Penurunan Kelas Menengah Disorot Bank Dunia, Pemerintah Diminta Bertindak
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab mengungkapkan tren pelemahan konsumsi masyarakat dipicu minimnya lapangan kerja dengan penghasilan tinggi bagi kelas menengah.
“Pangsa pekerja yang memperoleh upah kelas menengah Indonesia telah turun dari 14% pada 2019 menjadi 8% pada 2024,” kata Habib, dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2025, di Jakarta, dikutip Selasa (24/6/2025).
Baca Juga
Utang "Paylater" Kelas Menengah Melejit, untuk Kredit Produktif atau Solusi Bertahan di Tengah PHK?
Laporan tersebut mengungkap bahwa upah pekerja secara rata-rata hanya tumbuh 1,8% secara tahunan pada Februari 2025. Angka ini setara dengan inflasi saat ini. Sementara dibandingkan Februari 2024, pertumbuhan nilai upah mencapai 3,3% secara tahunan.
Habib Rab
Meski demikian, di tengah kenaikan upah tersebut mayoritas pekerja di sektor formal menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Bank Dunia menyebut peningkatan angka korban PHK. Pada Januari 2025, angka PHK sejumlah 3.325 orang dan naik menjadi 18.610 orang pada Februari 2025.
Konsentrasi PHK melanda wilayah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sebagian besar pekerja yang kehilangan pekerjaan bekerja di sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik.
Baca Juga
Dalam grafik yang dipaparkan, sejak 2019 hingga 2024, pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menuju kelas menengah atau aspiring middle class sebesar 1,3% per tahun. Angka ini lebih rendah dari konsumsi kelompok miskin sebesar 2-3% per tahun. Besarnya konsumsi kelompok miskin ini ditopang bantuan sosial dari pemerintah. Sementara itu, kelompok masyarakat terkaya mengalami peningkatan konsumsi tahunan sebesar 3%. “Kelas menengah justru makin tertinggal,” kata dia.
Kondisi ini, terang Habib, menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Sebab, pertumbuhan kelas menengah menjadi indikator berkembangnya barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.
Habib menyarankan pemerintah untuk memastikan pekerja memiliki kemampuan yang memadai dan keterampilan kognitif yang baik. Ini dapat terpenuhi dengan memberikan tiga layanan dasar kepada masyarakat. “Ini fungsi dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata dia.
Baca Juga
Menuju Pengendali, Gaia Artha (GAIA) Borong 6,98% Saham Sumber Sinergi (IOTF) dari Pasar
Guna memastikan kuantitas dan kualitas dari tiga layanan dasar ini, pemerintah memerlukan ruang fiskal yang memadai. Selain itu, diperlukan efisiensi pengeluaran, utang pemerintah, dan pendapatan pemerintah.
Selain pemerintah, Habib juga berharap peran serta sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja. “Peluang kerja, pada gilirannya merupakan fungsi dari kedalaman sektor swasta dan keunggulan barang dan jasa yang dihasilkan,” jelas dia.