Topang Ekonomi Desa, Kementerian Keuangan dan SMV Salurkan Pembiayaan
YOGYAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu terlibat dalam mendongkrak perekonomian desa yang inklusif melalui pemanfaatan APBN.
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Jaka Sucipta mengatakan perekonomian desa memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Dia mengatakan desa memiliki basis pertanian, perkebunan, peternakan, usaha mikro dan kecil, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat diberdayakan, tetapi menghadapi tantangan dalam pengembangannya.
“Dengan dana desa, yang merupakan sumber pendapatan terbesar desa memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk mengatasi kendala permodalan untuk mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi lokal di desa," kata Jaka, di Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Jumat (3/5/2024).
Salah satu desa yang memiliki potensi pengembangan permodalan tersebut yaitu Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Desa ini memiliki berbagai sektor untuk mendongkrak perekonomian warga.
Baca Juga
Pemerintah Kucurkan Rp 609,68 Triliun untuk Desa selama 9 Tahun Terakhir
Di sektor pariwisata, Desa Nglanggeran memiliki potensi agro wisata dan embung Nglanggeran, serta air terjun musiman Kedung Kandang. Di sektor usaha mikro, desa ini memiliki potensi pengolahan kakao dari hulu hingga hilir. Desa Nglanggeran juga memiliki potensi di sektor perkebunan, dengan komoditas utamanya yaitu kakao dan durian.
“Untuk menunjang berbagai potensi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sejak tahun 2015, di mana untuk tahun 2024 ini, dana desa yang dialokasikan untuk desa ini mencapai Rp 813.477.000,” ucap dia.
Pengembangan juga dilakukan Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu di antaranya, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP). SMV dan BLU ini menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha desa melalui pemanfaatan APBN.
PT SMF menjangkau perekonomian desa melalui program pembiayaan homestay di Desa Nglanggeran. Dukungan pembiayaan homestay di desa ini menjadi salah satu inisiasi Program Pembiayaan Homestay SMF yang pertama pada tahun 2019.
Hingga tahun 2023, SMF telah membiayai 24 unit homestay di Desa Nglanggeran, dengan total penyaluran dana senilai Rp 1,57 miliar dan rata-rata tenor 10 tahun.
Baca Juga
“Pembiayaan homestay merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh PT SMF sejak tahun 2019, sebagai bagian dari komitmen membantu program Pemerintah dalam mendorong ekonomi daerah pada sektor perumahan melalui program homestay di destinasi wisata nasional,” kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo.
Ananta menjelaskan Desa Nglanggeran pernah menjadi salah satu desa yang berhasil masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia versi Global Green Destinations Days pada 2018, dan meraih gelar Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village) dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 2021.
Di sektor agrobisnis, LPEI mendorong ekonomi Desa Nglanggeran melalui pengembangan komoditas unggulan desa, yaitu kakao, untuk menembus pasar global. LPEI memberikan pelatihan manajemen ekspor, pendampingan akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan pendampingan terkait sertifikasi organik.
Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan lembaganya fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku usaha untuk membangun ekosistem ekspor kakao. Desa ini dikenal sebagai wilayah penghasil kakao dengan lahan seluas 10,2 hektare atau setara dengan 5.000 pohon kakao. Perkebunan ini mampu memproduksi hingga 10 ton kakao per tahun.
Baca Juga
Desa Nglanggeran Akan Dijadikan Percontohan Pemanfaatan Dana Desa
Maqin mengatakan masyarakat desa telah berhasil menghasilkan beragam produk turunan kakao, termasuk kakao fermentasi, kakao bar, dan kakao nibs. “Kegiatan ini dilandasi harapan dapat membantu desa devisa Gunung Kidul untuk memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan kapasitas produksi, serta memenuhi persyaratan sertifikasi yang dibutuhkan oleh pasar. Saat ini desa devisa Gunung Kidul telah berhasil ekspor pertama ke Swiss," ujar Maqin.
Sementara itu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berperan menyalurkan pembiayaan dan pendampingan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum bisa mengakses perbankan.
Saat ini, debitur UMi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk wilayah Provinsi DIY, tercatat ada 82.510 debitur dengan total pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp 297,4 miliar. Khusus di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, PIP telah menjangkau 16.818 debitur dengan jumlah penyaluran Rp 55,24 miliar.
Selain pembiayaan, PIP juga menyediakan pendampingan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para pelaku usaha UMi.
"Pelatihan kewirausahaan yang diberikan oleh PIP kepada pelaku usaha UMi telah membantu 3.760 debitur, sedangkan pelatihan pendamping untuk para debitur telah menjangkau 1.190 orang. Program ini telah dilaksanakan di 20 daerah di seluruh Indonesia,” jelas Direktur Utama PIP Ismed Saputra.