Kementerian PKP Bakal Kelola Anggaran Jumbo Hingga Rp 380 Triliun

 

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan mengelola anggaran terbesar pada tahun 2025 hingga Rp 380 triliun guna mewujudkan Asta Cita Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Anggaran tersebut melonjak sejak rencana suntikan modal (capital expenditure/capex) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebesar Rp 130 triliun melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialihkan menjadi likuiditas pembiayaan perumahan.

“Kerja keras Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman akhirnya membuahkan hasil. Kementerian ini resmi menjadi kementerian dengan anggaran kelola terbesar tahun 2025,” kata Peneliti Senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, seperti dikutip zonasatunews.com pada Senin (23/6/2025).

Sebelumnya, kata Salamudin, Kementerian PKP juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWN) dari 5% menjadi 4%, yang turut berkontribusi terhadap peningkatan dana untuk pembiayaan perumahan.

“Kebijakan ini meningkatkan anggaran pembiayaan perumahan senilai Rp 130 triliun rupiah. Dana tersebut terbagi dua yakni untuk perumahan komersial Rp 80 triliun dan pembiayaan perumahan subsidi Rp 50 triliun,” jelas dia.

Sementara dana untuk kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kata Salamudin, sudah mencapai Rp 120 triliun yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca Juga

KUR Perumahan Jadi Skema Investasi Danantara pada Program 3 Juta Rumah

“Secara keseluruhan dana kelola kementerian PKP tahun ini mencapai Rp 380 triliun, yang menjadikan kementerian ini sebagai satu satunya kementerian dengan dana kelola tiga kali lebih besar dari Kementerian Pertahanan,” ujar dia.

Adapun, dana tersebut belum ditambah dengan dukungan pembiayaan lainnya, seperti dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN serta biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan tersohor di Tanah Air.

“Dana yang besar yang datang di pertengahan tahun menjadi sinyal bahwa kapasitas keuangan Indonesia sangat besar dan siap menjadi negara yang mandiri dari sisi keuangan,” tutur Salamudin.

Diberitakan, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan melalui investasi awal BPI Danantara sebesar Rp 130 triliun. Menurutnya, belanja modal (capital expenditure/capex) tersebut berpotensi disalurkan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) perumahan hingga kredit komersial.

''Dari diskusi awal sudah disampaikan Danantara, bahwa dukungan Rp 130 triliun itu adalah exercise awal untuk likuiditas di kebijakan KUR eksisting yang akan diusulkan nantinya ke komite KUR yang di-lead oleh Kemenko Perekonomian untuk bisa mendesain kebijakan sektor perumahan atau KUR perumahan,'' kata Heru di kantornya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025) lalu.

Skema pembiayaan selanjutnya, kata Heru, berpotensi ke arah kredit konsumtif. ''Nanti kita akan follow up, apakah KUR ini nanti akan sebagian di shifting ke sektor perumahan bisa untuk mendukung dari sisi suplai, bentuknya akan seperti apa, atau dukungan dari sisi demand. Mungkin bisa berupa KPR, kredit renovasi rumah maupun kredit bangun rumah,'' jelas dia. 

Dikatakan Heru, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BPI Danantara, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) telah berkoordinasi untuk mengajukan skema tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. 

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP menyambut baik suntikan modal Danantara untuk mewujudkan program 3 juta rumah buat rakyat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. 

''Ini sifatnya masih rencana dan terus dibahas, kami juga sudah buat working grup, kami akan bekerja secara maraton, karena kita sadari bahwa untuk 2025 enggak lama lagi. Sementara program 3 juta rumah menjadi satu tantangan dan target yang mesti kita capai,'' ujar Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP, Budi Permana.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan capex sebesar Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah yang sekarang dijalankan Kementerian PKP.

“Saya sudah berbicara dengan seluruh bank himbara plus Bank Syariah Indonesia, jadi ada 5 bank, untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait) sampai akhir tahun ini kurang lebih mencapai Rp 130 triliun,” ungkap Rosan di Gedung Parlemen Singapura, dikutip dari akun Instagram @maruararsirait pada Senin (16/6/2025).

Rosan menggarisbawahi, investasi ratusan triliun itu tidak lain untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya MBR, yang belum memiliki rumah layak huni (RLH).