Puan Minta Pemerintah Percepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

JAKARTA, investortrust.id – Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai tema pembangunan yang telah disepakati.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023–2024, Jakarta, Rabu (16/08/2023). “Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pemerintahan periode 2019-2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya,” ujarnya dalam acara yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Presiden, berikutnya, menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan Dokumen di hadapan DPR, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

Puan menegaskan, pemerintah harus terus menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, di tengah perekonomian global yang belum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif.

Ia menjelaskan, sejak tahun 2019, pemerintah selalu menyampaikan komitmen untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya; Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, misalnya, di mana dari Rp 10 miliar hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung bagi Kelompok Penerima Manfaat, sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan,” paparnya.

Terkait belanja negara ke depan, diharapkan, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaat, yakni rakyat.

Anggaran 2024

Puan menuturkan, pemerintah, dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, telah memperkenalkan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget), yang akan mengkaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung. Anggaran Berbasis Kesejahteraan menjadi acuan di setiap kementerian/lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.

“Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya. Pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, di masa persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan -- antara DPR RI bersama pemerintah --, yang seharusnya telah dirumuskan oleh pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh pemerintah,” urainya.

Percepat Pemulihan Ekonomi

Di sisi lain, Puan juga mengungkapkan keberhasilan kita melewati ancaman terburuk pandemi Covid-19 yang merupakan hasil kerja bersama, gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Ini mulai dari presiden dan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tenaga kesehatan, TNI-POLRI, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan seluruh anak bangsa.

Sekali lagi, lanjut dia, pengalaman kita sebagai bangsa dan negara membuktikan bahwa dengan dipersatukan dalam semangat gotong royong, kita dapat menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apa pun, seperti yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

“Saat ini, kita berada dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara secara efektif dalam melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pemerintahan negara ini dijalankan sesuai dengan mandat konstitusi pada cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” imbuhnya.

DPR RI pada masa sidang ini, lanjut Puan, akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat. Ini antara lain:

a. Mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian;

b. Fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih;

c. Mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN;

d. Menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual;

e. Mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan;

f. Mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi;

g. Menekankan pentingnya pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemilu 

DPR, lanjut Puan, juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. “Demokrasi adalah alat, pemilu adalah alat, bahwa rakyat sejahteralah tujuannya, bahwa masyarakat adil dan makmurlah tujuannya; bahwa rakyat sentosalah tujuannya; bahwa rakyat bersatu hidup tenteramlah tujuannya. Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah, menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki,” tandasnya.

Ia menegaskan, perbedaan adalah alamiah. Namun, persatuan adalah perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya. Jadi, marilah kita menjaga dan merawat persatuan Indonesia.