IEU-CEPA Memasuki Tahap Akhir, Pemerintah Kawal Penandatanganan dan Kesiapan Implementasi

JAKARTA, Investortrust.id -- Setelah melalui proses perundingan selama hampir satu dekade, Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) kini terus dikawal untuk memasuki tahap akhir menuju penandatanganan dan ratifikasi. Capaian tersebut menandai babak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, sekaligus membuka jalan bagi penguatan akses pasar, peningkatan investasi, serta perluasan kerja sama perdagangan dan ekonomi kedua pihak.

Komitmen dalam mengawal penyelesaian IEU-CEPA tersebut mengemuka dalam Dialog Tingkat Tinggi Indonesia–Uni Eropa yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan diikuti sejumlah Duta Besar dan perwakilan negara anggota Uni Eropa, di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Dialog tersebut menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan proses IEU-CEPA sekaligus mengidentifikasi berbagai langkah yang perlu dipersiapkan agar perjanjian yang telah berhasil dirampungkan tersebut dapat segera memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan perekonomian kedua pihak.

“Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Menko Airlangga menerima kunjungan Menteri Kerja Sama Ekonomi Jerman bersama 15 perusahaan energi kemarin. Tingginya minat dunia usaha Eropa tersebut menunjukkan besarnya peluang penguatan hubungan ekonomi dan investasi Indonesia–Uni Eropa melalui IEU-CEPA yang diharapkan menjadi salah satu kendaraan utama untuk merealisasikan peluang tersebut,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam pernyataan resmi, Sabtu (22/8/2026).

Menuju Penandatanganan dan Ratifikasi

Lebih lanjut, Juru Bicara Haryo menyampaikan bahwa menurut keterangan Duta Besar RI untuk Uni Eropa, naskah IEU-CEPA saat ini telah berada di tangan Dewan Uni Eropa. Dengan mempertimbangkan periode musim panas di Brussel yang memengaruhi agenda kelembagaan Uni Eropa, penandatanganan perjanjian diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Baca Juga

IEU-CEPA Buka Jalan Investasi Eropa, RI Incar Sektor Energi, Manufaktur hingga Teknologi

Usai penandatanganan, naskah perjanjian akan disampaikan kepada Parlemen Eropa untuk menjalani proses ratifikasi. Dengan merujuk pada preseden perjanjian Uni Eropa–Meksiko, proses ratifikasi tercepat dapat berlangsung sekitar 90 hari. Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia optimistis IEU-CEPA dapat mulai diimplementasikan pada awal 2027 mendatang.

Percepatan tersebut menjadi semakin penting mengingat fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia akan berakhir pada akhir 2026. Dunia usaha Indonesia juga menyampaikan harapan agar IEU-CEPA dapat mulai berlaku sebelum berakhirnya fasilitas tersebut, sekaligus memastikan keberlanjutan akses pasar dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Uni Eropa Dorong Kesiapan Implementasi

Selanjutnya dalam dialog tersebut, para Duta Besar dan perwakilan negara anggota Uni Eropa juga turut menyampaikan dukungan terhadap percepatan proses ratifikasi IEU-CEPA. Selain aspek ratifikasi, para mitra Eropa menekankan bahwa efektivitas implementasi akan menjadi faktor utama dalam memastikan manfaat perjanjian dapat dirasakan secara optimal. Berbagai masukan yang disampaikan mencakup kebutuhan penyelesaian hambatan usaha, peningkatan transparansi dan prediktabilitas dalam proses pengadaan dan tender, serta penyederhanaan berbagai prosedur yang masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha.

Sejumlah negara anggota Uni Eropa juga menyoroti berbagai hambatan non-tarif, termasuk aspek sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, turut dibahas kesiapan kementerian teknis Indonesia dalam bidang kepabeanan, standardisasi, dan sertifikasi, serta mekanisme penanganan rekomendasi impor produk pertanian setelah IEU-CEPA mulai berlaku.

Dari sisi kerja sama bilateral, sejumlah negara anggota Uni Eropa juga menyampaikan rencana kunjungan dan agenda ekonomi lanjutan, diantaranya Bulgaria akan melakukan kunjungan Wakil Perdana Menteri pada 14 September 2026, Yunani akan mengirimkan Wakil Menteri Luar Negeri pada Oktober 2026 untuk membuka Komite Bersama Kerja Sama Ekonomi pertama Indonesia–Yunani, serta Menteri Perdagangan Finlandia yang dijadwalkan kembali berkunjung ke Jakarta pada Oktober 2026 sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Menko Airlangga di Paris pada Juni lalu.

Pemerintah Siapkan Mekanisme Implementasi Terintegrasi

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memastikan implementasi IEU-CEPA berjalan efektif, yakni Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan tim de-bottlenecking di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian untuk menangani berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha. Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan persoalan secara langsung untuk kemudian dikoordinasikan penyelesaiannya bersama Kementerian/Lembaga terkait. Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan melalui koordinasi langsung.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan menunjuk pejabat pada Kemenko Perekonomian sebagai single contact point implementasi IEU-CEPA. Penunjukan tersebut bermaksud untuk memastikan adanya satu titik koordinasi yang jelas dalam menghubungkan mitra Uni Eropa dengan kementerian teknis di Indonesia serta mengoordinasikan berbagai isu yang muncul dalam proses implementasi. Kemudian, Kementerian Perdagangan saat ini juga tengah mempercepat penyusunan regulasi pelaksana IEU-CEPA secara lintas kementerian. Pemerintah juga memastikan terbukanya ruang koordinasi dengan pelaku usaha dalam menangani berbagai isu teknis yang muncul.

Baca Juga

Ratifikasi IEU CEPA Buka Peluang Bisnis dan Investasi Lebih Besar bagi Indonesia dan Uni Eropa

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian juga akan memastikan berbagai persoalan terkait SNI dan TKDN akan dikoordinasikan dan diselesaikan. Pemerintah juga terus mempersiapkan penanganan berbagai isu yang berkaitan dengan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR), kebijakan baja Uni Eropa, serta Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Dari sisi pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga akan memastikan kebijakan neraca komoditas akan sejalan dalam implementasi penuh IEU-CEPA. Indonesia juga mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan penyesuaian klasifikasi risiko EUDR bagi sejumlah komoditas Indonesia, termasuk kakao dan minyak sawit, dari kategori berisiko tinggi menjadi berisiko rendah. Dalam konteks EUDR sendiri, Indonesia telah menyiapkan sertifikasi digital dan data geolokasi untuk minyak sawit sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan ketertelusuran yang berlaku di pasar Uni Eropa.

Penguatan Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

Selain itu, dunia usaha juga turut memberikan dorongan penguatan mekanisme koordinasi sebagai bagian dari kesiapan implementasi IEU-CEPA. Pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah usulan, seperti pembentukan satuan tugas teknis gabungan yang melibatkan Pemerintah dan dunia usaha dari kedua pihak untuk memetakan berbagai isu standardisasi, sertifikasi, dan prosedur sebelum perjanjian mulai berlaku, hingga pembentukan platform promosi bilateral dengan masing-masing negara anggota Uni Eropa. Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat setiap negara anggota memiliki karakteristik dan peluang sektoral yang berbeda, sehingga promosi perdagangan dan investasi dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai potensi masing-masing negara.

Dunia usaha juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam implementasi IEU-CEPA, antara lain ketergantungan terhadap bahan baku impor yang dapat memengaruhi pemenuhan ketentuan asal barang (Rules of Origin), berbagai hambatan non-tarif seperti CBAM dan EUDR yang tidak secara otomatis hilang dengan berlakunya IEU-CEPA, serta kebutuhan reformasi struktural domestik untuk menekan biaya usaha dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional.

Menutup dialog tersebut, Juru Bicara Haryo menerangkan bahwa Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi yang akan mengakhiri masa tugasnya di Jakarta setelah turut mengawal proses perundingan IEU-CEPA selama bertahun-tahun, serta meminta dukungan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam OECD.

“Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian IEU-CEPA merupakan capaian penting yang perlu dilanjutkan dengan kerja sama erat pada tahap implementasi. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, IEU-CEPA diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, memperkuat daya saing, serta mendorong hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa yang semakin kuat dan saling menguntungkan,” pungkas Juru Bicara Haryo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perindustrian, Duta Besar RI untuk Uni Eropa yang hadir secara daring, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ketua Umum Apindo, serta perwakilan Kadin Indonesia.