Purbaya Tak Ingin Gegabah soal 'Shadow Economy' karena Perhitungannya Rawan Bias
Poin Penting
|
BOGOR, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan berhati-hati dalam mengembangkan shadow economy pada APBN 2026. Dia tak begitu percaya dengan perhitungan dari shadow economy atau underground economy.
“Karena namanya underground, pasti enggak bisa dihitung. Jadi kemungkinan perhitungan mereka salah total, jadi saya akan hati-hati,” kata Purbaya, saat taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga
Tutup Celah Shadow Economy, Marketplace Jadi Pemungut PPh 22
Menurut Purbaya, sektor yang bisa dilacak bukan lagi masuk sebagai underground. Untuk itu, Purbaya akan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan shadow economy. “Kita akan coba bawa itu ke ekonomi yang enggak underground lagi dengan berbagai langkah. Namun, kalau saya lihat itu kan sudah puluhan tahun di sini,” jelas dia.
Purbaya menjelaskan kajian mengenai underground economy tak menghasilkan langkah nyata. “Apakah kita bisa tangkap ke depan, saya belum tahu, saya akan lihat dahulu,” ujar dia.
Sejak era Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji akan memetakan sektor yang tergolong sebagai shadow economy. “Ini sekarang sedang dilakukan (pemetaan) oleh Pak Anggito dan tim pajak, Bea Cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)” kata Sri Mulyani di kantor pusat, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Baca Juga
Pemerintah Kejar Pajak Shadow Economy, Banggar DPR Pastikan UMKM Tetap Aman
Sri Mulyani memaparkan pemetaan dari ekonomi bawah tanah ini menyasar pada kegiatan ilegal dan kriminal, seperti judi online dan lainnya. Untuk memetakan aksi tersebut, dia akan mendengar masukan dari Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan. “Jadi nanti memang aktivitasnya (ekonomi) akan bervariasi. Tapi, namanya sekarang dimasukkan satu, ilegal activity, underground economy, dan informal,” kata dia.