Implementasi Ekonomi Hijau jadi Senjata Prabowo-Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

JAKARTA, investortrust.id - Implementasi ekonomi hijau menjadi poin penting bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam kurun waktu paling lambat tiga tahun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, implementasi ekonomi hijau di Tanah Air berpotensi menciptakan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 2.943 triliun dalam satu dekade ke depan, atau setara 14,3% PDB Indonesia tahun ini.

Nailul juga menyebut potensi surplus usaha yang dihasilkan oleh ekonomi hijau dan pendapatan negara masing-masing mencapai Rp 1.517 triliun dan Rp 80 triliun. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja dari sistem ekonomi tersebut diproyeksi mencapai 19,4 juta tenaga kerja.

Baca Juga

Tren Investasi Hilirisasi Meningkat, Diyakini Bakal Dukung Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo Subianto

"Karena kalau kita lihat sebenarnya dari ekonomi atau bisnis as usual (seperti pada umumnya) yang kita lakukan sekarang kalau kita bilang adalah biaya. Biaya-biaya lingkungan yang ditanggung oleh ekonomi," katanya dalam acara Investortrust Future Forum yang digelar di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sebagai catatan, ekonomi hijau adalah sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan dalam sistem ekonomi tersebut didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Celios, Nailul menemukan fakta bahwa desa yang mengandalkan pertambangan batu bara berpotensi mengalami kerugian materiil maupun non materiil hingga 50% lebih tinggi dari bencana banjir. Selain itu, potensi terjadinya konflik horizontal di desa tersebut juga jauh lebih tinggi.

Demikian halnya dengan aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan di beberapa daerah untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Aktivitas tersebut telah mengurangi produktivitas dari sektor perikanan setempat.

"Mengalami pengurangan produktivitas dan kita juga mencoba untuk mengolah keterkaitan antara produksi nikel dengan produksi perikanan di tiga tempat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Maluku Utara," ungkapnya.

Meskipun implementasi ekonomi hijau memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, Nailul menyebut masih banyak daerah yang belum siap mengimplementasikannya. Baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat setempat.

“Masih banyak provinsi di Indonesia yang masih belum siap dalam program transisi ekonomi hijau. Masih banyak pemda-pemda kita yang memahami apa itu ekonomi hijau, bagaimana penerapannya,” tuturnya.

Nailul mengungkapkan, salah satu contoh ketidaksiapan daerah mengimplementasikan ekonomi hijau ada di Wae Sano, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah tersebut dibangun sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau geotermal.

“Di sana sudah ada aktivitas geotermal, tetapi ditolak warganya karena ada aktivitas pengeboran yang merusak rumah. Nah ini yang pemerintah daerah belum mengetahui tentang ekonomi hijau,” ujarnya,

Masyarakat menolak pembangunan PLTPB Wae Sano lantaran menilai proyek tersebut sangat berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Penolakan tersebut menurut Nailul erat kaitannya dengan minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang ekonomi hijau.

Stabilkan Pertumbuhan Ekonomi di Angka 6,22%

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan implementasi ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22% hingga 2045, mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2-ekuivalen, dan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja,

Ekonomi hijau juga menjadi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi setara dengan negara maju, dan keluar dari middle income trap. Terdapat dua peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi hijau.

Baca Juga

CIMB Niaga (BNGA) Catat Laba Rp 4,37 Triliun per Agustus 2024, Simak Target Harga Sahamnya

Peluang pertama adalah transisi aktivitas ekonomi eksisting. Pada sektor energi, upaya transisi diarahkan melalui penerapan energi baru dan terbarukan, seperti energi surya, angin, hidro, dan biomassa.

“Juga tentunya pengurangan emisi karbon dari PLTU melalui kombinasi dr amonia dan Carbon Capture Storage (CCS). Selanjutnya, ekosistem EV atau e-mobility perlu terus didorong dan ini tentunya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca akibat pembakaran BBM,” dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan Green Economy Expo 2024, yang mengangkat tema “Advancing Technology, Innovation, and Circularity,” di Jakarta medio Juli 2024.

Ekonomi hijau dan sirkular akan membantu industri di Indonesia untuk berdaya saing pada aspek keberlanjutan. Saat ini, telah terdapat 152 perusahaan yang memiliki Sertifikat Industri Hijau, dan tentunya ke depan diharapkan akan semakin bertambah. Sertifikasi Industri Hijau ini memberikan manfaat ekonomi yakni antara lain menghemat energi senilai Rp 3,2 triliun per tahun dan penghematan air senilai Rp 169 miliar per tahun.

Peluang kedua, yaitu memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor dan aktivitas sirkular yang inovatif, termasuk industri berbasis sumber daya alam hayati berkelanjutan atau bio-ekonomi, ekonomi biru, dan industri pemanfaatan limbah.