Ekonom Minta Negosiasi dengan AS Berjalan 'Take and Give'
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom senior dan pendiri Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menjelaskan proses negosiasi yang berjalan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) harus saling menguntungkan.
“Ya harus ada take and give,” ujar Fadhil kepada investortrust.id, Senin (7/4/2025).
Fadhil mengatakan pemerintah Indonesia sedang menyiapkan langkah negosiasi, diversifikasi, dan deregulasi untuk menghadapi kebijakan tarif impor AS sebesar 32%. Proses negosiasi itu juga dilakukan dalam kerangka Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
Baca Juga
Sementara, deregulasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengatasi hambatan impor. Ini dilakukan dengan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor informasi, komunikasi dan prosedur impor.
“Diversifikasi ekspor ke berbagai negara anggota BRICS, negara-negara Afrika, dan lainnya,” kata dia.
Baca Juga
Laporan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) berjudul Trade War 2.0: Potensi Dampak Perang Dagang AS, mendorong pemerintah untuk melakukan perjanjian perdagangan dengan AS baik secara langsung dan terbatas. Pemerintah juga diharapkan untuk meninjau kembali hambatan non-tarif Indonesia semisal persyaratan impor dan konsistensi kebijakan perdagangan.
Dalam dokumen yang didapat, LPEM FEB UI diharapkan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi persyaratan non-ekonomi dari AS, semisal politik dalam negeri, politik luar negeri, dan pertahanan. Untuk itu, infrastruktur logistik dan industri Indonesia diarahkan pada penguatan daya saing secara keseluruhan, bukan semata untuk menyokong produksi dari kekuatan industri dunia tertentu.