Ini 7 Langkah yang Dapat Diambil Indonesia untuk Hadapi Tarif Impor Trump
JAKARTA, investortrust.id - Indonesia dipastikan terkena tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya sebagai langkah resiprokal.
Lalu apa langkah yang perlu dilakukan Indonesia dalam waktu dekat?
Baca Juga
Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin mengatakan setidaknya ada tujuh langkah yang perlu diprioritaskan pemerintah Indonesia untuk merespons kebijakan tarif Trump ini.
Pertama, Indonesia perlu memperkuat cadangan devisa untuk menghadapi reli perang mata uang yang panjang. Kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) perlu segera diterapkan dengan tuntas.
“Kedua, kita perlu melakukan rekalibrasi APBN,” kata Wijayanto, Kamis (3/4/2025).
Menurut Wijayanto, program boros perlu dikurangi untuk memprioritaskan program jangka pendek yang berdampak langsung pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja. Permintaan dari dalam negeri perlu distimulus untuk menggantikan permintaan dari luar negeri yang berpotensi menurun.
Ketiga, pengetatan impor legal dan penghentian impor ilegal secara total. Selain mencederai produsen dalam negeri, impor ilegal juga membuat negara kehilangan potensi pendapatan.
Keempat, penguatan industri jasa keuangan, terutama perbankan dan pasar modal. Kedua industri ini diharapkan dapat berperan sebagai shock absorber bagi semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia.
Kelima, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan komprehensif yang konkret dan realistis serta dinarasikan dengan baik. Hal ini mengingat berbagai kalangan masih belum melihat dengan jelas ke mana negeri ini akan dibawa oleh pemerintahan Prabowo.
Baca Juga
Tarif Impor AS Mencekik, Ekonom Paramadina: Rakyat Akan Tunggu Respons Presiden Prabowo
Keenam, pemerintah perlu memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan berbagai negara dengan memanfaatkan sentimen perasaan senasib, termasuk dengan negara-negara di Uni Eropa, ASEAN, India, Timur Tengah, bahkan Afrika dan Amerika Latin.
“Ketujuh, pemerintah perlu membentuk tim negosiasi yang disiapkan untuk bernegosiasi dengan AS saat kondisi sudah memungkinan,” katanya.