Gobel: Industri Tumbang dan Badai PHK Akibat Hati Tak Hadir

JAKARTA, investortrust.id – Wakil Ketua DPR bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengatakan, tumbangnya sejumlah industri dalam negeri dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif menunjukkan ada masalah dalam pengelolaan ekonomi nasional. Gobel menyebut tumbangnya industri yang disertai badai PHK itu akibat tidak hadirnya hati dalamm mengambil kebijakan. 

“Terutama tak hadirnya hati pada sebagian pengambil kebijakan di pemerintahan. Pancasila dan NKRI harga mati hanya ada di mulut tetapi tak meresap di hati dan tak mewujud dalam amal perbuatan,” kata Gobel dalam keterangannya, Senin (24/6/2024).

Baca Juga

Mendag Zulhas Bantah Permendag 8/2024 Jadi Penyebab Pabrik Tekstil Tutup dan PHK Massal

Hal itu disampaikan Gobel menanggapi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang saling berbalas pernyataan soal PHK massal di industri tekstil. Selain itu, peraturan menteri perdagangan juga kerap berubah. 

Seperti diberitakan, PHK yang masif terjadi di industri tekstil. Sebelum itu, industri garmen sudah lebih dulu mengalami kemerosotan akibat banjir impor pakaian jadi maupun impor pakaian bekas. 

Menanggapi soal banjir tekstil, Menkeu menyampaikan hal itu terjadi akibat oversupply di luar negeri dan praktik dumping, yang diketahui dilakukan China. Hal itu berakibat banjirnya produk tekstil di Indonesia. Pernyataan itu ditanggapi Menperin Agus Gumiwang yang menyebut adanya inkonsistensi pernyataan dan tindakan Kemenkeu dalam merespons persoalan tersebut.

Untuk menghadapi praktik dumping, Indonesia telah memiliki instrumen regulasi berupa bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti-dumping (BMAD). Masa berlaku regulasi ini sudah berakhir sejak 2022, tetapi hingga kini belum diperpanjang Menkeu Sri Mulyani. Padahal, Menperin sudah mengajukan usulan ke Sri Mulyani untuk perpanjangan tersebut.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengaku sudah tiga kali bersurat ke Kemenkeu untuk audiensi, tetapi tak kunjung ditanggapi. Pada 2024 saja, diperkirakan sudah ada 13.800 orang yang terkena PHK.

“Sebetulnya pemerintah itu memegang amanat rakyat sendiri atau amanat rakyat negara lain?” kata Gobel.

Gobel mengingatkan, Indonesia juga dibanjiri tekstil dan pakaian jadi impor yang bermotif kain tradisional Indonesia, seperti motif batik, tenun, sulam, songket, dan lain-lain. Membanjirnya produk-produk yang mengancam kain tradisional tersebut harus dicegah dengan regulasi yang masih diterima norma perdagangan internasional.

"Kain tradisional kita itu warisan leluhur. Ada nilai-nilai dan budaya di sana, bukan hanya soal ekonomi. Jika kita membiarkan hal ini terjadi, lama-lama industri kain tradisional Indonesia punah dan seniman kain tradisi berhenti berkarya. Dalam jangka panjang, generasi penerus kita menjadi tidak mengerti dan hanya tahu di museum. Untuk menghasilkan seniman dan pengrajin kain tradisi itu butuh waktu lama. Dan tiap kain tradisional memiliki kekhasan masing-masing. Belum lagi hilangnya lapangan kerja dan potensi ekonomi. Jadi rugi berlipat akibat kita tak memilikii visi budaya dalam masalah ekonomi ini,” katanya.

Selain itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Sri Mulyani mengizinkan lebih dari 20.000 kontainer barang impor di pelabuhan. Hal itu didahului dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36/2023 yang memberikan relaksasi terhadap produk elektronika, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetika dan perbekalan rumah tangga, mainan, alas kaki, pakaian jadi dan asesoris pakaian jadi, tas, dan katup, yang tidak lagi memerlukan pertimbangan teknis untuk masuk ke Indonesia. Perubahan aturan ketiga ini hanya dilakukan dalam hitungan cepat dari perubahan kedua, yakni dua bulan. Hal ini tentu saja berdampak terhadap industri di dalam negeri karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor yang sebetulnya sudah diproduksi di dalam negeri.

“Hingga kini tak jelas apa isi kontainer tersebut. Ada yang bilang 3 juta barang elektronika yang di China mengalami oversupply, ada yang bilang itu bahan baku. Kita tak pernah tahu. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu,” kata Gobel.  

Terkait dumping, Gobel mengatakan, semua orang sudah mengetahui sejumlah negara melakukan praktik dumping, khususnya China. Untuk itu, isu dumping bukanlah hal yang baru. Namun, yang menjadi persoalan, katanya, regulasi untuk mencegah praktik dumping kedaluarsa hingga 2 tahun.

"Maka kita patut bertanya: ada apa?” katanya.

Menurutnya, industri Indonesia bukan hanya menghadapi praktik dumping, tetapi juga suku bunga yang tinggi serta banyaknya pungutan. Di sisi lain, barang impor medapat relaksasi dan kemudahan serta berbagai insentif.

"Sedangkan industri dalam negeri justru berbiaya tinggi dan kurang insentif. Ini kan merugikan para investor, yang justru telah menghidupkan ekonomi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja buat rakyat. Insentif terhadap importir itu artinya memberikan insentif kepada buruh negara lain dan memberikan sumbangan ke negara lain,” tegasnya.

Perubahan aturan, kata Gobel, menimbulkan ketidakpastian pada investor di dalam negeri. Jika dibiarkan, investor akan lari ke negara lain.

"Lalu kita gagal menjadi negara industri dan cukup menjadi negara penggali tanah dengan menjual tambang,” katanya.

Gobel mengatakan, untuk menjadi pejabat negara tak cukup hanya pandai, tetapi juga harus memiliki komitmen dan hati yang berpihak kepada rakyat bangsanya sendiri. Selain itu, katanya, menjadi pejabat negara tak cukup hanya bisa berucap, tetapi juga bisa mewujudkannya dalam amal perbuatan yang nyata.

Baca Juga

Gempuran Barang Impor Jadi Penyebab Perusahaan Tekstil PHK 13.800 Pekerja

Gobel menekankan, Indonesia dibangun oleh para pendiri bangsa yang di dadanya hanya ada rakyat dan Merah Putih dan mewujudkannya dalam tindakan nyata.

"Saat itu yang pandai juga banyak, tetapi menjadi kolaborator Belanda. Saat itu yang bisa bicara tentang Merah Putih juga banyak, tetapi nyatanya ikut Belanda. Bung Karno pernah berpetuah bahwa yang lebih sulit adalah menghadapi musuh dari bangsamu sendiri. Saya percaya pejabat kita hatinya ada pada rakyat dan bisa mewujudkannya. Namun, kita harus saling mengingatkan karena tekanan dari mafia pasti banyak, yang kadang membuat seseorang tak berdaya. Karena itu Pancasila, Merah Putih, dan NKRI harga mati harus terus digelorakan sambil diwujudkan,” katanya.