Rapat dengan DPR, Panglima TNI Bahas Anggaran Keamanan Papua
JAKARTA, investortrust.id - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan didampingi oleh kepala-kepala staf tiga matra. Ia mengungkap rapat membahas pengajuan pinjaman dalam negeri (PDN) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama TNI.
Menurutnya, anggaran PDN tersebut akan dialokasikan untuk upaya menjaga keamanan di wilayah Papua. Sementara, DPR sendiri telah mengumumkan terdapat 23 kegiatan PDN oleh TNI dalam anggaran tahun 2024. "Masalah PDN, fokus anggaran untuk menangani Papua," kata Agus saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Menurutnya, anggaran PDN tersebut akan dialokasikan untuk upaya menjaga keamanan di wilayah Papua. Sementara, DPR sendiri telah mengumumkan terdapat 23 kegiatan PDN oleh TNI dalam anggaran tahun 2024. "Masalah PDN, fokus anggaran untuk menangani Papua," kata Agus saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Baca Juga
AHY Buka Suara soal Penolakan Alih Fungsi Hutan Adat Papua Seluas 36.094 Hektare
Persoalan Kesejahteraan Masyarakat Juga
Ia menjelaskan, persoalan di wilayah Papua merupakan perhatian nasional yang harus ditindaklanjuti secara intensif. Ia menyebut permasalahan wilayah Papua dapat dikatakan sebagai persoalan kompleks.
Panglima TNI berujar, persoalan di Papua saat ini tidak hanya berkaitan dengan ancaman kelompok separatis bersenjata. TNI bersama pemerintah, lanjut dia, turut menyorot soal kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
Meski demikian, Panglima tidak menjelaskan detail rincian PDN yang dibahas dalam rapat tersebut. Permohonan persetujuan kegiatan PDN diajukan dengan merevisi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenhan untuk TNI.
Dalam rapat tertutup tersebut turut hadir Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra. Menhan Prabowo Subianto yang sebelumnya direncanakan hadir, diketahui absen dalam rapat tersebut.
"Kami sudah menerima surat disposisi dari Pak Menhan yang berhalangan hadir," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, sebelum membuka forum rapat.
Ia menjelaskan, persoalan di wilayah Papua merupakan perhatian nasional yang harus ditindaklanjuti secara intensif. Ia menyebut permasalahan wilayah Papua dapat dikatakan sebagai persoalan kompleks.
Panglima TNI berujar, persoalan di Papua saat ini tidak hanya berkaitan dengan ancaman kelompok separatis bersenjata. TNI bersama pemerintah, lanjut dia, turut menyorot soal kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
Meski demikian, Panglima tidak menjelaskan detail rincian PDN yang dibahas dalam rapat tersebut. Permohonan persetujuan kegiatan PDN diajukan dengan merevisi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenhan untuk TNI.
Baca Juga
Telan Biaya Rp 3,3 Triliun, Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo-Elelim Segera Dibangun
Dalam rapat tertutup tersebut turut hadir Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra. Menhan Prabowo Subianto yang sebelumnya direncanakan hadir, diketahui absen dalam rapat tersebut.
"Kami sudah menerima surat disposisi dari Pak Menhan yang berhalangan hadir," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, sebelum membuka forum rapat.