Kapitalisme, Ketimpangan Ekonomi, dan Ketidakdamaian

Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior
Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter
Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID – Pada tahun 2014, buku Capital in the Twenty-First Century yang ditulis oleh ekonom Prancis, Thomas Piketty, menjadi sensasi internasional. Pandangannya mengubah perdebatan tentang kesenjangan dan membuat penulisnya menjadi bintang besar.

Piketty benar ketika menyatakan bahwa alasan politik untuk redistribusi pendapatan hampir seluruhnya terfokus pada permasalahan dalam negeri. Namun argumen utamanya – bahwa kapitalisme akan menyebabkan meningkatnya kesenjangan – mendapat pembenaran, ketika membandingkan situasi petani miskin di Vietnam dengan kenyamanan relatif warga kelas menengah Prancis.

Baca Juga

OJK Sebut Penghapusan Kredit Macet UMKM Tidak Menjadi Kerugian Negara

Sementara itu, kebangkitan perekonomian di Asia serta Eropa Tengah dan Timur -- yang didorong oleh perdagangan selama empat dekade terakhir -- telah menghasilkan pengurangan kesenjangan antarnegara yang mungkin paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Di sisi lain, para pengamat Barat jarang memberikan pernyataan yang lebih dari sekadar basa-basi, terhadap sekitar 85% populasi dunia yang tinggal di negara-negara Selatan. 

Meski para pegiat filantropis seperti Bill Gates -- pernah masuk jajaran 10 orang terkaya dunia -- mencurahkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan taraf hidup di Afrika, sebagian besar yayasan dan lembaga masih fokus pada pengurangan kesenjangan di dalam negeri. Meski hal tersebut patut dikagumi, para analis politik sering mengabaikan fakta bahwa, berdasarkan standar global, kemiskinan sebenarnya bisa dikatakan tidak ada di negara-negara maju.

Abaikan 700 Juta Orang Miskin
Memang, para petani di India tidak mempunyai pengaruh terhadap pemilu di Amerika atau Eropa d imana fokusnya semakin mengarah ke dalam negeri, dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, para kandidat presiden atau perdana menteri negara Barat tidak menang dengan berjanji membantu Afrika, apalagi Asia Selatan atau Amerika Selatan. 

Pergeseran ini membantu menjelaskan mengapa pembingkaian ketidaksetaraan sebagai isu dalam negeri oleh Piketty sangat disukai oleh kaum progresif Amerika. Ini secara tidak langsung juga seirama dengan gerakan "Make America Great Again" yang digagas oleh mantan Presiden Donald Trump.

Namun, penafsiran ini mengabaikan ratusan juta orang yang tinggal di negara-negara berkembang, yang rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, meski dampak kolonialisme bertahan lama, negara-negara sejahtera di Eropa atau Jepang tidak berminat membayar reparasi kepada negara-negara bekas jajahannya.

Tentu saja, ada alasan kuat untuk memperkokoh jaring pengaman sosial di negara-negara maju, terutama dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan. Namun dari sudut pandang moral, masih menjadi perdebatan apakah hal ini melebihi kebutuhan mendesak untuk mengatasi penderitaan 700 juta orang di seluruh dunia, yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Perlu Bank Karbon Dunia
Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk membantu negara-negara berkembang. Namun, sumber daya dan mandat mereka terbatas, dan negara-negara kaya cenderung mendukung kebijakan dan inisiatif yang selaras dengan kepentingan mereka.

Salah satu bidang yang tampaknya memiliki konsensus luas adalah perlunya aksi penanggulangan perubahan iklim. Mengingat hal ini, banyak yang  menganjurkan pembentukan Bank Karbon Dunia, yang akan mendukung transisi hijau di negara-negara berkembang dengan memberikan bantuan teknis, serta menawarkan pendanaan iklim skala besar, sebaiknya melalui hibah, bukan pinjaman.

Seperti yang baru-baru ini diusulkan para ekonom kelas dunia, pendanaan hibah sangat penting, mengingat cara penting lainnya untuk mereformasi kapitalisme global: melarang pemberi pinjaman swasta untuk menuntut debitur negara yang gagal bayar di pengadilan negara maju. Untuk menarik pendanaan swasta, negara-negara berkembang harus membangun pengadilan dan institusi lain yang kredibel. Hingga hal ini dapat terwujud, kesenjangan pendanaan perlu dijembatani.

Baca Juga

Utang Pemerintah per Agustus 2024 Turun Rp 41 Triliun, Ini Penjelasan Kemenkeu

Dampaknya Berbalik 
Pada akhirnya, pengurangan kemiskinan global memerlukan keterbukaan yang lebih besar dan hambatan perdagangan yang lebih sedikit. Fragmentasi perekonomian global, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan politisi populis yang mendorong pembatasan perdagangan, menimbulkan ancaman serius terhadap prospek perekonomian negara-negara termiskin di dunia.

Risiko bahwa ketidakstabilan politik di kawasan miskin akan meluas ke negara-negara kaya pun semakin meningkat, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hal ini sudah tercermin dalam perdebatan yang semakin sengit di negara-negara tersebut mengenai imigrasi.

Negara-negara maju mempunyai tiga pilihan, dan tidak ada satu pun yang hanya fokus pada ketimpangan domestik. Pertama, mereka dapat memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola tekanan migrasi dan menghadapi rezim yang berupaya mengganggu stabilitas tatanan global.

Kedua, mereka dapat meningkatkan dukungan bagi negara-negara berpendapatan rendah, khususnya negara-negara yang mampu menghindari perang saudara. Terakhir, mereka dapat mengirimkan warganya untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah.

Banyak pemerintah telah bereksperimen dengan program dalam negeri yang mendorong lulusan perguruan tinggi untuk menghabiskan satu tahun mengajar atau membangun rumah di komunitas kurang mampu. Paling tidak, mengirimkan mahasiswa Barat ke negara-negara berkembang – bahkan untuk jangka waktu singkat – akan memungkinkan para aktivis kampus yang memiliki hak istimewa untuk belajar tentang kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk dunia, dan melihat sendiri bagaimana masyarakat hidup di negara-negara di mana kapitalisme belum begitu dominan.

Pengalaman seperti ini dapat menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam terhadap tantangan global. Hal ini juga memberikan generasi muda pemahaman yang lebih jelas mengenai krisis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kehidupan mereka.

Hal ini tidak berarti bahwa ketimpangan dalam negeri bukanlah masalah yang serius. Namun, hal itu bukanlah ancaman terbesar terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan manusia.

Tugas paling mendesak yang dihadapi para pemimpin Barat saat ini adalah menemukan kemauan politik yang memungkinkan negara-negara berkembang mengakses pasar global, dan membawa warganya memasuki abad kedua puluh satu. Sementara, fakta akhir-akhir ini menunjukkan, pemimpin negara-negara maju cenderung mempersempit akses pasar global bagi negara negara berkembang, sehingga akan menambah ketimpangan ekonomi dan kemiskian absolut di seluruh dunia.

Kalau kecenderungan ini berlanjut, maka tudingan yang menyatakan bahwa kapitalisme telah menyebabkan ketimpangan ekonomi akan mendapatkan pembenaran. Karena itu, dituntut ada kearifan pemimpin negara-negara maju agar akses pasar global bagi negara-negara berkembang tetap, bahkan harus diperbesar agar dunia semakin damai dan sejahtera. ***