Menkeu: Bukan Harga, Pasokan Minyak Jadi Kekhawatiran Utama Global

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga minyak mentah dunia masih dapat direspons oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belum menjadi kekhawatiran utama hingga kini.

Menurutnya, harga minyak saat ini berada di kisaran US$ 74 per barel atau sekitar US$ 4 di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.

“Kalau dari harga minyak kan baru US$ 74 per barel. Kita bisa plus-minus dari asumsi APBN kan. Bahkan untuk ambil tindakan saja terlalu cepat sebetulnya sekarang,” kata Purbaya di kantornya, dikutip Kamis (26/3/2026).

Baca Juga

Menkeu Jelaskan Alasan Ekonomi dari WFH Pegawai di Hari Jumat

Jika harga minyak dunia menembus US$ 100 per barel, dia menyebutkan, kondisi ekonomi domestik Amerika Serikat (AS) berpotensi memburuk. Karena itu, ia memperkirakan kebijakan Presiden AS Donald Trump ke depan akan berbeda.

Purbaya menegaskan, kekhawatiran utama bukan pada harga, melainkan potensi terganggunya pasokan minyak mentah ke Indonesia. “Maksudnya darurat energi adalah kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya nggak ada,” ujarnya.

Sejauh ini, suplai minyak mentah ke Indonesia masih terjaga. Namun, pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan menjaga aktivitas ekonomi swasta yang berkontribusi sekitar 90% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah. Berarti swasta kan? Kalau saya jagaian 90% [dari PDB] gimana?” kata dia.

Baca Juga

Laba Chandra Asri (TPIA) Melonjak ke US$1,44 Miliar di 2025, Sebaliknya Harga Saham Anjlok

Sebagai bagian dari langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah juga tengah merancang kebijakan Work From Home (WFH). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut skema tersebut akan mengatur fleksibilitas kerja satu hari dalam lima hari kerja.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan.

Baca Juga

Emas Kembali Bersinar Saat Minyak Turun, Pasar Cermati Sinyal Damai AS–Iran

Pemerintah masih mematangkan aspek teknis kebijakan tersebut, yang diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah.

Rencana implementasi kebijakan WFH dijadwalkan mulai setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pastinya masih akan ditentukan lebih lanjut. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” ujar Purbaya.