Sampaikan RUU P2APBN, Menkeu Ingatkan APBN Sehat dan Berkelanjutan
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan meminta semua pihak untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Sebab, APBN merupakan instrumen kebijakan penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya.
“APBN harus selalu dijaga tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel agar efektif memecahkan persoalan bangsa dan bukan justru menjadi sumber persoalan, bahkan menciptakan krisis,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN 2023, di rapat paripurna DPR, gedung parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Baca Juga
Penerimaan Negara Anjlok, APBN Catat Defisit Rp 21,8 Triliun Mei
Sri Mulyani juga menyebutkan banyak negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat akibatnya krisis berkelanjutan baru melanda negara-negara tersebut. “APBN harus terus dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya,” kata dia.
Selama 10 tahun terakhir, ungkap dia, APBN menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan fisik dan non-fisik. APBN digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting yang berfungsi sebagai alat stabilisasi, distribusi, dan alokasi, APBN selalu hadir dan diandalkan negara dalam menghadapi banyak guncangan dan ketidakpastian global dan domestik, seperti pandemi Covid-19 yang luar biasa berat dan dahsyat,” kata dia.
Bendahara Negara ini mengatakan, kondisi pandemi yang luar biasa membutuhkan kebijakan APBN yang juga luar biasa. Dia mengatakan penerimaan negara yang menurun tajam akibat berhentinya kegiatan ekonomi dan masyarakat. “Yang mengharuskan APBN mendanai belanja yang melonjak tinggi untuk menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian,” kata dia.
Baca Juga
Pascapandemi Covid-19, Sri Mulyani juga menjelaskan APBN berfungsi untuk menghadapi risiko dan volatilitas global yang melonjak tinggi. “APBN 2023 kembali berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko guncangan ketidakpastian global dengan fokus pada ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” kata dia.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem Rachmat Gobel menyebut jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut berjumlah 64 orang dari total 575 anggota DPR periode 2019-2024. Mayoritas para anggota dewan mengajukan izin, dengan jumlah sebanyak 228 orang.