Kebijakan Pajak Modal Masuk AS, Apa Dampaknya?

Editor |

SENIN, 24 JUNI 2024, 10.21 WIB

Oleh Tri Winarno,

mantan ekonom senior

Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID – Musim pemilu di Amerika Serikat saat ini telah melahirkan banyak usulan kebijakan buruk. Salah satu yang bisa berdampak terburuk adalah gagasan bahwa Amerika harus mengupayakan perdagangan yang seimbang, melalui pajak atas pinjaman Amerika dari pihak asing.

Berdasarkan “pajak arus modal masuk (capital inflow tax)”, setiap penduduk AS yang menjual aset (seperti saham atau obligasi) kepada penduduk asing akan berutang kepada pemerintah AS sejumlah persentase dari pembayaran yang diterimanya. Sehingga, pembiayaan luar negeri akan menjadi lebih mahal, suku bunga dan biaya modal akan meningkat di seluruh perekonomian.

Para pendukung pajak arus modal masuk menyajikannya sebagai alternatif yang menarik sebagai pelengkap tarif, guna mengurangi defisit perdagangan AS, yang mereka anggap sebagai penyebab berbagai penyakit perekonomian. Tentu saja, sebagian besar ekonom mempunyai pandangan yang berbeda mengenai defisit perdagangan, dan banyak yang memandang defisit perdagangan sebagai masalah kecil bagi perekonomian AS.

Baca Juga

Wajah Muram Bank Sentral Rawan Tekanan Politik, Harus Direvisi

Namun Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, telah lama meyakini bahwa negara-negara yang mengalami defisit akan mengalami “kerugian” melalui perdagangan, dan hanya perdagangan yang seimbang – yaitu ketika ekspor suatu negara membayar penuh impornya – yang merupakan hal yang adil. Oleh karena itu, pemerintahan Trump di masa depan pasti berusaha untuk meningkatkan ekspor AS dan membatasi impor melalui berbagai mekanisme. Ini termasuk penaikan tarif, negosiasi ulang perjanjian perdagangan, intimidasi terhadap mitra dagang bilateral, pelemahan dolar, dan langkah langkah yang akan meningkatkan kerugian bagi perusahaan dan keuangan AS yang pinjam di luar negeri.

Sering Digunakan Negara Berkembang
Pajak arus modal masuk telah sering digunakan selama bertahun-tahun di negara berkembang, namun usulan untuk menerapkannya di pasar keuangan AS baru muncul saat ini. Pada tahun 2019, Senator Tammy Baldwin (orang Demokrat) dan Josh Hawley (orang Republikan) memperkenalkan undang-undang yang mengharuskan Federal Reserve AS untuk memungut “biaya akses pasar” atas pembelian aset-aset AS oleh asing, guna menargetkan neraca perdagangan AS yang seimbang. RUU tersebut tidak menghasilkan apa-apa pada saat itu, namun skema tersebut kemungkinan besar akan dihidupkan kembali di bawah pemerintahan baru AS yang terpaku pada keluhan defisit perdagangan.

Perwakilan Dagang AS pada masa jabatan pertama Trump, Robert Lighthizer, yang tentunya akan kembali mengambil peran utama dalam kebijakan Trump, menyinggung kemungkinan tersebut dalam bukunya baru-baru ini, "No Trade is Free". Namun ia lebih memilih untuk mencapai perdagangan yang seimbang melalui tarif impor yang dinaikkan, hingga impor diturunkan ke tingkat yang setara dengan ekspor.

Selain itu, beberapa komentator berpengaruh seperti Michael Pettis, yang skeptis terhadap tarif, berpendapat bahwa arus modal masuk adalah penyebab defisit perdagangan AS, dan bahwa perdagangan akan “seimbang secara luas” jika arus modal masuk benar-benar diatur, agar keunggulan komparatif perdagangan dapat dicapai. Kesimpulannya adalah aliran modal menghambat pengoperasian keunggulan komparatif, dan karenanya harus dibatasi oleh pajak.

Baca Juga

The Fed Pertahankan Suku Bunga, Indikasikan Sekali Pemotongan Tahun Ini

Kenaikan Tajam Bunga The Fed
Namun implementasi pajak arus modal di negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu adalah ide yang buruk. Meskipun aliran modal bebas dapat menyebabkan banyak masalah bagi perekonomian global, cara terbaik untuk mengatasi gangguan tersebut agar berdampak minimal adalah melalui intervensi kebijakan yang ditargetkan, bukan instrumen pajak masuk yang menyeluruh.

Pajak masuk modal yang cukup besar untuk menyeimbangkan perdagangan AS akan menimbulkan kerusakan ekonomi di dalam dan luar negeri, melalui beberapa cara, namun dampak yang paling menonjol adalah kenaikan tajam suku bunga riil AS. Ketika impor suatu negara melebihi apa yang dapat dibayar melalui ekspor, maka negara tersebut harus meminjam dari penduduk asing untuk menutupi selisihnya (arus modal masuk).

Pajak arus modal masuk tentu saja akan meningkatkan biaya pinjaman luar negeri sebesar jumlah pajak tersebut. Namun, hal ini juga akan meningkatkan tingkat suku bunga yang dibayarkan oleh setiap peminjam di AS, baik sumber pendanaannya berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Bagaimanapun, pendanaan asing diperlukan dalam menghadapi defisit perdagangan, betapapun kecilnya; namun tak seorang pun mau meminjam dari luar negeri kecuali dana yang bersumber dari dalam negeri dan dana asing sama-sama mahal.

Melalui mekanisme kenaikan suku bunga inilah pajak arus modal masuk dapat mengurangi defisit perdagangan. Pinjaman suatu negara dari pihak asing juga harus sama, dengan jumlah investasinya melebihi jumlah yang dapat ditanggung negara tersebut yang bersumber dari tabungan nasionalnya. Dengan demikian, defisit perdagangan (atau, lebih tepatnya, defisit transaksi berjalan) sama dengan investasi dikurangi tabungan. Kenaikan suku bunga akan menekan defisit perdagangan melalui peningkatan tabungan, namun dampak utamanya kemungkinan besar adalah penurunan investasi, yang menyebabkan berkurangnya permintaan, menurunnya pertumbuhan, dan berkurangnya inovasi.

Yang lebih buruk, semua dampak ini akan semakin besar jika -- kemungkinan besar -- pajak yang masuk melemahkan kepercayaan global terhadap keamanan dolar AS dan likuiditas pasar keuangan AS. Implikasinya terhadap kebijakan moneter dan fiskal juga mengkhawatirkan.

Perkembangan FFR, BI Rate, dan inflasi lima tahun terakhir. Infografis: Riset Investortrust.

Dalam kebijakan moneter, pajak arus modal masuk akan menaikkan suku bunga riil netral (neutral real interest rate) – yang oleh para ekonom disebut r* – dan menimbulkan risiko inflasi yang tidak terkendali, jika The Fed tidak menaikkan suku bunga kebijakannya secara proporsional. Dan, dalam hal kebijakan fiskal, hal itu akan meningkatkan biaya pinjaman untuk Departemen Keuangan (dan juga semua orang di AS), pada saat kebijakan perpajakan dan belanja Partai Republik akan semakin menambah defisit pemerintah AS. Keberlanjutan utang sektor publik AS sudah menjadi masalah, dan meskipun pajak akan menghasilkan pendapatan, dampak bersihnya dapat memperburuk situasi fiskal.

Skenario-skenario tersebut sangat masuk akal, jika pemerintahan Trump yang baru serius dalam melakukan pengurangan defisit perdagangan. Opsi lain yang tampaknya sedang dipertimbangkan oleh tim perdagangan Trump meliputi penaikan tarif, melemahnya dolar, serta memberikan tekanan kepada mitra dagang luar negeri. Dua strategi yang dampaknya langsung adalah mengurangi defisit anggaran federal -- yang kemungkinan besar tidak akan terjadi -- atau mengenakan pajak terhadap arus modal masuk.

Mengingat dukungan bipartisan sebelumnya terhadap pajak, hal ini akan menjadi kenyataan terlepas dari komposisi Kongres berikutnya. Hal ini sangat disayangkan, karena besarnya defisit perdagangan Amerika Serikat merupakan salah satu permasalahan yang paling kecil.

Selain itu, dampaknya bagi negara-negara emerging markets adalah menurunnya volume ekspor ke AS dan mengecilnya pendapatan dari penempatan devisa di saham maupun obligasi di pasar AS. Ini berarti penurunan signifikan penghasilan luar negeri dari penempatan cadangan devisa bank sentral, yang selama ini mampu menopang biaya operasional bank sentral.

Karena itu, para bankir bank sentral harus lebih keras memutar otak agar mampu mempertahankan pendapatan. Ini untuk membayar pengeluarannya, termasuk di antaranya membayar upah para pegawainya.