Bahlil Bakal Pimpin Rapat Tim Kebijakan Subsidi Energi Senin Depan
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi ketua tim yang menangani kebijakan subsidi energi. Kemungkinan pada Senin (3/11/2024) dirinya akan menggelar rapat untuk membahas kebijakan subsidi energi.
Bahlil mengatakan, tim ini dibentuk karena Presiden Prabowo menginginkan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
“Ini kan subsidi kita itu kan totalnya Rp 435 triliun, dari LPG, kemudian listrik, BBM. Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapat tim untuk menggodok. Karena ditengarai sebagian subsidi kita itu tidak dapat sesaran,” kata Bahlil di Sekretariat Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).
Terkait dengan skema seperti apa yang bakal dipilih untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran tersebut, Bahlil belum bisa memberi kepastian. Namun, dia tidak memungkiri bahwa penyaluran subsidi langsung atau bantuan langsung tunai (BLT) menjadi salah satu opsi pertimbangan.
Baca Juga
Prabowo Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Tim Kebijakan Subsidi Energi
“Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung. Opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Perubahan bentuk skema penyaluran subsidi ini disebut Bahlil diperuntukkan bagi subsidi BBM dan listrik. Sedangkan untuk subsidi LPG kemungkinan tidak akan diubah atau dilakukan secara bertahap.
“Kita akan mengecek (skemanya untuk sektor mana saja). Kalau untuk LPG karena itu terkait dengan UMKM ya, kemudian ibu-ibu rumah tangga, saya pikir itu bertahap aja. Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM,” sebut Bahlil.
Adapun dalam upaya mempertajam data untuk subsidi energi ini, Bahlil mengatakan akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo. Selain itu, tim kebijakan subsidi energi ini juga akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data, baik yang ada di Kementerian Sosial, Pertamina, maupun PLN. Kita gabung (dengan DTKS) supaya datanya tidak tumpang tindih. Kita bikin data yang exsercise-nya pas,” papar mantan Menteri Investasi itu.