BI Proyeksikan Penurunan GWM 2% Tambah Likuiditas Perbankan Rp 190 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan bahwa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk bank konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), dan unit usaha syariah (UUS) diharapkan memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan penurunan sebesar 2% untuk BUK dan BUS & UUS, BI berharap terdapat tambahan likuiditas sebesar Rp 190 triliun.

“(Penurunan) 2% itu artinya akan ada tambahan likuiditas. Hitungan kami sekitar Rp 190 triliun,” kata Destry, pada saat RDG BI, di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Destry mengatakan bahwa saat ini, BI fokus untuk mendatangkan arus modal asing dengan cara membeli portofolio Indonesia baik Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga pinjaman dan sebagainya.

Upaya untuk mendatangkan modal asing tersebut dilakukan dengan memberikan insentif pengurangan pada biaya lindung nilai mereka hingga 45%.

“Kenapa kami fokus di sana? Karena sejak Juni hingga Oktober, kita mulai memberlakukan kebijakan insentif ini, baik dalam bentuk swap maupun DNDF (Domestic Non Deliverable Forward), sepanjang Juni kemarin hingga saat ini sudah berhasil mendatangkan inflow sampai US$ 9,9 miliar,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI, Solikin M. Juhro mengatakan selain menurunkan GWM, BI juga menurunkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 6% dari DPK menjadi 5% dari DPK. Penurunan GWM dan KLM ini menjadi keputusan setelah assessment yang komprehensif dari BI.

Baca Juga

BI Turunkan Kewajiban GWM jadi 7% untuk Bank Konvensional dan 5,5% untuk Bank dan Unit Syariah

“Untuk menjaga stabilitas moneter dan sektor finansial secara terintegrasi,” kata Solikin.

Solikin menjelaskan bahwa dengan penurunan KLM ini akan terjadi perubahan porsi insentif. Dengan KLM sebesar 6% dari DPK, insentif sebesar 4% dari DPK digunakan untuk membiayai sektor-sektor prioritas dan 2% dari DPK untuk insentif pendalaman pasar uang.

Dengan KLM sebesar 5% dari DPK, BI menetapkan porsi pendalaman pasar uang tetap 2% dari DPK. “Lah yang 4% ini [untuk sektor prioritas] jadi 3%” ucap dia.

Solikin mengatakan bahwa BI akan mengevaluasi sektor yang mendapat prioritas. Rencananya, BI akan memberikan insentif kepada sektor-sektor yang memiliki kinerja belum maksimal.

BI mencatat hingga pekan pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp 458,5 triliun dengan alokasi pada KLM financing channel sebesar Rp 336,4 triliun, serta alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp 122,1 triliun.

Implementasi KLM pendalaman pasar uang telah mendorong redistribusi likuiditas di perbankan dan meningkatkan transaksi di pasar uang rupiah.

Rencananya, BI akan terus mengoptimalkan implementasi KLM guna meningkatkan efektivitas penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.