Pemerintah Pacu Transformasi Sektor Strategis, Bidik Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8%

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan transformasi sektor strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, transformasi kelembagaan dan BUMN, penguatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor baru yang diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan fundamental ekonomi dan percepatan kebijakan prioritas.

Baca Juga

Menko Airlangga: Indonesia Tak Pernah Lakukan Praktik 'Transshipment' Ilegal

“Pemerintah terus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga melalui penguatan fundamental ekonomi dan percepatan kebijakan prioritas. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat investasi, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas,” ungkap Haryo di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Arah kebijakan tersebut dinilai semakin penting di tengah prospek ekonomi global yang masih dibayangi risiko geopolitik, energi, perdagangan, dan pembiayaan. Di sisi domestik, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,45% pada semester I-2026. Inflasi tercatat 2,88%, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan.

Pemerintah juga terus mempercepat hilirisasi dan penguatan rantai pasok nasional. Hingga 2026, telah dilakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi yang mencakup pengolahan batu bara menjadi DME (Dimethyl Ether/dimetil eter), hilirisasi tembaga dan emas, garam industri, alumina menjadi aluminium, serta waste to energy.

Penguatan pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan melalui pengembangan Bank Emas dan optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE). Bank Emas yang dikelola Pegadaian dan BSI (Bank Syariah Indonesia) telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun atau sekitar US$20 miliar.

Baca Juga

Update Perpres Ojol, Kemenkomdigi Bakal Atur Tarif Antar Barang dan Makanan

Sementara itu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah mengelola DHE sebesar US$14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam 2 bulan 13 hari operasional. DSI juga memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor untuk memperkuat tata kelola serta mencegah praktik under invoicing maupun transfer pricing.

Di sisi kelembagaan, transformasi BUMN terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dari total 1.074 BUMN termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah maksimum BUMN menjadi 300. Sejalan dengan transformasi tersebut, laba BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Pertumbuhan laba tersebut mencapai 75,3%.

10 Agenda Transformasi

Memasuki 2027, pemerintah menyiapkan sejumlah transformasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 10 agenda transformasi yang disiapkan, yaitu renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD, renovasi sekolah, Bursa Komoditas Indonesia, Optimalisasi aset BUMN, Pengembangan 100 GW energi surya, Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali, Danantara Development Management Fund, Elektrifikasi mobilitas rakyat, dan Kebijakan dwi-kewarganegaraan.

Keseluruhan agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi melalui transformasi sisi penawaran, peningkatan sektor bernilai tambah tinggi, revitalisasi sektor ekonomi yang resilien, serta peningkatan daya saing investasi dan ekspor.

Baca Juga

Kemenko Perekonomian Tawarkan 32 Proyek BUMN ke Investor Jepang

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menuju 8% dengan dukungan investasi, industri, dan produktivitas, sekaligus memastikan pertumbuhan yang inklusif dan menciptakan lapangan kerja.

“Berbagai agenda transformasi yang disiapkan untuk 2027 merupakan bagian dari upaya Pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Melalui penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing, Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi sekaligus semakin inklusif,” pungkas Haryo.