Suahasil Nazara Fokus Jaga APBN, Ekonom Soroti Arah Fiskal 2027

JAKARTA, investortrust.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan komitmen untuk menjaga keuangan negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Suahasil mengatakan akan memastikan keuangan negara dan kestabilan ekonomi. Sementara ekonom menyoroti arah fiskal 2027

“Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, (dan) bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Suahasil, di Gedung Djuanda I, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Baca Juga

Ini Kata Para Ekonom Soal Pergantian Menkeu di Kabinet Merah Putih

Suahasil mengatakan bahwa APBN harus bisa bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Hal ini diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, antara lain konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kegiatan ekspor.

Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, APBN diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pelaksanaan tugas masing-masing dan bersama-sama menjaga kredibilitas institusi.

“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap dia.

Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, terdapat tiga hal yang perlu dicermati dari kebijakan Suahasil. Pertama, bagaimana Suahasil memperlakukan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sudah ada.

“Penarikan secara tiba-tiba akan menjadi langkah yang keliru. Namun, mempertahankannya tanpa kerangka yang lebih jelas juga tidak akan menyelesaikan ketidakpastian yang ada,” ujar Fakhrul.

Kedua, arah kebijakan fiskal pada 2027. Komitmen untuk menjaga batas defisit 3% sudah cukup mapan, tetapi kehati-hatian fiskal jangan sampai berubah menjadi konsolidasi fiskal yang terlalu dini ketika biaya durasi global masih tinggi dan permintaan domestik masih rapuh.

Ketiga, koordinasi dengan BI. Ujian sebenarnya adalah apakah pengelolaan kas fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan operasi likuiditas BI mulai berjalan dalam kerangka bersama yang lebih terkoordinasi dan konsisten.

Baca Juga

Sebelum Diganti, Purbaya Sempat Paparkan Besaran Transfer ke Daerah di RAPBN 2027

Fakhrul mengatakan Suahasil bukan kembalinya era Sri Mulyani, tetapi juga bukan penolakan terhadap berbagai eksperimen kebijakan Purbaya. Kehadirannya justru menawarkan sesuatu yang lebih menarik, yaitu peluang mempertahankan ambisi pertumbuhan Purbaya, menjaga disiplin fiskal ala Sri Mulyani, sekaligus membangun arsitektur kebijakan yang memungkinkan keduanya berjalan dalam satu kerangka yang sama.

“Risikonya adalah terjadinya koreksi berlebihan menuju kebijakan penghematan. Peluangnya adalah pelembagaan kebijakan. Jika berhasil, transisi ini tidak akan menjadi pilihan antara pertumbuhan dan stabilitas, melainkan sebuah upaya untuk membuat keduanya akhirnya dapat berjalan beriringan,” ucap dia.