Hantu Tarif Resiprokal Masih Akan Intai APBN 2026

JAKARTA, investortrust.id - Tarif resiprokal yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi hantu yang siap mengintai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kebijakan tarif tersebut menghidupkan proteksionisme terhadap banyak produk impor.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, efek dari tarif resiprokal ini akan mengguncang rantai pasok global. Bagi Indonesia, dampaknya dapat menekan angka ekspor dan rupiah, serta melambungkan inflasi.

Syafruddin melihat Rancangan APBN 2026 yang akan disampaikan pada Nota Keuangan 2025 akan menghadapi tekanan berat karena dirancang sebelum efek penuh tarif resiprokal. Indonesia, seperti diketahui, dikenai tarif resiprokal sebesar 19%.

“Dunia usaha dipaksa beradaptasi lebih cepat, mencari pasar alternatif dan meningkatkan substitusi impor. Pemerintah juga perlu memperkuat insentif fiskal dan strategi diversifikasi ekspor agar daya saing tetap terjaga,” kata Syafruddin, Jumat (15/8/2025).

Untuk itu, Syafruddin berharap koordinasi fiskal-moneter menjadi syarat mutlak. Kementerian Keuangan memastikan belanja produktif dan basis pajak yang kuat. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas rupiah, likuiditas, dan inflasi. Tanpa sinergi tersebut, APBN akan rapuh menghadapi guncangan eksternal.

Syafruddin melihat APBN tidak boleh dilihat sebagai dokumen administratif semata. “Ia adalah peta jalan ekonomi Indonesia. Dalam RAPBN 2026, peta ini menujukkan dua arah, ekspansi belanja untuk memperkuat pertumbuhan, dan disiplin defisit untuk menjaga keberlanjutan fiskal,” jelas dia.

Menurut Syafruddin tantangan APBN 2026 bukan semata pada desain, melainkan eksekusi. APBN 2026 perlu menghasilkan output nyata, efektif menutup celah perpajakan, dan kekuatan menghadapi tarif resiprokal.

Baca Juga

APBN 2026 Sangat Menantang, Belanja Negara Rp 3.800 Triliun  

Syafruddin beranggapan RAPBN era Prabowo membawa optimisme yang layak diapresiasi: pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, rupiah stabil, dan defisit terkendali. Tetapi, optimisme ini hanya akan berarti bila dibarengi realisme dalam pelaksanaan. 

“Bayangan tarif Trump mengingatkan bahwa dunia luar bisa dengan cepat mengguncang asumsi makro dalam negeri,” kata dia.

Menurutnya, APBN 2026 adalah ujian keseimbangan. Bila pendapatan, belanja, dan pertumbuhan bergerak harmonis, maka Indonesia bisa memanfaatkan momentum global dengan percaya diri. Tetapi bila belanja tidak produktif dan pendapatan melemah, defisit bisa berubah menjadi bom waktu.

“Optimisme memang penting, tetapi realisme menjaga disiplin fiskal adalah pondasi utama. Hanya dengan kombinasi keduanya, APBN era Prabowo bisa menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar catatan angka di atas kertas,” kata dia.