BPS Adopsi Metode Survei Bank Dunia untuk Hitung Angka Kemiskinan Ekstrem
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut telah mengadopsi salah satu metode untuk menghitung kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Salah satu metode penghitungan PPP yang diadopsi yaitu spatial deflator.
“Jadi World Bank mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP (Purchasing power parity) 2017 dan kami langsung mengkomunikasikan dan mengadopsinya,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, dalam rilis data Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, di kantor pusat BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Saat ini, BPS masih menggunakan PPP 2017 sebesar US$ 2,15 per kapita per hari. Angka ini digunakan untuk mengukur garis kemiskinan ekstrem.
“Kami menyesuaikan metodenya, tapi PPP-nya kami masih tetap (PPP 2017) karena ini terkait dengan RPJM 2025-2029 agar berkesinambungan,” kata dia.
Spatial deflator merupakan penyesuaian harga berdasarkan lokasi geografis. Komponen ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemantauan kemiskinan global karena potensi bias yang diperkenalkan oleh estimasi kemiskinan saat ini, terutama pada tingkat subnasional.
Sebelum metode ini digunakan, BPS menggunakan metode penghitungan PPP yang berlandaskan pertumbuhan Consumer Price Index (CPI). Metode ini mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu untuk barang dan jasa konsumsi rumah tangga yang bersifat nasional.
Baca Juga
Meski Warga Miskin Turun ke 23,85 Juta, Pemerintah Soroti Kemiskinan di Perkotaan
Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Nurma Midayanti menjelaskan lembaganya telah menjalani konsultasi dengan Bank Dunia. Termasuk, tidak bisa langsung membandingkan langsung pengeluaran masyarakat yang muncul dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.
“Itu harus di-deflate dulu dengan kondisi 2017,” kata Nurma.
Menurut Nurma, metode perhitungan lama akan memasukkan secara langsung konversi rupiah atas PPP yang digunakan akan masuk ke dalam Susenas dan dibandingkan di bawah garis kemiskinan ekstrem.
“Sekarang harus di-deflate dulu ke 2017, dengan spatial deflator, urban deflator, CPI, dan itu agak rumit,” jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, NPS mengumumkan penduduk miskin esktrem per Maret 2025 mencapai 2,38 juta jiwa. Angka ini turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September 2024.
“Dari sisi persentase penduduk miskin ekstrem terhadap total penduduk atau total populasi pada Maret 2025 mencapai 0,85% atau turun 0,14% poin jika dibandingkan September 2024,” kata Ateng.