PCO Bantah Kenaikan PBB 250% di Pati Dampak dari Efisiensi Anggaran
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menegaskan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang sebesar 250%, dan berujung pada demo besar-besaran, tidak terkait langsung dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Kepala PCO Hasan Nasbi menyangkal jika kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada kenaikan pajak di Pati dan berbagai daerah lainnya. Menurut Hasan, analisis yang mengaitkan kebijakan pemangkasan anggaran dengan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 itu prematur.
"Jadi kalau ada satu kejadian seperti yang terjadi di Pati ini adalah murni dinamika lokal," ujar Hasan dalam acara Konferensi Pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Hasan menjelaskan, kebijakan pemangkasan anggaran berlaku untuk sekitar 500 kabupaten/kota dan seluruh kementerian dan lembaga. Kebijakan pemangkasan itu tidak tertuju pada 1 atau 2 kabupaten/kota. Menurut dia, kebijakan pemangkasan anggaran hanya memangkas 4% sampai 5% anggaran yang bisa dikelola pemerintah daerah.
"Jadi tidak bisa dihubung-hubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi. Karena sebenarnya efisiensi ini hanya mungkin 4% atau 5% saja," ungkap Hasan.
Lebih lanjut, Hasan menyebut, penentuan tarif PBB-P2 berada di tangan pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) yang disepakati bersama DPRD. Beberapa perda terkait tarif PBB bahkan telah ditetapkan sejak 2023 atau 2024, dan baru dijalankan pada tahun ini.
"Sudah dari 2023, 2024, 2025. Ada yang baru menjalankan. Jadi ini tidak bisa kemudian langsung dikaitkan kebijakan pusat. Itu tuduhan prematur," kata Hasan.
Hasan menambahkan, jika ada kebijakan kenaikan PBB, maka itu adalah hasil kesepakatan bupati dan DPRD sebagai pejabat publik yang dipilih rakyat. Sehingga, tidak tepat jika dikaitkan langsung dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Di sisi lain, terkait kejadian di Pati tersebut, Hasan pun berharap dapat diseleseikan dengan baik. Hasan ingin persoalan itu dapat diselesaikan dengan pikiran yang tenang.
"Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, kepentingan masyarakat secara umum nanti juga akan terganggu," kata Hasan.