Komitmen Promosikan Pembangunan IKN, BKPM Tunggu Investor dari Singapura
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara perihal ramai pengalihan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno, pihaknya berkomitmen tetap mempromosikan pembangunan IKN. Saat ini pemerintah tengah menunggu datangnya investor baru dari Singapura.
Baca Juga
Anggaran IKN Diblokir, Istana: Bukan Tidak Ada, tetapi Belum Dibuka
"Kami bekerja sama dengan otoritas sana, kami tetap komit untuk mempromosikan apa saja yang ada di IKN, kami laksanakan, kami koordinasi dengan Otorita IKN," kata Riyatno ditemui seusai menghadiri diseminasi laporan Bank Dunia di Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Riyatno menjelaskan, sejauh ini realisasi investasi di IKN telah terserap untuk sejumlah pembangunan, di antaranya hotel hingga sarana pendidikan. Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menunggu investor baru untuk IKN dari Singapura. "Bapak menteri (Rosan Roeslani) telah berkoordinasi dengan Kepala Otorita IKN, bapak menteri sudah mencari investor dari Singapura," ungkapnya.
Meski demikian, Riyatno memberikan detail investor yang dimaksud, termasuk perincian nilai investasi hingga sektor yang akan disasar. "Mungkin tidak saya sampaikan di sini, tetapi sudah dilakukan koordinasi-koordinasi. Bahkan bapak menteri sudah ke sana (Singapura)," tandasnya.
Sebelumnya Istana memberikan penjelasan anggaran pembangunan IKN yang diblokir. Kepala Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, anggaran IKN diblokir bukan berarti tidak ada anggaran. Anggaran tersebut hanya belum dibuka. “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN,” tutur Hasan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Baca Juga
Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meneruskan pembangunan IKN. Bahkan, Prabowo telah menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama 5 tahun atau 2029. "Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan komitmen selama 5 tahun ke depan," katanya.
Penjelasan tersebut untuk merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan belum ada perkembangan terkait dengan pembangunan IKN. Hal ini karena anggaran IKN masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).