Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara Sangat Ideal, Asal..

JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) merupakan langkah yang sangat ideal. Ia menganggap pemungutan pajak akan lebih ideal apabila dikelola oleh suatu badan yang kuat dan berada langsung di bawah presiden.

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlalu powerful, masalahan penerimaan, anggaran, kebendaharaan dipegang kemenkeu, belum lagi dibawah Kemenkeu ada perusahaan juga, jadi terlalu overload," ungkap Wijayanto dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Permasalahan lain yang disorot olehnya adalah soal posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang hanya berstatus sebagai eselon I di Kemenkeu. Posisi ini menurutnya menjadi anomali bagi Dirjen Pajak untuk dapat memaksa pejabat setingkat menteri mengukuti kebijakan institusi tersebut.

Namun demikian ia mengingatkan agar Prabowo berhati-hati sebelum membentuk institusi baru, termasuk badan penerimaan negara. Ia mengungkap sektor pajak merupakaan sesuatu yang penting, oleh karena itu segala kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut harus diawali dengan perencanaan dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah.

"Begitu pentingnya pajak ketika ini dibentuk jangan sampai ada problem, karena kalau ada problem, ruang fiskal akan semakin parah," ucapnya.

Baca Juga

Kompak, Airlangga dan Tim Prabowo Bantah Rasio Utang Bakal Naik Hingga 50%

Dilansir dari berbagai sumber, Prabowo akan mengintegrasikan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang saat ini berada di bawah koordinasi Kemenkeu untuk dilebur ke dalam sebuah institusi baru. Pembentukan badan ini diharapkan oleh Prabowo akan menggenjot sektor penerimaan negara baik dari sisi pajak maupun non pajak.

Wijayanto Samirin berharap, apabila BPN tersebut benar-benar dibentuk, dapat diisi oleh figur-figur kompeten, bersih dan memahami permasalahan serta strategi yang berkaitan dengan sektor penerimaan negara. Ia terang-terangan menyebut karakter seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ideal untuk disandingkan dengan figur-figur profesional untuk memipin BPN bentukan Prabowo.

"Intinya ini Dirjen Pajak, Bea Cukai, ditambah orang-orang bersih, tipikal seperti Pak Basuki bisa dimanfaatkan untuk posisi itu, karakter itu yang dibutuhkan," ungkapnya.

Upaya Prabowo Tingkatkan Tax Ratio

Senada dengan Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina lainnya, Handi Risza Idris, menganggap rencana pembentukan BPN oleh Prabowo merupakan ide yang baik. Ia memahami rencana tersebut didasari oleh keinginan Prabowo untuk meningkatkan rasio pajak atau tax ratio.

Namun ia mengingatkan upaya meningkatkan tax ratio bukan merupakan pekerjaan mudah. Ia mencontohkan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesulitan meningkatkan tax ratio meski hanya 2-3%.

Bahkan tax ratio di bawah kepemimpinan Jokowi mengalami penurunan. Terakhir, pada 2023 pemerintah mencatatkan tax ratio sebesar 10,21% atau menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 10,4%.

"Hal ini (meningkatkan tax ratio) tidak semudah membalik telapak tangan," kata Handi dalam kesempatan yang sama.

Ia mengimbau agar pemerintahan terpilih tidak gegabah dalam membentuk BPN. Ia meminta agar Prabowo terlebih dahulu melakukan kajian dan pendalaman sebelum benar-benar melebur Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai ke dalam sebuah institusi baru.

Baca Juga

Dasco, Hashim, dan Tommy Pastikan Pemerintah Prabowo Disiplin dan Pruden Kelola Fiskal

Belum lagi ia menyinggung soal gelontoran anggaran yang telah dikucurkan negara untuk mengoptimalkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Ekonom Paramadina itu merekomendasikan agar Prabowo setidaknya menunggu hingga tahun kedua atau ketiga pemerintahannya untuk membentuk BPN.

"Perlu ada satu pendalaman, mungkin bisa di tahun kedua, atau tahun ketiga, kalau langsung tentu ini akan menimbulkan shock dan kontraproduktif bagi penerimaan pajak," tandasnya.