Ketua Banggar Sebut Pelebaran Defisit Pemerintah Masih Realistis
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah mengatakan pelebaran defisit dan permintaan pemerintah untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) masih realistis. Sebab, parlemen melihat banyak target yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pada saat yang sama kan harus kita sadari bersama, tantangan geopolitik dan globalnya memang tidak mudah,” kata Said, kepada investortrust.id, di komplek parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2025).
Said menyebut pihaknya menyadari terjadi penurunan penerimaan berdasarkan prognosis yang disampaikan pemerintah. Tetapi, di saat yang bersamaan, pemerintah juga sudah menurunkan belanjanya.
Said juga mengatakan realitas harga ICP (Indonesian Crude Price) atau harga patokan minyak mentah Indonesia ternyata meleset dari yang diharapkan dari APBN. Di sisi lain pemerintah juga mengalami kekurangan penerimaan pajak karena batalnya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Itu kan bolong dari (rencana) fiskal yang direncanakan di awal,” ucap dia.
Selain itu, menurut Said, pemerintah juga kehilangan pemasukan dari dividen BUMN. Berdirinya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuat dividen dari BUMN tak lagi dicatatkan dan masuk ke kas negara.
Baca Juga
“Sehingga memang (harus ada) best effort yang dilakukan pemerintah,” kata dia.
Masih menurut Said, Banggar akan mencari keputusan terbaik untuk membantu pemerintah. Termasuk, apakah akan memberikan lampu hijau penggunaan SAL untuk menambal defisit APBN 2025. “Nanti hari Kamis, kita akan putuskan dalam rapat kerja,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan melebar dari target awal yaitu sebesar 2,53% dari PDB. Diperkirakan defisit APBN 2025 hingga akhir tahun berada dalam posisi 2,78% dari PDB.
“Defisit totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Berdasarkan proyeksi, pendapatan negara hingga akhir tahun diproyeksi hanya mampu mencapai 95,4% dari target awal atau Rp 2.865,5 triliun. Pendapatan negara ditopang oleh kepabeanan dan cukai yang ditargetkan mencapai Rp 310,4 triliun atau 102,9% dari target APBN.
Penerimaan pajak disebut hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target. Ini terjadi karena tidak diterapkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025.
“Karena PPN yang tidak jadi, tentu (penerimaan pajak) kita memang lebih rendah. Tapi, kita mitigasi dari penerimaan komoditas,” jelas dia.