Ini Cara Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi ke Depan
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengevaluasi sejumlah stimulus yang diberikan kepada masyarakat pada kuartal I-2025. Langkah ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di kuartal II hingga IV-2025.
“Jadi ini sambil bergerak, kita akan melihat program-program selanjutnya,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Baca Juga
Antisipasi Lebaran
Airlangga mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan pendorong. Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan pada kuartal IV-2024 pada saat libur Natal dan Tahun Baru akan dilanjutkan pada kuartal I-2025, untuk merespons Hari Besar Keagamaan Nasional (HKB) Ramadan dan Lebaran.
Stimulus yang diberikan pada HBKN Ramadan dan Lebaran, di antaranya, diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan kembali Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025, program Epic Sale 2025, program BINA Diskon 2025, dan diskon tarif tol. Selain itu, stabilisasi harga pangan.
“Serta berbagai insentif bagi sektor properti, kendaraan listrik, dan industri padat karya,” ucap dia.
Baca Juga
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,03%, Kontributor Utama Industri Pengolahan
MBG dan KUR
Pemerintah juga ingin melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini akan dibarengi dengan peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan strategi untuk menjaga daya saing dan transformasi ekonomi jangka panjang.
Airlangga juga menjelaskan langkah strategis lain untuk upaya peningkatan ekonomi. Ini misalnya revisi regulasi dalam kemudahan berusaha, kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri, serta peluncuran bullion bank di akhir Februari .
“Indonesia juga terus memperluas kerja sama internasional. Ini seperti penyelesaian IEU-SEPA, keanggotan di BRICS, serta persiapan keanggotaan OECD,” kata dia.
Dalam paparannya, Airlangga juga menjelaskan peningkatan pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta kredit investasi untuk industri padat karya. Selain itu, keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi.
Deflasi 0,76%
Sementara itu, pada bulan I-2025, terjadi deflasi sebesar 0,76% secara bulanan dan tahun kalender. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, langkah pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama dua bulan memberi andil bagi deflasi Januari 2025.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kebijakan ini menyumbang deflasi sebesar 32,03% dengan andil deflasi 1,47% secara bulanan. “Deflasi ini terjadi karena diskon 50% bagi pelanggan dengan daya listrik sampai 2.200 Volt Ampere (VA) di Januari 2025,” kata Amalia, di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Amalia mengatakan, dalam data historis RI, deflasi akibat tarif listrik juga pernah terjadi pada Juli dan Agustus 2022. Kondisi ini karena penyesuaian tarif tenaga listrik pada kuartal III-2022, yang tertuang dalam surat Menteri ESDM Nomor T-162/TL.04/MEM.I/2022 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik pada 2 Juni 2022.