Pembiayaan APBN Tembus Rp 493,3 Triliun, Kemenkeu Siapkan 12 Lelang SBN
JAKARTA, investortrust.id –Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp 493,3 triliun hingga akhir September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi pembiayaan tersebut setara 59,4% dari target APBN 2026, dengan risiko nilai tukar utang pemerintah yang tetap terjaga.
Realisasi pembiayaan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target. “Pembiayaan utang, terjaga on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Suahasil menjelaskan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto telah mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun. Pemerintah memperhatikan kondisi pasar keuangan dan perekonomian global dalam menentukan penerbitan SBN. “Karena penerbitan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik,” ujarnya.
Baca Juga
Selisih Pendapatan dan Belanja di APBN Masih Positif, Tanda Penerimaan Negara Terjaga
Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman pemerintah mencapai Rp 3,2 triliun atau 9,9% dari target APBN 2026 sebesar Rp 32,7 triliun.
Terkait pengelolaan pembiayaan APBN, dia mengatakan, pemerintah turut mencermati pergerakan imbal hasil surat utang Amerika Serikat (AS) atau US Treasury tenor 10 tahun. Hingga 7 Oktober 2026, imbal hasil US Treasury 10 tahun mencapai 5,28%. Kenaikan imbal hasil tersebut membuat selisih atau spread imbal hasil SBN tenor 10 tahun dengan US Treasury tenor 10 tahun mencapai 188 basis poin (bps).
Suahasil menegaskan, kredibilitas pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga selisih imbal hasil tersebut. “Yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN,” kata dia.
Lelang SBN hingga Akhir 2026
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, pemerintah masih menyiapkan sejumlah penerbitan utang pada sisa kuartal IV-2026. Dijadwalkan 12 kali lelang SBN reguler setiap Selasa, yang terdiri atas enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). “Setiap hari Selasa jadi enam kali lelang SUN dan enam kali SBSN di kuartal IV,” ujar Suminto.
Baca Juga
Defisit APBN per September 2026 Rp 319 Triliun, Belanja K/L Dikebut
Selain lelang reguler, pemerintah masih memiliki dua rencana penerbitan SBN ritel, yakni Saving Bond Retail (SBR) 015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan (ST) 017 untuk instrumen syariah. Adapun penerbitan SBN dalam valuta asing (valas) masih akan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global. Menurut Suminto, ruang penerbitan instrumen tersebut tetap tersedia, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kondisi pasar dan penyelesaian administrasi.
“Untuk penerbitan SBN valas, kami open minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis, namun space untuk penerbitan itu masih subject to market condition,” kata dia.
Hingga September 2026, realisasi penerbitan SBN valas mencapai US$ 14,76 miliar atau setara Rp 258,3 triliun, dengan asumsi kurs US$ 1 sebesar Rp 17.500. Penerbitan tersebut berasal dari global sukuk senilai US$ 2 miliar, global bonds pada Januari 2026 sebesar US$ 2,7 miliar, penerbitan dual CNH-EUR pada Februari 2026 sebesar US$ 4,5 miliar, SBN valas Samurai pada April 2026 sebesar US$ 1,08 miliar, SBN dual USD-EUR pada Mei 2026 sebesar US$ 3,45 miliar, serta Panda Bond pada Juli 2026 sebesar US$ 1,03 miliar.
Domestik Serap Rp 238 Triliun
Dukungan investor institusi domestik turut menopang pembiayaan pemerintah. Hingga September 2026, perusahaan asuransi dan dana pensiun mencatatkan pembelian bersih atau net buy SBN sebesar Rp 137,4 triliun, tumbuh 10,6%. Sementara itu, pembelian bersih SBN oleh lembaga lainnya mencapai Rp 100,6 triliun, meningkat 15,5%.
Pemerintah juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral senilai total US$ 1,8 miliar. Hingga September 2026, penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral tercatat mencapai US$ 2,87 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas pinjaman tunai dari Bank Dunia pada Maret dan September 2026 senilai US$ 1,59 miliar, pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$ 507 juta, pinjaman dari bank pembangunan Jerman, KfW, pada Juli 2026 sebesar US$ 457 juta, serta pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) pada Agustus 2026 senilai Rp 314 juta.
Baca Juga
Efisiensi Anggaran Berlanjut di Kuartal IV-2026, Kemenkeu: Untuk Pertajam Belanja Negara
Berdasarkan data DJPPR per Juni 2026, posisi atau outstanding utang pemerintah mencapai Rp 10.293,69 triliun, setara 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB). Utang tersebut terdiri atas SBN sebesar Rp 8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp 1.326,9 triliun.
Dari sisi denominasi, utang pemerintah didominasi instrumen dalam rupiah dengan porsi 70,2%, sedangkan utang dalam valuta asing mencapai 29,8%. Suminto mengatakan, komposisi tersebut turut menjaga risiko nilai tukar utang pemerintah. “Sehingga risiko nilai tukar tetap terjaga,” ujarnya.
