Reformasi Kecil Fiskal yang Berbuah Besar

Oleh Tri winarno

MESKIPUN telah terjadi kemajuan selama puluhan tahun di berbagai bidang, kelemahan struktural yang terus-menerus menghambat efektivitas pemungutan pajak dan belanja publik. Juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan emerging economies, dalam contoh ini mengacu pada negara negara Amerika Latin dan Karibia (LAC).

Pendapatan dan belanja pemerintah di negara tersebut masih mendekati rata-rata sebelum pandemi, sehingga negara-negara di kawasan ini memiliki ruang fiskal yang terbatas. Akibatnya, upaya untuk mengurangi defisit anggaran – yang saat ini rata-rata 3% dari PDB – sebagian besar terhenti. Antara tahun 2014 dan 2024, utang publik meningkat dari 45% PDB menjadi 60%, menurut perhitungan berdasarkan data IMF, yang mendorong pembayaran bunga menjadi 2,7% dari PDB. Itu setara dengan investasi tahunan yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan infrastruktur di kawasan tersebut.

Meskipun beberapa ekonom berpendapat bahwa langkah-langkah penghematan yang drastis diperlukan untuk mengatasi tekanan fiskal ini, kami yakin terdapat cara yang lebih lembut, lebih cerdas, dan lebih layak secara politis untuk membalikkan lintasan utang negara negara berkembang dalam hal ini di Amerika Latin dan Karibia.

Kunci untuk mencapai keberlanjutan fiskal terletak pada reformasi bagaimana dana publik dihimpun dan dialokasikan. Pemerintah di seluruh kawasan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk berinvestasi dalam layanan dan infrastruktur publik, namun mereka terkendala oleh instrumen fiskal yang ketinggalan zaman dan tidak efektif. Sistem perpajakan mereka mengumpulkan terlalu sedikit pendapatan dan cenderung mendistorsi keputusan investasi dan pasar tenaga kerja. Di saat yang sama, belanja pemerintah seringkali tidak efisien atau tidak tepat sasaran, sehingga mengikis kepercayaan publik. Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh Bank Dunia, pemborosan belanja mencapai 4,6% dari PDB kawasan –lebih tinggi daripada satu dekade lalu.

Kelemahan struktural ini tidak hanya menghambat pertumbuhan. Kelemahan ini juga menghambat upaya pengurangan ketimpangan, karena tingginya tingkat informalitas tenaga kerja dan ketergantungan yang tinggi pada pajak pertambahan nilai (PPN) yang regresif. Kondisi itu membuat perekonomian Amerika Latin dan Karibia kurang efektif dibandingkan negara-negara maju dalam menggunakan pajak, belanja sosial, dan transfer untuk mempersempit kesenjangan pendapatan. Faktanya, di enam negara, sistem fiskal justru memperburuk kemiskinan.

Reformasi Fiskal Sederhana

Realitas ini menggarisbawahi perlunya reformasi fiskal. Namun, perubahan besar-besaran tetap sulit secara politis. Sebab, ketidakpercayaan yang mengakar terhadap lembaga-lembaga negara memicu skeptisisme publik terhadap proposal yang bertujuan meningkatkan pendapatan atau merealokasi dana, meskipun langkah-langkah tersebut jelas diperlukan. Sebuah survei yang dilakukan di delapan negara di kawasan ini menemukan bahwa, meskipun mayoritas responden memandang distribusi pendapatan negara mereka tidak adil, hanya 30% yang mendukung perluasan basis pajak penghasilan pribadi.

Sederhananya, masyarakat menginginkan sistem pajak progresif tetapi mengharapkan pihak lain yang menanggung biayanya. Dalam situasi seperti ini, mencari konsensus politik yang luas mengenai reformasi fiskal yang ambisius bisa berarti menunggu tanpa batas waktu.

Namun, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan mencapai kemajuan yang berarti dengan berfokus pada perbaikan praktis dan bertahap dalam kebijakan dan pengelolaan fiskal. Inisiatif-inisiatif yang kurang dikenal seperti ini mungkin tidak menjadi berita utama, tetapi dapat memberikan hasil yang nyata.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah digitalisasi sistem perpajakan, penggunaan analitik data untuk memerangi penghindaran pajak, uji coba subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan kerangka anggaran. Langkah-langkah ini menjadikan sistem fiskal lebih efisien, adil, dan kredibel, sehingga memungkinkan reformasi yang lebih ambisius untuk dilaksanakan di kemudian hari. Misalnya, setelah El Salvador memperkenalkan faktur elektronik real-time dan mengintegrasikannya dengan data pihak ketiga tentang kekayaan dan konsumsi pribadi, pendapatan PPN meningkat dari 3,5% PDB pada tahun 2017 menjadi 8,7% pada tahun 2023, menghasilkan tambahan pendapatan sebesar US$ 1 miliar.

Analisis data dan perangkat digital untuk menargetkan dan mengirimkan pembayaran dapat membuat PPN lebih progresif tanpa mengorbankan efisiensi atau pertumbuhan. Bank Pembangunan Inter-Amerika (IDB), telah membantu pemerintah beralih dari pembebasan PPN yang mahal dan kurang tepat sasaran menuju restitusi PPN langsung bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Baca Juga

S&P Pertahankan Rating Kredit BBB, Arah Fiskal ke Depan Jadi Sorotan

Pengalaman IDB menggunakan kalkulasi mikrosimulasi menunjukkan bahwa penguatan sistem fiskal membutuhkan investasi dalam sistem pencatatan sosial dan pajak yang kuat, serta sistem penyampaian yang dirancang dengan baik. Misalnya, di Uruguay, keluarga yang menggunakan sistem pembayaran digital berbasis kartu untuk menurunkan beban PPN mereka saat berbelanja, mengurangi beban dari 16% menjadi 14,8%. Perbaikan lebih lanjut dalam penargetan dapat mengurangi beban tersebut beberapa poin persentase, meningkatkan pendapatan mereka dan membantu mereka memenuhi kebutuhan penting lainnya.

Di Honduras, IDB mendanai modernisasi sistem perpajakan komprehensif yang meningkatkan porsi wajib pajak yang menggunakan pelaporan elektronik dari 50% menjadi 95%. Hasilnya, penerimaan pajak meningkat tiga poin persentase dari PDB – hasil yang sebanding dengan apa yang akan dicapai melalui penyesuaian fiskal yang sulit. Demikian pula, di Brasil, perbaikan sistem perpajakan tingkat negara bagian menghasilkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 11,7% di 23 negara bagian antara tahun 2012 dan 2019.

IDB telah mendukung upaya untuk mengurangi pemborosan pengeluaran. Di Chili, modernisasi digital pengadaan publik melalui ChileCompra telah meningkatkan transparansi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Sementara itu, pemerintah negara bagian Rio Grande do Sul di Brasil menghubungkan data e-faktur pajak dengan referensi harga pengadaan, yang memungkinkannya mengendalikan harga yang terlalu tinggi dan memastikan nilai yang lebih baik bagi uang publik.

Bahkan reformasi yang sensitif secara politis, seperti pengurangan subsidi, dapat dilaksanakan tanpa memicu keresahan sosial. Di Argentina, IDB membantu pemerintah mengganti subsidi listrik yang secara tidak proporsional menguntungkan rumah tangga kaya dengan bantuan yang lebih tepat sasaran. Peralihan ini menghemat lebih dari US$ 6 miliar, hampir 1% dari PDB, sekaligus melindungi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Lembaga fiskal yang lebih kuat sangat penting untuk menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan guna menjalankan kebijakan ekonomi yang berani. Di El Salvador, IDB memberikan dukungan teknis untuk merancang dan menerapkan aturan anggaran baru – yang kini menjadi bagian dari program siaga negara tersebut dengan Dana Moneter Internasional – yang diharapkan dapat mengurangi utang publik sebesar sembilan poin persentase dari PDB pada tahun 2030. Proyek-proyek yang didanai IDB juga membantu negara-negara bagian di Brasil memperkuat kerangka fiskal mereka, menggandakan penerimaan pajak dari piutang usaha antara tahun 2023 dan 2024.

Baca Juga

Sri Mulyani: Kebijakan Fiskal Akan Tetap Ekspansif 

Mungkin yang terpenting, langkah-langkah praktis ini dapat membantu membangun kepercayaan terhadap tata kelola ekonomi. Ketika warga negara melihat bahwa pajak dikumpulkan secara adil dan dibelanjakan dengan bijaksana, mereka cenderung mendukung reformasi yang lebih ambisius di masa mendatang. Semakin cepat pemerintah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan tata kelola, memodernisasi sistem perpajakan yang berkinerja buruk, dan menghilangkan pemborosan, semakin cepat mereka dapat meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

*) Mantan ekonom senior Bank indonesia