dia.