Penataan 7.000 Kawasan Kumuh RI Butuh Biaya Besar, AHY Buka Peluang Kolaborasi Swasta

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta (private sector) dan mitra lainnya untuk menangani sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia.

AHY menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menangani seluruh kawasan kumuh tersebut.

"Kita nggak cukup kalau mengandalkan anggaran APBN atau APBD. Di sinilah kita juga ingin menggerakkan tadi, Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) juga cerita ada partnership yang bisa dikembangkan," kata AHY di sela-sela Forum Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

AHY juga menggarisbawahi, penanganan kawasan kumuh akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, hingga mitra pembangunan.

Pemerintah mencatat terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia dengan klasifikasi ringan, sedang, dan berat. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 kawasan berada dalam kondisi yang sangat buruk.

Menurut AHY, kebutuhan anggaran untuk penataan kawasan kumuh berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kawasan. Ia mencontohkan penataan kawasan nelayan di Tanjung Kait, Tangerang, Banten, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 29-Rp 30 miliar untuk satu kawasan.

Baca Juga

AHY Siapkan 'Payung' Penataan Terpadu Atasi 7.000 Kawasan Kumuh

"Misalnya kemarin kita datang ke Tanjung Kait di Tangerang, Banten, itu Rp 29 sampai Rp 30 miliar. Itu satu kawasan, Pak," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY menyebut pemerintah tetap memiliki alokasi kebutuhan anggaran untuk program penanganan kawasan kumuh. Untuk 2026, pemerintah akan menyasar 16 provinsi dengan sejumlah kawasan yang telah ditentukan.

Namun, pemerintah juga akan mencari sumber pembiayaan lain melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. "Jadi kumpulan dari itu tentu ada lah alokasi kebutuhan anggaran, tapi kami tidak berhenti di APBN. Kami ingin mencari partner juga. Makanya tadi diundang juga sejumlah partner dari berbagai kalangan," kata AHY.

AHY menambahkan, kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengintegrasikan penanganan kawasan kumuh melalui rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko). Dikatakan, selama ini program penanganan kawasan kumuh berjalan di berbagai kementerian dan lembaga secara terpisah.

Ihwal itu, AHY menekankan, penanganan akan lebih efektif apabila seluruh kebutuhan dalam satu kawasan ditangani secara bersamaan, mulai dari rumah, air bersih, sanitasi, ruang terbuka hijau hingga fasilitas pendukung.

"Kalau kita fokuskan satu kawasan lengkap; pertama rumahnya, air bersihnya, sanitasinya, kemudian juga ruang terbuka hijaunya, fasilitas pendukungnya, dan lain-lain, maka progresnya akan lebih terasa," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

AHY juga mendorong keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan sosial maupun pertimbangan investasi dalam penataan kawasan kumuh. "Karena kalau daerahnya berkembang baik, ini juga bisa menjadi daya tarik investasi," jelasnya.

Ia mencontohkan desa wisata yang berkembang melalui komunitas dan ekosistem produktif sehingga dapat menciptakan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, kata AHY, penataan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat.

"Ke depan, selain kita menata secara infrastruktur fisik, tetapi juga ini membangun ekosistem ekonomi dan sosial," pungkas AHY.