Investasi di Indonesia Paling Boros di ASEAN, Kok Bisa?

Oleh: Primus Dorimulu

JAKARTA, investortrust.id – Dalam forum Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tahun 1991, begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo menyebut tingkat kebocoran belanja APBN di Indonesia mencapai 30%. “Sabda” ayah dari Presiden Prabowo tersebut masih menjadi “textbook” hingga kini. Artinya, pernyataan tersebut masih relevan sehingga menjadi semacam “konsensus” dan terus dijadikan referensi setiap orang berbicara tentang kebocoran dan korupsi anggaran.

Dengan asumsi kebocoran anggaran belanja di APBN sebesar 30%, dalam sepuluh tahun terakhir, belanja APBN yang dikorupsi dan tidak dimanfaatkan dengan tidak tepat atau bocor mencapai Rp 7.539 triliun! Dahsyat bukan?

Besarnya angka kebocoran itu menjadi salah satu penyebab tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Indonesia. ICOR merupakan indikator tingkat efisiensi investasi. Indonesia adalah negara dengan ICOR tertinggi di ASEAN, dan itu menunjukkan bahwa investasi di negeri ini  tidak efisien.

ICOR tinggi mencerminkan inefisiensi struktural dalam pengelolaan ekonomi.  Banyak investasi tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sepadan. Ini adalah sinyal bahwa ekonomi Indonesia perlu pembenahan struktural agar investasi lebih produktif dan berkelanjutan. Sudah sepantas dan selayaknya Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap tingginya ICOR di Indonesia.

Secara defisini, ICOR bermakna tambahan kapital untuk menghasilkan output yang diinginkan. Misalnya nilai ICOR 4, artinya dibutuhkan investasi sebesar Rp 4 untuk menambah output ekonomi sebesar Rp 1. Adapun jika ICOR sebesar 6, berarti investasi sebesar Rp 6 hanya menambah output Rp 1. Makin tinggi ICOR makin tidak efisien. 

Sebelum Prof Sumitro Djojohadikusumo membeberkan angka kebocoran anggaran di Kongres ISEI itu, dia terlebih dulu membuat kajian di lembaga penelitian ekonomi yang dia pimpin, yakni Center for Policy Studies (CPS). Saat itu ada asisten yunior CPS yang baru tamat dari FE UGM, 1987, Sawidji Widoatmodjo yang ditugaskan untuk menghitung kebocoran APBN. Lewat berbagai analisis, ketemulah angka 30%. Saat ini, asisten yunior tersebut sudah menjadi guru besar di FEB Universitas Tarumanagara.

Menurut Prof Sawidji, angka kebocoran itu dihitung berdasarkan perbandingan ICOR Indonesia yang saat itu 6,5 dan rata-rata ICOR negara ASEAN yang pada saat yang sama 5%.  “Mestinya Indonesia juga 5,” kata Prof Sawidji.

10 Penyebab Utama

Ada banyak faktor yang membuat tingkat efisiensi investasi di Indonesia rendah. Namun, jika diringkas, setidaknya ada 10 pemicu ICOR tinggi.

Pertama, korupsi dan kebocoran anggaran. Sebagian investasi “bocor” dalam bentuk korupsi atau mark-up proyek. Dana investasi tidak benar-benar menghasilkan aset produktif.

Kedua, inefisiensi dalam penggunaan investasi. Biasanya ini terjadi pada proyek yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan ekonomi. Atau investasi diarahkan ke sektor dengan produktivitas rendah.

Ketiga, birokrasi lambat dan regulasi berbelit. Perizinan yang rumit dan waktu eksekusi proyek yang lama jelas menghambat realisasi investasi.

Keempat, kualitas SDM rendah. Tenaga kerja yang kurang terampil menyebabkan rendahnya produktivitas, sehingga hasil dari investasi tidak maksimal.

Kelima, infrastruktur pendukung yang lemah. Investasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal jika infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, energi, atau logistik tidak memadai.

Faktor keenam adalah proyek mangkrak atau lambat beroperasi. Banyak proyek investasi yang belum selesai atau tidak berjalan sesuai jadwal menyebabkan capital-output tidak sinkron.

Ketujuh, tingginya biaya produksi, terutama menyangkut biaya logistik, energi, dan input lainnya, sehingga output yang dihasilkan lebih rendah dibanding biaya investasi.

Kedelapan, overinvestasi. Hal ini bisa terjadi ketika investasi dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya serap pasar atau kapasitas produksi yang realistis.

Kesembilan, kegagalan koordinasi antarsektor. Misalnya investasi industri besar dilakukan, tapi tidak didukung pasokan listrik atau bahan baku secara memadai.

Faktor kesepuluh adalah Kondisi geopolitik atau ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian politik, hukum, atau keamanan mengurangi efektivitas investasi dan memperlama waktu pengembalian modal.

ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi

Angka ICOR sangat bertalian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai investasinya yang sama, maka jika ICOR rendah, akan diperoleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding negara yang ICOR-nya tinggi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun 2025. Dengan PDB tahun 2025 sekitar Rp 22.139 triliun dan ICOR 6,5, dana investasi yang dibutuhkan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi 5,2% adalah Rp 7.139 triliun.

Andaikan ICOR Indonesia bisa diturunkan ke 4, dana investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2% hanya sebesar Rp 4.605 triliun.  Jika realisasi investasi tetap Rp 7.139 triliun, maka dengan ICOR 4, pertumbuhan ekonomi bisa 8%.  Pertumbuhan ekonomi 8% tidak mustahil jika ekonomi dikelola dengan efisien! 

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden ke-8 pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada pentingnya upaya mengatasi kebocoran.

“Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan takut melihat realita ini,” tegas Prabowo.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025, Presiden untuk kesekian kali mengingatkan bahaya kebocoran. “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan.” 

Korupsi dan Kebocoran Anggaran

Korupsi dan kebocoran sering digunakan dalam konteks keuangan dan pemerintahan, tapi keduanya memiliki makna dan implikasi yang berbeda. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik berupa uang, barang, jasa, atau fasilitas. Contohnya suap, mark-up anggaran, dan gratifikasi kepada pejabat.

Adapun kebocoran adalah hilangnya sumber daya (uang/barang/jasa) karena ketidakefisienan, kelalaian, atau sistem yang lemah, bukan selalu karena niat jahat. Contohnya adalah dana bansos tidak tepat sasaran atau pajak yang tidak tertagih karena sistem lemah.

Jadi, korupsi itu ada niat jahat dan pelanggaran hukum. Kebocoran belum tentu ada niat jahat, tapi tetap merugikan. Namun dalam praktiknya, kebocoran bisa menjadi pintu masuk bagi korupsi. 

Dalam konteks itu, korupsi lebih berdampak  terhadap ICOR. Sebab,korupsi langsung menyerap dana tanpa menghasilkan output. Korupsi sistemik menginfeksi seluruh proses pengadaan dan investasi publik. Selain itu, korupsi membuat inefisiensi menjadi permanen.

Efisiensi ala Prabowo

Melihat kebocoran yang begitu besar, Presiden Prabowo melancarkan program efisiensi. Anggaran belanja dipangkas. Kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengatasi kebocoran APBN yang diperkirakan mencapai sekitar 30% serta serta menciptakan tata kelola fiskal yang lebih sehat.

Melalui Inpres No 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp 306,69 triliun, dengan fokus pada pengurangan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan kegiatan seremonial . 

Fokus anggaran diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap rakyat (misalnya: pangan, subsidi energi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur strategis).

Efisiensi mendorong kementerian/lembaga untuk bekerja lebih kreatif dengan sumber daya terbatas. Dengan anggaran yang lebih ramping, birokrasi didorong untuk bekerja lebih efisien, adaptif, dan berorientasi hasil (outcome-based budgeting).

Dengan belanja yang lebih terkendali, defisit APBN bisa ditekan sehingga tidak menambah beban utang berlebih. Hal ini akan memperkuat kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat terhadap stabilitas fiskal Indonesia.

Disiplin anggaran memberi sinyal positif kepada pelaku usaha dan pasar bahwa pemerintah menjaga kredibilitas fiskal. Ini dapat mendorong investasi sektor swasta dan mempercepat pemulihan ekonomi. 

Namun di lain sisi, efisiensi anggaran juga memberikan dampak negatif. Antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 4,87% yoy dan secara kuartalan (qtq), ekonomi Indonesia kontraksi s 0,98%. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi signifikan sebesar 39,89%.     

Pengurangan belanja pemerintah berdampak negatif pada sektor swasta, mulai dari bisnis penerbangan, perhotelan dan pariwisata, bisnis kuliner,  dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada proyek pemerintah. 

Pemotongan anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dapat menurunkan kualitas pelayanan publik, yang justru bertentangan dengan tujuan efisiensi itu sendiri .

Atas dasar itu, implementasi efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan lebih selektif dan berhati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor vital yang berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Solusi Menurunkan ICOR

Jelas bahwa ICOR di negeri ini harus diturunkan, agar tercapai investasi yang efisien dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Solusi komprehensif penurunan ICOR harus melibatkan pendekatan sistemik yang mencakup reformasi kebijakan fiskal, kelembagaan, pengawasan, serta efisiensi pelaksanaan proyek dan investasi.

Berikut adalah beberapa solusi yang bisa berpotensi menurunkan ICOR. Pertama, perbaikan kualitas investasi pemerintah dan swasta. Prioritaskan proyek dengan nilai tambah tinggi dan efek berganda besar terhadap ekonomi. Gunakan cost-benefit analysis dan value for money dalam seleksi proyek.  Dorong investasi ke sektor produktif: manufaktur, pertanian modern, infrastruktur logistik, dan teknologi.

Kedua, percepat penyelesaian infrastruktur pendukung. Selesaikan bottleneck di transportasi, energi, dan digitalisasi untuk menurunkan biaya produksi. Terapkan integrasi perencanaan pusat-daerah.

Ketiga, peningkatan SDM dan produktivitas. Dalam hal ini perlu reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Selanjutnya investasi pada teknologi dan riset (R&D) yang menunjang inovasi sektor riil.

Keempat, perlu reformasi regulasi dan Ease of Doing Business. Pangkas perizinan yang tumpang tindih dan birokratis. Dorong kepastian hukum dan insentif fiskal yang tepat sasaran. 

Kelima, menurunkan kebocoran anggaran sebagai salah satu sumber tingginya ICOR. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Yang penting adalah reformasi tata kelola dan transparansi. Terapkan digital budgeting dan sistem e-government untuk mengurangi intervensi manual dan moral hazard. Gunakan blockchain atau big data analytics untuk pelacakan real-time dana publik.

Perkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Tingkatkan kapasitas dan independensi BPK, BPKP, dan APIP. Libatkan partisipasi publik dan media dalam memantau proyek besar. 

Hukum yang tegas dan konsisten. Terapkan hukuman keras bagi koruptor dan pelaku pemborosan anggaran. Dorong pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penguatan UU Tipikor.

Reformasi transfer daerah dan dana hibah diperlukan. Skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa harus berbasis kinerja dan kebutuhan nyata.     Lakukan pengawasan melekat pada penyaluran dan penggunaan dana.

Upaya lain mencegah kebocoran anggaran adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Perlu implementasikan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) secara menyeluruh. Integrasi data antarinstansi untuk mendeteksi potensi penyimpangan.

Penurunan ICOR  memang harus menjadi agenda prioritas jika Indonesia ingin meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia harus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan kualitas investasi melalui perencanaan berbasis hasil (outcome-based), transparansi, akuntabilitas, dan teknologi. Langkah ini perlu didukung oleh reformasi kelembagaan yang konsisten dan keberanian politik (political will) dari seluruh pemangku kepentingan.

Sudah hampir delapan dekade Indonesia merdeka, tetapi kebocoran anggaran masih menjadi luka lama yang belum sembuh. Negeri ini kehilangan ratusan triliunan rupiah setiap tahun, bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi karena lemahnya integritas penyelenggara negara.

Waktu terus berjalan. Target Indonesia Emas 2045 tinggal dua dekade lagi. Untuk mencapainya, pertumbuhan ekonomi kita harus melesat hingga 8% per tahun. Ini bukan mimpi, tapi misi yang harus dimenangkan. Terlebih, dalam 15 tahun ke depan, Indonesia menikmati bonus demografi, masa emas saat angkatan kerja produktif melimpah. Tapi ingat, bonus ini bisa jadi berkah, bisa juga jadi beban, jika kita salah urus.

Dalam konteks itu, para penyelenggara negara—di eksekutif, legislatif, hingga penegak hukum—diimbau untuk mengakhiri era pembiaran. Kita tak punya banyak waktu. Janji Mewujudkan Generasi Tahun 2045 Jangan hanya omon-omon, janji kosong, tapi harus diimplemnetasi!  Ini tanggung jawab sejarah.

Pembahasan mendalam tentang tingginya ICOR dan kebocoran anggaran juga bisa disaksikan di channel Youtube Investortrust, yakni di „Primus In-Depth“ di link ini: https://www.youtube.com/watch?v=6WcyjcgthNg.