Dilema RDG BI November 2026, Antara Tahan BI Rate atau Naik 25 Bps demi Redam Volatilitas Kurs
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) akan memutuskan berbagai kebijakan untuk merespons kondisi ekonomi dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Rabu (18/11/2026). Berbekal inflasi umum yang melandai ke 3,24% secara tahunan pada Oktober 2026, BI memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menunjukkan subkelompok makanan menjadi kontributor utama terhadap inflasi umum. Kenaikan harga cabai rawit, ikan segar, dan beras menjadi pendorong utama inflasi umum.
Harga cabai rawit meningkat seiring menyusutnya produksi di sentra produksi utama, khususnya Jember, Sampang, dan Brebes. Ini terjadi akibat fenomena El Nino yang masih berlangsung.
Inflasi beras didorong oleh berkurangnya puncak musim panen pada Agustus. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, pemerintah menjalankan operasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui penyaluran cadangan beras pemerintah.
Inflasi yang tinggi tak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), inflasi pada Oktober tercatat sebesar 0,4% secara bulanan. The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya atau Fed Fund Rate (FFR) di kisaran 3,75%-4% sebelum pengumuman data inflasi tersebut pada 10 November 2026.
CME FedWatch menunjukkan probabilitas keputusan FFR mendatang juga naik. The Fed diproyeksikan akan menaikkan FFR sebesar 25 basis poin pada Desember 2026.
Dengan kondisi ini, arus portofolio asing ke Indonesia bergerak beragam pada beberapa minggu terakhir. Arus modal keluar bersih atau net outflows, tercatat sebesar US$ 0,74 miliar selama periode 15 Oktober hingga 10 November 2026. Dalam rentang waktu tersebut, pasar saham mencatat arus keluar bersih sebesar US$ 70 miliar, dipicu sentimen negatif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti lantai bursa Indonesia.
Pada rentang 15 Oktober hingga 5 November, pasar obligasi pemerintah masih mencatat arus keluar modal sebesar US$ 0,45 miliar karena rencana perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi stand alone.
Akibatnya, arus keluar bersih dari obligasi pemerintah Indonesia selama periode ini menyebabkan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak hingga 7,72% pada tanggal 3 November, level tertinggi sejak tahun 2020, dan berada di angka 7,70% pada tanggal 5 November.
Gelombang arus keluar modal yang berkepanjangan terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dalam satu bulan terakhir, rupiah terdepresiasi sebesar 1,72% secara bulanan dari Rp 17.930 per dolar AS pada 13 Oktober menjadi Rp 18.241 per dolar AS pada 13 November.
Sepanjang tahun 2026, rupiah telah melemah sebesar 9,35% year to date, menjadikan Rupiah sebagai mata uang dengan kinerja terburuk kedua di antara mata uang negara berkembang, hanya lebih baik dibandingkan Lira Turki yang mencatatkan depresiasi sebesar 17,23% year to date sejak awal tahun.
Baca Juga
Rupiah Bergerak Menguat di Awal Perdagangan, Investor Waspada Kenaikan BI Rate
Pandangan Ekonom
Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky melihat bahwa BI menghadapi posisi yang sulit untuk memenuhi mandatnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Arus modal keluar yang konsisten terjadi, depresiasi rupiah, dan kekhawatiran pasar terhadap reklasifikasi MSCI, serta potensi kenaikan FFR akan memengaruhi stabilitas rupiah.
Kenaikan BI Rate, kata Riefky,tak menyelesaikan masalah inflasi dari sisi penawaran, meski arus modal asing yang masuk ke pemerintah dapat meredakan tekanan terhadap rupiah.
Riefky memproyeksikan bahwa BI akan mempertahankan BI Rate di posisi 5,75%.
Sementara itu, co-founder Pasar Dana, Hans Kwee memprediksi BI tak mengubah posisi BI Rate. Meski mempertahankan BI Rate, Hans memproyeksikan BI akan mulai menaikkan suku bunga acuan pada Desember 2026.
Hans memprediksi bahwa BI akan mengoptimalkan bauran kebijakan non-suku bunga. BI diprediksi akan menggunakan saluran intervensi aktif di pasar valuta asing, optimalisasi instrumen lindung nilai Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan menjaga daya tarik lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Kepada investortrust.id, Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz memperkirakan BI akan menaikkan BI Rate 25 bps menjadi 6,00% pada rapat pekan ini, lalu kembali naik 25 bps pada Desember sehingga mencapai 6,25% pada akhir 2026.
“Dengan rupiah yang telah melemah sekitar 9% sejak awal tahun dan volatilitas nilai tukar yang meningkat pekan ini, kami menilai kenaikan 25 basis poin sekarang merupakan langkah antisipatif yang tepat,” ujar Faiz.
Pasar sudah memperhitungkan kenaikan suku bunga The Fed pada Desember 2026 lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang hanya 25 bps menjadi 50 bps, sehingga BI punya dasar kuat untuk bergerak lebih awal guna menjaga daya tarik aset rupiah dan membatasi risiko pelemahan kurs merembet ke harga barang impor.
Menurut Irman, langkah BI menaikkan suku bunga acuan tidak akan menimbulkan efek ke pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2026. Sebab, transmisi atas kenaikan BI Rate ke sektor riil butuh waktu 2-3 kuartal sejalan dengan penyesuaian bunga kredit di bank yang juga mengalami jeda.
“Harusnya dampaknya baru mulai terasa di sektor riil tahun depan. Kalau ke sektor keuangan dampaknya lebih cepat terutama untuk daya tarik aset domestik yang nantinya ke nilai tukar,” kata dia.
