Beda Argumen Gubernur BI dan Menkeu soal Nilai Tukar dan SBN di Asumsi Makro RAPBN 2025
JAKARTA, investortrust.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbeda pandangan mengenai posisi nilai tukar dan imbal hasil surat berharga negara (SBN) 10 tahun yang tertulis dalam asumsi makro Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Perry memberi masukan ke Komisi XI DPR RI dan pemerintah mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam rentang Rp 15.300 per US$ hingga Rp 15.700 per US$.
“Nilai tukar perkiraan kami Rp 15.300 per US$ hingga Rp 15.700 per US$. Itulah nilai fundamentalnya,” kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di kompleks parlemen, Rabu (28/8/2024).
Perry mengatakan nilai fundamental rupiah tersebut belum mempertimbangkan kondisi geopolitik. Dia sepakat dengan Sri Mulyani angka tersebut dapat naik atau turun seiring kondisi geopolitik.
Baca Juga
Menkeu: SBN Jatuh Tempo Tahun Depan Hanya Rp 645 Triliun, Revoving Dimungkinkan
“Perlu ada kehati-hatian di atas nilai fundamental tadi. Tinggal diukur saja dari Rp 15.700 per US$ ditambah nilai kehati-hatiannya,” kata dia.
Perry mengatakan penambahan Rp 200 dari nilai fundamental rupiah menunjukkan kehati-hatian. Sementara, penambahan Rp 400 berarti bentuk terlalu berhati-hati.
“Ya simpelnya ditambah Rp 200 dari Rp 15.700 per US$ (jadi Rp 15.900 per US$) itu tampaknya kehatian-hatian yang masih makes sense ,” ujar dia.
Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan posisi rupiah Rp 16.100 per US$ pada asumsi makro Nota Keuangan yang dibacakan Jokowi karena mempertimbangkan current account deficit (CAD) yang akan lebih tinggi dibandingkan 2023 atau 2024. Dia menyebut defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB pada 2025 memerlukan bantalan dari rupiah sebesar Rp 16.100.
“Dan dari sisi cadangan devisa maupun kemampuan kita untuk mengakumulasi itu pondasinya,” kata dia.
Baca Juga
Bendahara negara mengatakan penetapan nilai tukar Rp 16.100 per US$ sebagai bentuk asesmen risiko dan strategi fiskal yang sengaja digunakan. Ini, kata dia, berbeda pandangan dengan sentimen nilai tukar rupiah yang menguat beberapa hari terakhir.
“Saya bisa terima kalau Rp 16.000 daripada Rp 16.100 per US$. Tapi kalau Komisi XI dan Pak Gubernur (mau) Rp 15.700 atau dipepetin Rp 15.900 saya bisa katakan silakan. Atau bisa going along mengikuti kesimpulan tersebut,” ujar dia.
Beda Argumen soal Yield SBN 10 tahun
Selain berbeda pandangan mengenai nilai tukar, Perry dan Sri Mulyani juga berbeda pandangan mengenai penetapan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7,1%.
Argumentasi yang diajukan Perry adalah membandingkan imbal hasil SBN Indonesia dengan India. Dia mengatakan US Treasury 10 tahun diperkirakan akan berada pada 3,8% pada 2025. Untuk menarik dana masuk, diperlukan imbal hasil yang menarik dan kompetitif.
“Harus kompetitif dengan negara-negara lain,” kata Perry.
Sebagai pembanding, Perry menggunakan India sebagai acuan. India kerap disebut BI karena memiliki potensi pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan dapat menjadi pasar bagi ekspor Indonesia.
“India itu yield-nya kurang lebih perbedaannya dengan AS 2,8%. Kalau kita ingin lebih kompetitif dengan India berarti 2,9% plus 3,8% berarti 6,7% itu masih sejalan dengan fundamentalnya,” ujar dia.
Dari angka 6,7% tersebut, Perry menambahkan nilai kehati-hatian fiskal. “Mungkin ditambah 0,2% sudah hati-hati. 6,7% jadi 6,9% itu kan judgement. Kami tidak bisa masuk ke judgement,” ujar dia.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan penentuan imbal hasil SBN tidak bisa hanya disandarkan pada India semata. Dia mengatakan perlu beberapa negara pembanding dengan rating BBB dari Moody’s yang menjadi landasan.
Baca Juga
Sri Mulyani Ungkap Alasan Penetapan Target Nilai Tukar dan Yield SBN di RAPBN 2025
“Itu sebabkan angkanya tightening spread Indonesia, AS, India, terus kita tambahin, menurut saya enggak sesimpel itu,” ujar dia.
Menurut Bendahara Negara, penentuan yield muncul dari pasar. Dia menyontohkan ketika penerbitan SBN yang dibatasi, pasar tetap berebut SBN pemerintah.
“Marketnya tergantung jumlah issuance kita, karena kami menjaga yield berarti menjaga harganya (SBN). Kalau harganya jatuh, yield surat naik, SBN kita nggak berharga, kayak kertas toilet saja. Makanya kita hati-hati sekali,” ujar dia.
Untuk itu, Sri Mulyani tetap keukeuh agar yield SBN 10 tahun tetap berada dalam kisaran 7% sebagai bentuk kehati-hatian meski Fed Fund Rate diperkirakan akan turun pada tahun mendatang.
“Saya cenderung beri konservatif level lebih karena saya ingin ciptakan semacam bantalan yang ada tambahan untuk pemerintah baru supaya nanti kalau ada apa-apa, kalau lebih baik dari kita, indikasi itu getting better,” kata dia.