Indonesia Perlu Kebut Ini agar Segera Gabung OECD
JAKARTA, investortrust.id - Indonesia perlu bergerak cepat untuk memenuhi sejumlah standaryang ditetapkan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sebelum memulai aksesi keanggotaan lembaga multilateral tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, standar yang ditetapkan oleh OECD harus diadopsi dalam kebijakan pemerintah Indonesia. Beberapa di antaranya disebutkan Airlangga seperti yang terkait dengan supply chain, transfer regulations, perundang-perundangan di DPR hingga fair economy.
"Fair economy termasuk di dalamnya adalah anti corruption. Anti corruption ini sangat terbantu dengan Indonesia sudah masuk menjadi FATF sehingga kita sudah comply di sana," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian RI, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Baca Juga
Airlangga berujar pemerintah mematok target penerapan standar tersebut akan selesai dalam kurun waktu 2 - 3 tahun. Ia mengaku pemerintah RI ingin segera bergabung secara penuh ke dalam OECD.
"Kita baru tahu teknisnya, adalah sesudah bulan Mei nanti. Disitu mulai dimunculkan roadmap. Tapi Indonesia membuat target ya kalau bisa tidak lama-lama, 2 sampai 3 tahun," ucap Airlangga.
Sementara itu, menurut Airlangga, OECD akan memulai roadmap aksesi keanggotaan Indonesia dalam pertemuan setingkat menteri di Paris pada Mei 2024 mendatang.
Baca Juga
Menko Airlangga Harap Keanggotan RI di OECD Rampung dalam 2 Tahun
"Akan ada pertemuan tingkat menteri pada 2-3 Mei 2024 di Paris dimana ada beberapa hal yang akan dibahas, mulai dari initial memorandum, technical committee review, formal opinion, dan council decision. Jadi ini proses panjang yang ditempuh untuk aksesi OECD," jelas Airlangga.
Selain Indonesia, saat ini terdapat negara-negara yang tengah berproses untuk aksesi terhadap keanggotaan OECD yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Jika diterima dalam keanggotaan penuh, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang tergabung bersama OECD.
