Koperasi Harus Jadi Entitas Utama Swasembada Pangan 

Oleh Defiyan Cori,
Ekonom Konstitusi
(Sebuah Usulan/Sumbang Saran Dalam Mendukung Asta Cita Presiden RI)

INVESTORTRUST.ID - Mengapa entitas ekonomi dan sosial koperasi yang harus menjadi pelaku utama dalam mencapai sasaran swasembada pangan? Tentu sangat banyak alasan yang bisa diuraikan dalam mendukungnya, baik berdasar ideologi negara Pancasila, konstitusi UUD 1945 (utamanya Pasal 33 UUD 1945), maupun dari praktik terbaik (best practices) di era Orde Baru (Orba).

Apalagi, koperasi menjadi misi ke-3 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Yang relevan lagi, ketahanan ekonomi koperasi dan kontribusinya secara langsung bagi kesejahteraan anggota, apabila prinsip-prinsipnya dijalankan dengan baik dan benar.

Kontribusi secara makro ekonomi tampak nyata selama masa Orba, yang mencapai kinerja pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Hal ini dicapai dengan menerapkan perencanaan strategis pembangunan, melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun atau dikenal dengan singkatan Repelita. Repelita dimulai tahun 1969 serta berjangka selama enam (6) periode, tapi sayangnya pada Repelita VI (1995-2000) terjadi krisis ekonomi dan politik pemerintahan, yang ditandai pengunduran diri Presiden RI Ke-2 Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Berbagai catatan kinerja penting telah ditorehkan dalam pembangunan ekonomi bangsa dan negara melalui kontribusi sektor pertanian yang ditopang entitas ekonomi Koperasi Unit Desa (KUD), selain sektor minyak bumi (migas) oleh BUMN Pertamina dan PLN.

Baca Juga

Kemenkop dan Kadin Sinkronisasi Pengembangan Pabrik Pakan Ternak untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Kesetaraan Perlakuan
Selama kepemimpinan almarhum Presiden Soeharto, banyak prestasi diakui dunia internasional, di antaranya Bank Dunia (World Bank) mencatat lima kali pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di tingkat 8% atau lebih. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia mencapai 10,92% pada tahun 1968.

Setelah itu, Indonesia kembali mencapai pertumbuhan ekonomi terbaik di kisaran lebih dari 8% pada tahun 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Pemerintahan Orba, di bawah kepemimpinan Soeharto, telah membuktikan kinerja pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui penegakan ekonomi konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) relatif baik.

Walaupun, pada akhirnya, terdapat pandangan minor dari sebagian publik atas beberapa kasus terkait pengelolaan koperasi yang tidak menjalankan kaidah profesionalitas dan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik (tata kelola koperasi yang bersih dan baik/good and clean cooperative governance). Meski begitu, pascaberakhirnya pemerintahan Orba tetap tak menghilangkan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun, atau selama empat periode pelaksanaan Repelita beserta hasil-hasilnya.

Masih banyak juga jumlah koperasi yang berkinerja baik dan positif tapi luput dari pantauan publik melalui dukungan pemberitaan media yang massif. Justru, yang sangat sering disebarluaskan oleh sebagiam besar media utama (mainstream) adalah koperasi yang berkinerja buruk dan negatif.

Keberadaan (eksistensi) koperasi jelas bertujuan memberikan banyak manfaat dan kesejahteraan bagi anggotanya. Namun, ada juga beberapa koperasi atau menggunakan nama "koperasi"  di era orde reformasi yang tak bermanfaat dan menimbulkan kerugian, hingga triliunan rupiah anggotanya.

Terdapat dua kasus terbesar pengelolaan entitas ekonomi berbasis keanggotaan semacam itu, yakni pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dan KSP Sejahtera Bersama (KSP SB), dengan kerugian yang ditimbulkan masing-masing mencapai Rp 15 triliun dan Rp 8,8 triliun. Rata-rata koperasi bermasalah lebih banyak beroperasi di sektor keuangan, atau jenis koperasi siimpan pinjam yang mengakumulasi dana para anggotanya.

Baca Juga

Mentan Amran Usul Anggaran 2025 Senilai Rp 23,61 Triliun untuk Swasembada Beras

Kasus koperasi ini jelas mencoreng dan membuat buruk citra koperasi di mata publik, seolah-olah semua koperasi (jump to blaming conclusion generally) berpraktik yang sama. Padahal, sejatinya publik juga tidak memeriksa dan bertanya lebih jauh, apakah benar koperasi yang berkasus tersebut betul-betul telah menjalankan prinsip perkoperasian atau hanya papan namanya saja koperasi?

Amplikasi pemberitaan mengenai kasus koperasi bermasalah ini jelas tidak wajar (unfair) dan tidak adil (unequal). Hal itu kontraproduktif bagi perkembangan dan kemajuan perkoperasian. 

Hal ini berdampak buruk serta berakibat pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap entitas ekonomi koperasi, lalu menganggap korporasi yang menguasai perekonomian nasional menjadi pilihan terbaik. Pemberitaan yang menyudutkan citra koperasi itu seolah-olah mengabaikan banyaknya kasus kejahatan ekonomi dan keuangan juga dilakukan oleh korporasi, seperti kasus perdagangan terselubung (insider trading) di berbagai lembaga perbankan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Apalagi, para korporasi atau taipan yang saat ini tumbuh berkembang dan menggurita dahulunya memperoleh perlakuan istimewa (previllege) di era Orba oleh pemerintah, dalam hal penyaluran kredit.

Perlakukan Setara Koperasi dan Korporasi
Sebaliknya, sangat jelas masih banyak jumlah koperasi berkinerja baik dan positif, dengan menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian secara konsisten serta meraih keberhasilan pertumbuhan anggota dan peningkatan ekonomi dan keuangan. Ini seperti Koperasi Karyawan Semen Gresik di Jawa Timur dan Koperasi Susu di Lembang, Jawa Barat.

Ketidakimbangan penyebarluasan berita (expose) oleh media telah membuat adanya ketidaksetaraan perlakuan, dalam unjuk kinerja koperasi. Salah satu bukti monumental keberhasilan koperasi sektor produksi atau nonsimpan pinjam adalah berdiri tegaknya gedung Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) nanmegah, bersebelahan dengan gedung perkantoran PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) di bilangan Semanggi, Jakarta Pusat.

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak menjadikan koperasi produksi melalui berbagai sentra industrinya sebagai entitas utama, dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa. Atas dasar inilah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menyediakan layanan fasilitas melalui produk kebijakannya, agar terjadi perlakuan setara antara koperasi dan korporasi.

Kesetaraan ini penting dalam rangka mendukung visi-misi Asta Cita ke-3, khususnya bagi pengembangan agro-maritim industri di sentra produksi, melalui peran aktif koperasi. Jika dipandang perlu dan mendesak (urgent), justru seharusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perlakuan istimewa (previllege) bagi pengembangan koperasi di Indonesia, melalui dukungan pendanaan lebih luas. Hanya melalui pembangunan sektor agro-maritim dan pengembangan koperasilah, pertumbuhan ekonomi tinggi serta pemerataan hasil dari hulu ke hilir untuk mendukung sasaran swasembada pangan -- melalui keragaman konsumsi pangan --  dapat dicapai. (pd)