Panja Asumsi Dasar Banggar DPR Sepakati 7 Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025

JAKARTA, investortrust.id - Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati tujuh sasaran dan indikator pembangunan 2025.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sri Meliyana menyebut sasaran pembangunan pada 2025 ditargetkan terus membaik seiring optimistis terhadap penguatan perekonomian nasional.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik,” kata Sri Meliyana di Banggar DPR, gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dalam laporannya, Sri Meliyana menyebut tingkat kemiskinan pada 2025 ditargetkan turun mencapai 7%-8%. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem disepakati untuk berada di angka 0%.

Baca Juga

Sampaikan RUU P2APBN, Menkeu Ingatkan APBN Sehat dan Berkelanjutan

“Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui rasio gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 sampai 0,382,” kata dia.

Sementara itu, kata Sri, melalui kebijakan penguatan well being, kebijakan akan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di antaranya, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan, dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang progresif dan berkelanjutan, tingkat pengangguran akan turun ke level 4,5%-5%.

Kualitas SDM yang terus meningkat akan menjadi fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56,” kata dia.

Sri mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati indikator pembangunan yang ditargetkan membaik pada 2025. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan.

Baca Juga

Catat, Ini Hasil Gelontoran APBN 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

“Pencapaian ini diukur melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditargetkan mencapai masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan,” kata dia.

Dalam laporan yang dibacakan, Sri menyebut DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia (BI) menyepakati akan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah itu akan ditempuh melalui kebijakan dan program pengendalian inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan.

“Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya, kebijakan, dan program untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi sebesar 12,30 - 12,36% dari PDB, sebagaimana dirumuskan dalam Laporan Panja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan pendapatan negara dan defisit tahun 2025,” kata dia.

Berdasarkan postur makro fiskal 2025 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN 2025 sebagai berikut:

- Pendapatan negara sebesar 12,3-12,36% dari PDB.

- Belanja negara sebesar 14,59-15,18% dari PDB, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,92-11,17% dari PDB dan transfer ke daerah sebesar 3,67-4,01% dari PDB.

- Keseimbangan primer sebesar 0,14-0,61% dari PDB.

- Defisit sebesar 2,29-2,82% dari PDB yang terdiri dari pembiayaan investasi 0,3-0,5% dari PDB dan rasio utang 37,82-38,71% dari PDB.