Menkeu Suahasil: Presiden Berpesan agar Kredibilitas APBN Terus Dijaga dan Danantara Jadi Lengan Investasi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara terus menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mempertahankan disiplin fiskal, serta melakukan efisiensi anggaran secara terukur. Pada saat yang sama, pemerintah akan memperkuat pembagian peran antara APBN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai “dua lengan” untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo ketika menerima Suahasil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu, Rabu (30/09/2026). Dalam pertemuan itu, Suahasil melaporkan finalisasi Rancangan APBN (RAPBN) 2027, dengan pendapatan negara ditargetkan sekitar Rp3.400 triliun dan belanja negara lebih dari Rp4.100 triliun.
“Dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang,” kata Suahasil.
Menurut Suahasil, Presiden secara khusus meminta agar APBN tetap dikelola secara kredibel. Efisiensi anggaran juga harus terus dilakukan, tetapi secara terukur sehingga tidak mengurangi kemampuan negara menjalankan fungsi-fungsi utamanya.
Baca Juga
Pesan Prabowo ke Menkeu Suahasil: Terus Jaga APBN Agar Kredibel, Lakukan Efisiensi Secara Terukur
“Dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar anggaran negara itu bisa betul-betul maksimal digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, juga membangun infrastruktur,” ujarnya.
Pesan Presiden tersebut sejalan dengan penjelasan Suahasil dalam wawancara dengan Bloomberg mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia. Suahasil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan defisit APBN maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah dijaga dalam batas maksimal 60% terhadap PDB sebagaimana ditetapkan undang-undang.
Bagi pemerintah, kedua batas tersebut bukan sekadar angka. Kerangka itu merupakan bagian dari disiplin fiskal yang dibangun Indonesia setelah krisis keuangan Asia dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu jangkar kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Suahasil mengatakan APBN pada dasarnya harus menjalankan tiga fungsi sekaligus: mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap sehat dan kredibel. Karena itu, ekspansi fiskal untuk menopang perekonomian harus berjalan beriringan dengan kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan APBN dalam jangka panjang.
Komunikasi kebijakan kepada pasar juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas tersebut. Pemerintah, menurut Suahasil, perlu menjelaskan secara transparan kepada investor, analis, dan pelaku pasar mengenai tujuan serta keberlanjutan setiap kebijakan fiskal yang ditempuh.
APBN dan Danantara Jadi “Dua Lengan”
Salah satu strategi yang kini semakin diperjelas pemerintah adalah pembagian peran antara APBN dan Danantara. Suahasil menggambarkan keduanya sebagai “dua lengan” yang bekerja secara berdampingan untuk menggerakkan perekonomian.
APBN akan lebih difokuskan pada fungsi-fungsi yang bersifat publik, melaksanakan berbagai program pemerintah. Sedangkan Danantara menjadi kekuatan investasi pemerintah. Tentu saja dalam pelaksanaannya Danantaraberperan sebagai katalisator untuk menggerakkan investasi bersama swasta, nasional dan asing.
Baca Juga
“APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi. Investasi akan sangat kuat di Danantara,” kata Suahasil seusai bertemu Presiden.
APBN akan lebih difokuskan pada fungsi-fungsi yang bersifat publik, termasuk membiayai pelayanan dasar, perlindungan sosial, infrastruktur publik, dan berbagai program pemerintah. Sedangkan Danantara menjadi salah satu kekuatan investasi pemerintah. Namun, Danantara tentu bukan dan tidak mungkin menjadi sumber utama investasi nasional. Dengan skala perekonomian Indonesia yang sangat besar, investasi langsung Danantara sendiri secara tahunan kemungkinan tidak akan mencapai 1% dari PDB. Porsi terbesar investasi nasional tetap harus datang dari dunia usaha swasta, baik domestik maupun asing.
Justru di sinilah peran strategis Danantara. Kekuatan Danantara tidak semata-mata diukur dari berapa besar dana yang ditanamkannya, melainkan dari seberapa besar investasi swasta yang dapat digerakkan oleh setiap rupiah modal yang ditempatkan. Danantara dapat masuk sebagai investor awal atau anchor investor, melakukan co-investment, membantu menanggung sebagian risiko proyek, memperkuat struktur permodalan, serta memberikan kepercayaan kepada investor lain untuk ikut masuk.
Dengan demikian, modal Danantara berfungsi sebagai katalisator untuk menciptakan efek pengganda atau crowding-in terhadap investasi swasta nasional maupun asing.Konsep tersebut memiliki dasar kuat dalam praktik pembiayaan pembangunan internasional. OECD menyebut strategic investment funds pada dasarnya dibentuk untuk memobilisasi investasi swasta tambahan melalui co-investment dan menarik modal swasta pada tingkat proyek maupun dana. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya investasi pemerintah, tetapi juga dari kemampuannya menggerakkan modal yang sebelumnya tidak akan masuk tanpa keterlibatan institusi tersebut.
World Bank menggunakan prinsip serupa dalam pendekatan Maximizing Finance for Development: sumber daya publik yang terbatas sebaiknya digunakan terlebih dahulu untuk memobilisasi pembiayaan komersial, mengurangi risiko, dan memperbaiki kelayakan investasi. Dana pemerintah digunakan lebih besar apabila solusi pasar belum mampu bekerja. Dengan kata lain, pemerintah tidak perlu membiayai seluruh proyek jika dengan menempatkan sebagian modal atau mengambil sebagian risiko dapat menarik investasi swasta dalam jumlah yang jauh lebih besar.
Pengalaman India memberikan contoh yang cukup dekat. Pemerintah membentuk National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) dengan komitmen awal pemerintah sekitar US$1 miliar, tetapi desainnya sejak awal ditujukan untuk menarik dan mengatalisasi modal investor institusional jangka panjang lainnya. Artinya, modal negara ditempatkan sebagai pemantik untuk membentuk kumpulan modal investasi yang lebih besar, bukan sebagai pengganti investasi swasta.
Baca Juga
Pembangunan Infrastruktur Kurang dari 50% APBN, Bappenas dan Kadin Bentuk Satgas KPBU
Singapura memberikan model lain melalui Temasek dan GIC. Keduanya dimiliki pemerintah, tetapi keputusan investasinya dijalankan secara profesional dan komersial. Pemerintah Singapura menegaskan keputusan investasi individual GIC dan Temasek tidak diarahkan pemerintah. Model tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan negara dapat berjalan bersama disiplin investasi komersial dan kemitraan dengan modal global.
Karena itu, ukuran keberhasilan Danantara seharusnya bukan sekadar seberapa besar investasi yang dapat dikeluarkannya setiap tahun. Yang jauh lebih penting adalah investment multiplier yang mampu diciptakannya: berapa rupiah investasi swasta domestik dan asing yang dapat masuk untuk setiap rupiah modal Danantara. Jika Danantara mampu menjadi anchor investor yang kredibel, menurunkan risiko proyek, dan menarik dana pensiun, perusahaan asuransi, perbankan, private equity, sovereign wealth fund global, serta investor strategis, maka kontribusi langsung Danantara yang relatif kecil terhadap PDB dapat menghasilkan dampak investasi yang jauh lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Jika Danantara lebih berperan sebagai katalisator, kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat dari 30% saat ini ke 35% bahkan hingga 40% seperti pengalaman China selama dekade 1980-an hingga 2010-an. Target laju pertumbuhan ekonomi 8% tahun 2029 yang dicanangkan Presiden bisa terwujud.
Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi menuju 8%, negara tidak mengambil alih peran swasta. APBN menjalankan fungsi publik, Danantara menjadi katalisator investasi, sedangkan mesin terbesar investasi dan penciptaan lapangan kerja tetap dunia usaha swasta nasional dan asing. Inilah yang membuat peran Danantara tetap signifikan meskipun investasi langsungnya hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan investasi Indonesia.
Dengan pembagian tersebut, kebutuhan pembangunan nasional tidak seluruhnya harus dibebankan kepada APBN. Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan aset negara dan BUMN, memperbaiki struktur keuangan perusahaan negara, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengembangkan investasi yang memiliki kelayakan komersial.
Danantara juga diharapkan menjadi instrumen untuk menarik atau crowd in investasi swasta dan modal asing. Dengan demikian, modal negara dapat digunakan sebagai pengungkit untuk menciptakan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan apabila pembangunan hanya mengandalkan APBN.
Baca Juga
Pembagian peran tersebut juga membuka ruang bagi Kementerian Keuangan dan Danantara untuk berkolaborasi menangani kebutuhan pembiayaan proyek-proyek besar dan kewajiban BUMN, sehingga tekanan langsung terhadap APBN dapat dikelola dengan lebih hati-hati.
Namun, seusai pertemuan dengan Presiden, Suahasil belum menjelaskan secara terperinci bentuk kolaborasi tersebut, termasuk kemungkinan Danantara menyetorkan sebagian keuntungannya ke kas negara. Ketika ditanya mengenai rencana setoran Danantara, Suahasil tidak memberikan jawaban dan berlalu sambil tersenyum.
Sebelumnya, pada akhir Agustus 2026, Purbaya Yudhi Sadewa yang ketika itu menjabat Menteri Keuangan mengatakan keuntungan Danantara yang disetorkan kepada pemerintah direncanakan masuk dalam pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Saat itu, setoran tersebut belum diterima pemerintah. “Belum [masuk]. Saya mau tanya Pak Rosan juga, kapan mau kirim uangnya,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, penerimaan dari Danantara dapat menjadi bagian dari cadangan kas pemerintah untuk memperkuat APBN, termasuk mengantisipasi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.
APBN Tidak Bisa Sendirian Mengejar Pertumbuhan 8%
Pembagian peran APBN dan Danantara menjadi semakin penting karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Suahasil mengakui target Presiden Prabowo tersebut menantang dan tidak mungkin dicapai hanya melalui peningkatan belanja pemerintah.
Porsi langsung belanja pemerintah terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi nasional relatif terbatas. Sebagian besar PDB Indonesia digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, investasi dunia usaha, dan ekspor.
Karena itu, efektivitas APBN tidak cukup diukur dari besarnya belanja pemerintah. Hal yang jauh lebih penting adalah seberapa besar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah mampu menciptakan efek pengganda dan menggerakkan kegiatan ekonomi di luar pemerintah.
Baca Juga
Surplus BI Rp55 Triliun Jadi “Durian Runtuh” untuk APBN 2026
Belanja infrastruktur, misalnya, diharapkan meningkatkan konektivitas dan produktivitas sehingga mendorong investasi swasta. Belanja perlindungan sosial membantu mempertahankan daya beli masyarakat, sedangkan berbagai insentif fiskal dapat diarahkan untuk mempercepat investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Strategi tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global, mulai dari meningkatnya tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas dan energi, perubahan suku bunga global, hingga pergerakan arus modal internasional.
Di tengah tekanan global tersebut, Suahasil juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Koordinasi dilakukan dengan tetap menghormati mandat dan independensi masing-masing lembaga. Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pelaksanaan fiskal, sedangkan BI menjalankan kebijakan moneter sesuai mandatnya. OJK dan LPS menjalankan fungsi masing-masing dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan sistem perbankan.
Di pasar surat utang, Suahasil juga menyampaikan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk mengaktifkan langkah stabilisasi khusus ataupun melakukan pembelian kembali surat utang secara agresif. Spread obligasi pemerintah Indonesia terhadap US Treasury disebut masih berada pada kisaran 220–225 basis poin, yang dinilai masih dalam rentang historis yang dapat dikelola.
Pemerintah dengan demikian memilih terus memonitor perkembangan pasar tanpa memberikan respons berlebihan terhadap volatilitas jangka pendek.
Devisa SDA Harus Bertahan di Dalam Negeri
Pemerintah juga memberi perhatian besar terhadap devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Suahasil menyinggung perhatian Presiden Prabowo terhadap kebocoran penerimaan ekspor pada masa lalu, termasuk melalui praktik underinvoicing maupun keluarnya dana hasil ekspor dari sistem keuangan domestik.
Karena itu, kebijakan DHE SDA diarahkan agar semakin besar penerimaan ekspor dari sektor mineral, batu bara, minyak dan gas, serta sumber daya alam lainnya ditempatkan di dalam negeri.
Tujuannya tidak sebatas memperkuat pasokan valuta asing dan menopang stabilitas rupiah. Dana hasil ekspor yang bertahan di Indonesia dapat meningkatkan likuiditas perbankan, memperdalam pasar keuangan domestik, memperbesar kemampuan pembiayaan investasi, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber pendanaan dari luar negeri.
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan strategi fiskal pemerintahan Prabowo yang mencoba menggabungkan dua kebutuhan besar: mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
APBN akan tetap menjadi instrumen utama untuk pelayanan publik, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan operasional pemerintahan. Sementara Danantara diposisikan sebagai lengan investasi yang mengoptimalkan kekuatan BUMN dan aset negara serta menarik lebih banyak investasi swasta.
Dengan strategi “dua lengan” tersebut, pemerintah ingin menunjukkan bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak harus ditempuh dengan mengorbankan disiplin fiskal. Defisit maksimal 3% tetap menjadi jangkar, sementara efisiensi anggaran dilakukan secara terukur agar setiap rupiah APBN memberikan manfaat ekonomi dan sosial sebesar-besarnya.
Pesan Prabowo kepada Menteri Keuangan pun menjadi jelas: APBN harus tetap kredibel dan sehat, tetapi pada saat yang sama harus cukup kuat untuk melindungi masyarakat dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Danantara melengkapinya dengan kekuatan investasi untuk menggerakkan modal BUMN, swasta, dan investor global.
