Banggar DPR Beri Sinyal Setujui Penggunaan SAL untuk Tutup Defisit
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR memberi sinyal persetujuan terhadap permintaan pemerintah untuk menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Permintaan penggunaan SAL ini muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit APBN 2025 akan melebar ke 2,78% dari PDB, dari sebelumnya 2,53% dari PDB.
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (DJSEF Kemenkeu) Noor Faisal Achmad menyatakan rapat panitia kerja (panja) tertutup telah membahas kesimpulan laporan semester (lapsem) APBN 2025. Arah dari rapat itu menunjukkan persetujuan terhadap penggunaan SAL untuk menutup defisit yang melebar.
“Ada persetujuan penggunaan SAL, hanya besok saja angkanya,” kata Faisal, saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wijanto mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi permintaan pemerintah tersebut. Sebab, sejak awal, pihaknya memprediksi defisit APBN 2025 yang bertambah.
“Saya kira kalau memang defisitnya akan ditutup oleh SAL, saya kita tidak menjadi suatu permasalahan selama memang untuk mengurangi defisit,” kata Wihadi.
Wihadi memaklumi kondisi perekonomian global yang menghambat pendapatan negara. Di sisi lain, opsi untuk menerbitkan utang tidak bisa dilakukan karena melihat pasar keuangan global yang masih volatile.
“Penerbitan utang tidak bisa kita harus perbesar terus kan? Kalau memang ada SAL kan kita bisa lakukan itu, saya kira bisa memberikan solusi,” ujar dia.
Baca Juga
Wihadi menjelaskan permintaan untuk menggunakan SAL sebagai penambal defisit APBN 2025 tidak akan mengubah postur anggaran. Dia juga masih optimistis pendapatan negara akan mendekati target karena terjadi kenaikan beberapa waktu terakhir.
Banggar DPR, kata Wihadi, melihat peluang pemerintah untuk tidak perlu mengerem belanja. Sebab, di tengah pendapatan negara yang sulit, pemerintah juga memiliki opsi realokasi anggaran dari kementerian.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan melebar dari target awal yaitu sebesar 2,53% dari PDB. Diperkirakan defisit APBN 2025 hingga akhir tahun berada dalam posisi 2,78% dari PDB.
“Defisit totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Nusantara I, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga
Ketua Banggar Sebut Pelebaran Defisit Pemerintah Masih Realistis
Berdasarkan proyeksi, pendapatan negara hingga akhir tahun diproyeksi hanya mampu mencapai 95,4% dari target awal atau Rp 2.865,5 triliun. Pendapatan negara ditopang oleh kepabeanan dan cukai yang ditargetkan mencapai Rp 310,4 triliun atau 102,9% dari target APBN.
Penerimaan pajak disebut hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target. Ini terjadi karena tidak diterapkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025.
“Karena PPN yang tidak jadi, tentu (penerimaan pajak) kita memang lebih rendah. Tapi, kita mitigasi dari penerimaan komoditas,” jelas dia.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9%. “PNBP kita kehilangan Rp 80 triliun karena dividen tidak diserahkan lagi ke APBN, tapi dipegang oleh Danantara,” kata dia.
Dari sisi belanja negara, Sri Mulyani memperkirakan belanja mencapai 97,4% dari pagu atau Rp 3.527,5 triliun. Kondisi itu terjadi karena naiknya belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi Rp 1.275,6 triliun atau 109,96%.
Kenaikan belanja K/L terjadi karena memasukkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan UMKM, pertahanan semesta, dan investasi.
“Itu semuanya masuk sehingga menaikkan belanja K/L menjadi 109,9% dari APBN awal,” kata dia.