SEC AS Kini Dikuasai Partai Republik, Aturan Pro Kripto Diperkirakan Melesat

JAKARTA, investortrust.id - Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau US Securities and Exchange Commission (SEC) kini sepenuhnya diisi oleh komisioner dari Partai Republik, menyusul hengkangnya Caroline Crenshaw. Kondisi ini membuka jalan bagi percepatan regulasi yang lebih ramah terhadap industri kripto pada 2026.

Crenshaw merupakan komisioner terakhir yang dikenal skeptis terhadap aset kripto. Ia sebelumnya mengeluarkan pernyataan berbeda (dissent) saat SEC menyetujui peluncuran exchange-traded fund (ETF) Bitcoin pada Januari 2024, dengan alasan keputusan tersebut berpotensi mengorbankan perlindungan investor.

Senat AS membatalkan pemungutan suara untuk menominasikan ulang Crenshaw pada Desember 2025. Keputusan ini dilaporkan terjadi setelah adanya lobi intensif dari industri kripto yang menginginkan perubahan arah kebijakan di SEC.

Baca Juga

Per 5 Januari ICEX Sudah Raih Izin OJK sebagai Bursa Kripto, Kapan Beroperasi?

Saat ini, SEC hanya memiliki tiga komisioner aktif, yakni Ketua SEC Paul Atkins, Hester Peirce, dan Mark Uyeda, yang semuanya berasal dari Partai Republik.

Padahal, berdasarkan undang-undang, SEC merupakan lembaga bipartisan yang seharusnya diisi oleh lima komisioner, dengan setidaknya dua berasal dari partai berbeda.

Profesor hukum dari University of Arkansas School of Law, Carol Goforth menyebut, situasi ini sangat tidak biasa. Ia mengatakan belum pernah menemukan preseden di mana seluruh komisioner aktif SEC berasal dari satu partai politik.

“Biasanya terdapat pergantian yang bertahap sehingga sifat bipartisan lembaga tetap terjaga,” ujarnya, dilansir dari Cointelegraph, Kamis (8/1/2026).

Baca Juga

Sejumlah Perusahaan Mulai Alokasikan Asetnya ke Kripto, Diversifikasi dan Lindung Nilai Jadi Alasan

Ia menjelaskan bahwa komisioner SEC memiliki masa jabatan lima tahun dan ketua biasanya mengundurkan diri saat terjadi pergantian pemerintahan, mekanisme yang selama ini menjaga keseimbangan politik di lembaga tersebut.

Pendapat serupa disampaikan pendiri Brogan Law Aaron Brogan, firma hukum yang fokus pada kripto dan teknologi baru. Menurutnya, pemerintahan sebelumnya justru melihat keberadaan komisioner dari partai oposisi sebagai keuntungan strategis untuk menjaga kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan.

“Namun, pemerintahan Trump menciptakan paradigma baru,” kata Brogan.

Ia menilai tidak tertutup kemungkinan SEC akan tetap diisi oleh satu partai dalam waktu yang lama. Meski begitu, SEC tetap terikat oleh prosedur pembentukan regulasi, termasuk kewajiban notice-and-comment rulemaking sesuai Federal Administrative Procedures Act.

Walau ada keterbatasan prosedural, Brogan memprediksi 2026 akan menjadi tahun besar bagi kebijakan kripto di SEC.

“Saya memperkirakan akan ada regulasi yang lebih matang, termasuk pemberian exemptive relief melalui proses rulemaking formal,” ucapnya.