Arah Investasi di Pasar Keuangan dan Strategi Perusahaan 2027
“Kebijakan suku bunga lebih masuk akal dengan bantuan kecerdasan buatan dan teknologi informasi untuk mengurangi kompleksitas algoritma ekonomi“.
Oleh: Dr. Josep Ginting, MBA, CTT – Analis Pasar Modal dan Pemerhati Kebijakan Fiskal
INVESTORTRUST – Suku bunga acuan bank sentral diperkirakan cenderung stagnan pada kisaran 5,50%–6,00% pada semester I-2027. Setelah itu, bank sentral diperkirakan mulai mempertimbangkan penurunan suku bunga secara terbatas atau tidak signifikan.
Perkiraan tersebut didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, inflasi di Indonesia diperkirakan tidak mengalami lonjakan berarti, dengan mempertimbangkan kecenderungan penurunan konsumsi pada 2027. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak terlalu bergantung pada konsumsi. Investasi justru diperkirakan menjadi motor utama, mengingat nilai tukar rupiah dinilai menarik bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, investasi diperkirakan mengalir terutama ke sektor infrastruktur dan industri manufaktur.
Industri mobil listrik serta industri suku cadang kendaraan bermotor berbahan bakar fosil diperkirakan mendominasi investasi di Indonesia. Investasi tersebut akan diikuti pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut untuk mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pada 2028–2030. Menurut perkiraan kami, 2028 akan menjadi titik dasar pertumbuhan ekonomi yang sangat menentukan arah perekonomian hingga 2045.
Gelombang pertumbuhan ekonomi ketiga dan keempat akan didorong oleh sektor pertanian dan pertambangan. Hal ini sejalan dengan restrukturisasi serta perancangan ulang sistem pengelolaan dan strategi penjualan hasil tambang dan energi.
Kedua, stabilitas perbankan dalam mengelola aset dan liabilitas dinilai sangat baik. Namun, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) perlu melakukan merger agar dapat bertahan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi ke depan diperkirakan semakin liberal dan cenderung kapitalistis.
BPR tidak lagi dapat mengandalkan pembiayaan mikro sebagai keunggulan utama. Bank umum kelompok besar, yakni bank yang dahulu masuk kelompok BUKU 3 dan BUKU 4, telah mampu menjangkau masyarakat luas hingga ke berbagai daerah dengan dukungan teknologi informasi terkini. Kondisi ini berbeda dengan lima hingga sepuluh tahun lalu, ketika BPR cenderung mengandalkan sumber daya manusia dan sistem layanan dari pintu ke pintu, dengan jumlah nasabah yang lebih kecil dan terbatas serta pengelolaan aset dan liabilitas yang belum optimal.
Karena itu, BPR sebaiknya melakukan merger untuk memperbesar modal dan membentuk bank digital. Langkah tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan sistem pengelolaan yang masih tradisional, BPR akan semakin sulit bersaing. Sebelumnya, BPR memiliki sasaran khusus, misalnya melayani kawasan perkebunan, perikanan, atau industri rumah tangga. Namun, perkembangan teknologi digital membuat model tersebut perlu ditinjau kembali. Merger dinilai menjadi salah satu cara untuk memperkuat permodalan sekaligus membangun bank digital.
Ketiga, suku bunga tidak lagi menjadi tolok ukur tingkat kepuasan investasi. Suku bunga perlu dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai bunga penempatan dana (saving), yang kemudian menjadi dasar penentuan suku bunga pinjaman bank untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.
Keempat, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi informasi akan mengurangi kompleksitas algoritma penetapan suku bunga. Bank sentral diperkirakan tidak lagi terlalu banyak mengandalkan pertimbangan subjektif (judgement) yang selama ini rumit karena dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan pertimbangan ekonomi-politik.
Dengan kata lain, peran ekonom dalam perumusan kebijakan moneter diperkirakan akan berkurang karena AI mampu memproses berbagai faktor dengan lebih cepat. Ekonom akan lebih dibutuhkan untuk merancang dan mengembangkan kebijakan fiskal daripada kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal akan menjadi lebih penting dibandingkan kebijakan moneter. Ke depan, kebijakan moneter cenderung lebih berfokus pada penerbitan dan pelunasan surat utang negara. Sementara itu, pembayaran bunga dan pelunasan surat utang yang jatuh tempo akan ditentukan melalui kebijakan fiskal. Perubahan ini tentunya dapat mengurangi beban kerja bank sentral.
Kebijakan fiskal 2027 lebih fleksibel dengan Coretax, tanpa menambah jenis pajak baru, serta didukung penarikan hasil ekspor ke Indonesia.
Neraca Pembayaran Indonesia (Balance of Payments/BoP) diperkirakan masih mencatatkan posisi negatif. Hal ini mengingat neraca perdagangan (Balance of Trade/BoT) masih negatif. Namun, kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena defisit perdagangan terutama disebabkan besarnya impor bahan baku pembangunan infrastruktur, khususnya dari Tiongkok, dibandingkan ekspor sektor pertambangan, minyak dan gas, serta komoditas nonmigas lainnya.
Transaksi berjalan (current account) pada 2026 dan 2027 diperkirakan berada pada kisaran 0,5%–1,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga masih dalam batas normal. Kondisi ini didorong oleh masuknya arus modal asing melalui investasi yang diupayakan Danantara.
Pemerintah tidak perlu menambah jenis pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan penciptaan uang (printing money) melalui penerbitan obligasi, baik konvensional maupun syariah (sukuk). Karena itu, optimalisasi Coretax menjadi sangat penting.
Melalui Coretax, pemerintah dapat mencocokkan pajak masukan dan pajak keluaran serta mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Selain itu, PPh Pasal 23 atas jasa, PPh Pasal 22 atas impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dapat dikontrol melalui sistem tersebut. Dengan demikian, penerimaan negara dinilai cukup ditingkatkan melalui optimalisasi jenis pajak yang sudah ada, disertai pengawasan yang tepat dan akurat.
Pada 2027, dana investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) diperkirakan masuk ke Indonesia dalam jumlah cukup besar. Arus investasi ini dapat membantu pembiayaan pembangunan secara langsung. Sebagian dana asing tersebut tidak memengaruhi pasar uang jangka pendek (hot money) karena merupakan investasi langsung dari pemodal luar negeri ke proyek yang dituju.
Pada tahun yang sama, dividen dari perusahaan milik pemerintah diharapkan sudah dapat dialokasikan ke APBN sehingga mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 2026 diperkirakan Rp17.529; pada 2027, rupiah dinilai undervalued pada kisaran Rp17.000–Rp18.000 per dolar AS. Jika dilihat dari rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang 2026, angkanya masih sesuai dengan perkiraan sebelumnya, yakni Rp17.529 per dolar AS. Dengan demikian, pergerakannya dinilai masih normal.
Pada 2027, jika dihitung berdasarkan perbandingan inflasi Indonesia dan Amerika Serikat, nilai wajar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp4.850–Rp5.050. Perhitungan ini menggunakan pendekatan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP).
Namun, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia dan Amerika Serikat, nilai tukar rupiah berdasarkan perhitungan arus modal jangka pendek (hot money) diperkirakan berada pada kisaran Rp17.000–Rp18.000 per dolar AS. Dengan demikian, rupiah saat ini dinilai undervalued. Danantara seharusnya dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk menarik investasi ke Indonesia, khususnya investasi asing langsung (FDI).
Pasar modal pada 2027 tidak lagi memprioritaskan volatilitas, melainkan pertumbuhan dan imbal hasil dividen yang ditopang fundamental.
Gejolak pasar modal Indonesia pada 2026, dan pasar global secara umum, antara lain dipicu perilaku investasi yang menjadikan volatilitas sebagai acuan utama. Akibatnya, investasi di pasar modal seolah-olah diperlakukan seperti perjudian dan kehilangan makna sebagai sarana investasi.
Perusahaan-perusahaan kecil didorong untuk mencatatkan saham di bursa efek meskipun belum tentu layak dari sisi bisnis maupun perilaku penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kecenderungan penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) terjadi pada perusahaan besar maupun kecil. Akibatnya, laporan keuangan berisiko hanya menjadi hasil penerapan prinsip “menempatkan yang terbaik sesuai dengan yang tersedia dalam PSAK”.
Pada 2027, laporan keuangan perusahaan diperkirakan akan disusun secara lebih hati-hati dan prudent melalui penerapan PSAK 118 sebagai pengganti PSAK 1. Standar tersebut mengadopsi IFRS 18 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penerapan PSAK 118 diharapkan dapat mengurangi kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan serta mendukung pencapaian target penerimaan pajak pemerintah melalui standardisasi pelaporan keuangan yang baru.
Dampak penerapan PSAK 118 paling jelas terlihat pada laporan laba rugi. Perubahan tersebut juga akan memengaruhi PSAK 207 yang mengatur laporan arus kas perusahaan.
Gejolak lain di bursa saham dipicu oleh pendekatan yang mengarahkan investor untuk berinvestasi saham dengan konsep dan pola pikir menabung, misalnya melalui istilah “menabung saham”. Istilah tersebut kurang tepat karena saham merupakan instrumen investasi yang nilainya dapat berubah, baik dari sisi harga pasar, nilai wajar, maupun dividen.
Literasi keuangan harus dilakukan secara benar. Tujuannya bukan semata-mata mendorong peningkatan transaksi di bursa saham. Dorongan yang hanya berorientasi pada besarnya transaksi justru dapat merusak perilaku investasi.
Investasi saham semestinya berorientasi pada pertumbuhan nilai perusahaan (growth) dan dividen, bukan semata-mata mengejar keuntungan dari selisih harga jual dan beli (capital gain) dalam jangka pendek. Sejak pasar modal aktif pada 1990 hingga 2026, perilaku pasar dinilai telah berubah, terutama dalam enam tahun terakhir. Pasar semakin berorientasi pada volatilitas dibandingkan fundamental, termasuk valuasi.
Namun, fundamental dan valuasi pun belum tentu sepenuhnya valid karena sebagian besar didasarkan pada angka proyeksi, baik dalam laporan keuangan aktual maupun estimasi.
Untuk investasi obligasi, pasar diperkirakan cenderung lebih stabil pada 2027 seiring meningkatnya pemahaman investor mengenai arti imbal hasil (yield) dan suku bunga. Selama enam tahun terakhir, investor lebih diarahkan pada perhitungan yield to maturity (YTM), yang mendorong kecenderungan spekulatif dalam pembentukan harga pasar obligasi.
Padahal, obligasi merupakan efek utang yang memberikan bunga sebagai pendapatan (income) bagi investor. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan, obligasi tercatat pada sisi liabilitas. Kewajiban pelunasan pokok dan pembayaran bunga semestinya membuat investasi obligasi lebih stabil.
Perubahan perilaku investasi obligasi tidak terlepas dari perubahan perilaku institusi asuransi dan dana pensiun. Keduanya semakin agresif bersaing dengan menonjolkan imbal hasil yang diharapkan, bukan kualitas layanan. Pada 2027, perusahaan asuransi dan dana pensiun seharusnya mengubah orientasi menjadi lebih mengutamakan pelayanan, bukan bersikap spekulatif.
Hal serupa juga terjadi di sektor perbankan. Pada bank tertentu, ekspektasi imbal hasil dari unit dealer atau perdagangan efek menjadi lebih besar daripada fokus utama perbankan, yaitu mengelola aset dan liabilitas untuk mendukung perekonomian Indonesia. Akibatnya, hanya sedikit bank konservatif yang diperkirakan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Selama enam tahun terakhir, kinerja perbankan seolah-olah lebih banyak dibandingkan berdasarkan pencapaian Net Interest Margin (NIM) dan Return on Investment (ROI), padahal keduanya tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur. Pada 2027, bank akan lebih baik jika mengutamakan pelayanan untuk mendorong pertumbuhan, tanpa memaksakan pendapatan yang tinggi dari selisih bunga pinjaman dan bunga deposito (net interest income).
Jika volatilitas menjadi salah satu syarat seleksi saham atau obligasi dan memiliki varian yang relatif kecil, angka tersebut dapat digunakan untuk menghitung value at risk (VaR) atau conditional value at risk (CVaR) secara wajar. Hasilnya diharapkan dapat mencerminkan risiko investasi atau penempatan dana secara lebih akurat dan dapat dipercaya.
Hingga 16 November 2026, perdagangan obligasi masih tergolong tidak normal. Obligasi korporasi dengan tanggal jatuh tempo yang hampir sama, tingkat kupon dan peringkat yang setara, masih dapat memiliki ekspektasi YTM yang berbeda secara signifikan.
Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya konsistensi YTM. Jika angka-angka itu digunakan dalam perhitungan nilai aset bersih (Net Asset Value/NAV) reksa dana yang dikelola manajer investasi, atau dalam penghitungan portofolio dana pensiun dan asuransi, hasil NAV maupun nilai aset dapat menjadi tidak wajar.
Pada perdagangan 16 November 2026, misalnya, konsistensi harga pasar berdasarkan ekspektasi YTM masih sulit dihitung. Obligasi ASDF07BCN2 ditutup pada harga 95,8%, dengan YTM 8,02%, kupon 5,65%, dan jatuh tempo 24 Oktober 2028.
Sebagai pembanding, Obligasi BMRI01BGNCN2 ditutup pada harga 100% (at par), dengan YTM 6,641%, kupon 6,65%, peringkat idAAA, dan jatuh tempo 25 Maret 2028. Sementara itu, Obligasi FIFA06BCN4 ditutup pada harga 100,01%, dengan YTM 6,875%, kupon 6,9%, dan jatuh tempo 6 September 2027.
Bahkan, jika dilakukan perhitungan varian, standar deviasinya juga cukup jauh. Karena itu, entitas hukum selain reksa dana dapat melakukan pencatatan akuntansi dengan metode held to maturity (HTM). Namun, metode penilaian reksa dana perlu dievaluasi dengan menggunakan pendekatan lain yang disepakati bersama, selain mark to market.
Pengecualian dapat dipertimbangkan ketika kondisi makroekonomi dinilai tidak normal (abnormal). Dalam kondisi tersebut, diperlukan komitmen nasabah untuk tidak melakukan pencairan investasi (redemption) sehingga tekanan pasar dapat dikurangi.
Strategi perusahaan harus disusun dengan dukungan tiga pilar: Financial Leadership, Tax Planning, dan Hedging.
Selain penerapan PSAK 118 yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba rugi dan laporan arus kas melalui PSAK 207, perusahaan perlu menyesuaikan sistem akuntansinya. Penyesuaian tersebut mencakup pengelompokan kategori operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan (PPh), serta kegiatan yang dihentikan, seperti unit bisnis yang dilepas.
Pada 2027, perusahaan harus memperkuat Financial Leadership, bukan sekadar kepemimpinan dalam Financial Management. Ada enam aspek Financial Leadership yang penting bagi perusahaan.
Pertama, perencanaan dan peramalan strategis (Strategic Planning and Forecasting). Pemimpin tidak cukup hanya memahami laporan keuangan. Mereka juga harus mampu bertindak sebagai arsitek masa depan perusahaan dengan menyusun analisis berbagai skenario pasar, termasuk skenario ekonomi. Pemimpin perlu memahami volatilitas ekonomi makro, seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan inflasi.
Selain itu, perusahaan perlu menerapkan penganggaran berbasis nilai (Value Based Budgeting). Melalui pendekatan ini, sumber daya keuangan diarahkan secara disiplin untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan (sustainability).
Kedua, manajemen risiko dan kepatuhan. Untuk menjaga keberlangsungan usaha pada 2027, perusahaan harus meningkatkan pengelolaan likuiditas dan arus kas guna memitigasi risiko gagal bayar. Perusahaan juga perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan perpajakan dalam setiap langkah bisnis, serta memperkuat pengendalian internal (internal control) untuk mencegah kecurangan operasional maupun kecurangan dalam laporan keuangan.
Ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Manajemen harus mampu memanfaatkan analitik data keuangan sebagai mitra strategis. Tujuannya adalah menganalisis kualitas laba setiap lini bisnis (line of business) serta mengoptimalkan struktur permodalan.
Keempat, manajemen kinerja dan efisiensi operasional. Pemimpin perusahaan harus mampu merencanakan dan menerapkan pengukuran kinerja secara komprehensif, sekaligus menata penghematan biaya untuk mencapai optimalisasi biaya (cost optimization).
Kelima, kemampuan menerapkan transformasi digital dan otomasi sistem keuangan.
Keenam, kemampuan mengomunikasikan seluruh strategi melalui pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder management).
Tax Planning bukan sekadar merencanakan pembayaran pajak pada tahun berjalan. Cakupannya lebih luas dan terperinci, mulai dari penentuan ruang lingkup dan tahapan perencanaan pajak, pemilihan bentuk badan usaha beserta organisasinya, hingga pemilihan alternatif transaksi dan kebijakan akuntansi.
Perencanaan tersebut penting untuk mencegah penghindaran pajak yang tidak sesuai ketentuan (tax evasion) maupun praktik penghindaran pajak (tax avoidance), sekaligus mendukung pertumbuhan perusahaan pada 2027.
Mengingat kondisi perekonomian dunia dan Indonesia yang belum stabil, perusahaan juga perlu mempertimbangkan strategi lindung nilai (hedging) atas arus kas untuk memenuhi kewajiban. Hal ini penting, terutama dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan hedging serta memilih produk dengan biaya lindung nilai yang wajar.
Melalui strategi perusahaan pada 2027 tersebut, perusahaan publik diharapkan dapat membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat internasional. Perusahaan juga diharapkan dapat mendukung Kementerian Keuangan dalam menjalankan kebijakan fiskal yang berorientasi pada optimalisasi pajak.
Pemerintah sebaiknya tidak menambah jenis pajak yang berpotensi mematikan unit usaha atau menaikkan tarif pajak secara berlebihan karena hal itu dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Pemerintah perlu mengutamakan efek domino positif dari penerapan pajak yang tidak mematikan industri, tetapi justru mendorong tumbuhnya industri-industri baru. Dengan demikian, kebijakan perpajakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas sumber penerimaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pengelolaan negara. ***
